Terkini: Tom Lembong vs Bahlil terkait Investasi di IKN, Ekonom Kritisi soal Politisasi Bansos

Reporter

Tempo.co

Editor

Grace gandhi

Rabu, 24 Januari 2024 18:24 WIB

Bahlil Lahadalia dan Tom Lembong. TEMPO; Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu sore, 24 Januari 2024 dimulai dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut Co-captain Tim Nasional Pemenangan (TPN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin atau AMIN), Tom Lembong, jangan asal bunyi soal investasi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Disusul, Ali Mochtar Ngabalin mundur dari jabatannya sebagai Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden atau KSP. Alasan di balik pengunduran dirinya adalah untuk maju dalam kontestasi Pemilu 2024 sebagai calon anggota legislatif (Caleg).

Selanjutnya, ada yang berbeda pada konferensi pers yang digelar Kementerian Investasi pada hari ini. Sedianya, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengumumkan perkembangan investasi di Tanah Air pada pukul 11.00 WIB, namun realisasinya molor hingga lebih dari 30 menit.

Berikutnya, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono merespons soal dugaan politisasi bantuan pangan atau bansos beras menjelang Pemilu 2024 ini.

Terakhir, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menyebut, banyak perusahaan menggunakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai kedok.

Advertising
Advertising

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Tom Lembong Tantang Pemerintah Buka Satu per Satu Investasi IKN....

<!--more-->

1. Tom Lembong Tantang Pemerintah Buka Satu per Satu Investasi IKN, Bahlil: Nggak Boleh Saya Bongkar

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut Co-captain Tim Nasional Pemenangan (TPN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin atau AMIN), Tom Lembong, jangan asal bunyi soal investasi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Hal ini setelah Tom Lembong mengatakan investasi di IKN tidak realitis. Tom Lembong juga menantang pemerintah menjabarkan nilai investasi setiap investor.

"Sahabat saya ini kadang-kadang halusinasi tingkat tinggi," kata Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian Investasi, Rabu, 24 Januari 2024.

Bahlil mengatakan, investasi swasta sudah terealisasi. Ia lantas mengambil contoh Konsorsium Nusantara yang telah menggelontorkan dana sekitar Rp 20-25 triliun. Namun, Bahlil mengatakan, rincian investasi dari masing-masing perusahaan dalam konsorsium tersebut tidak bisa dipublikasikan.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Profil Ali Mochtar Ngabalin yang Mundur dari KSP, Pernah Kritis pada Jokowi hingga Masuk Istana

Ali Mochtar Ngabalin mundur dari jabatannya sebagai Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden atau KSP. Alasan di balik pengunduran dirinya adalah untuk maju dalam kontestasi Pemilu 2024 sebagai calon anggota legislatif (Caleg).

Ngabalin mundur bersama tujuh tenaga ahli KSP lainnya. Hal ini disampaikan oleh Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Rawanda Wandy Tuturoong, yang diterima Tempo pada Rabu, 24 Januari 2024.

Sebelumnya, Ngabalin juga pernah cuti sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP pada November 2023. Alasan cuti ini pun sama, maju sebagai Caleg.

Ngabalin lahir di Fakfak, Papua Barat pada Desember 1968. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Inpres dan lanjut ke Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Fakfak. Ngabalin juga pernah menempuh pendidikan di Muallimin Muhammadiyah, Makassar. Ia merupakan lulusan Sarjana Penerangan Penyiaran Agama Islam di IAIN Alauddin Makassar. Selain itu, Ngabalin juga pernah mengenyam studi di Universitas Indonesia pada jurusan Ilmu Komunikasi.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Bahlil Klarifikasi LFP Sebelum Konferensi Pers Realisasi Investasi....

<!--more-->

3. Bahlil Klarifikasi LFP Sebelum Konferensi Pers Realisasi Investasi

Ada yang berbeda pada konferensi pers yang digelar Kementerian Investasi pada hari ini. Sedianya, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengumumkan perkembangan investasi di Tanah Air pada pukul 11.00 WIB, namun realisasinya molor hingga lebih dari 30 menit.

Musababnya, alih-alih memaparkan capaian kinerja investasi lebih dulu, Bahlil Lahadalia justru memulai presentasinya dengan topik hilirisasi nikel dan baterai kendaraan listrik lithium ferro-phosphate (LFP). Seperti diketahui, baterai LFP sempat menjadi sorotan setelah dibahas dalam sesi Debat Cawapres 2024, Ahad malam, 21 Januari 2024.

"Tidak benar kalau ada seorang mantan pejabat atau pemikir ekonomi yang menyatakan bahwa sekarang nikel tidak dikejar, sedangkan bahan yang dikejar investor untuk bikin mobil listrik LFP," kata Bahlil.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Kritik Politisasi Bansos, Ekonom Nilai Bantuan Pangan Seharusnya Bersifat Temporer

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono merespons soal dugaan politisasi bantuan pangan atau bansos beras menjelang Pemilu 2024 ini.

Dia menilai dugaan politisasi bansos menguat signfikan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran presiden sangat aktif terlibat dalam penetapan kebijakan bansos.

Adapun dugaan tersebut mencuat setelah Jokowi memutuskan untuk memperpanjang periode penyaluran bansos hingga Juni mendatang. Selain berpotensi dipolitisasi, seharusnya program bansos bersifat temporer.

"Prinsip dasarnya bansos bersifat temporer dan akan direalokasi ke penerima baru yang lain ketika penerima lama sudah tidak lagi membutuhkan, yaitu ketika kesejahteraannya telah meningkat," ujar Yusuf saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 Januari 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. PHK Kian Marak Usai UU Cipta Kerja Disahkan....

<!--more-->

5. PHK Kian Marak Usai UU Cipta Kerja Disahkan, Aspek Soroti Sejumlah Modus Perusahaan

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menyebut, banyak perusahaan menggunakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai kedok. Apalagi PHK marak terjadi usai Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja disahkan. Beleid itu dinilai telah melonggarkan kewajiban perusahaan dalam memberikan pesangon.

"Fenomena perusahaan mem-PHK banyak orang pekerjanya itu terjadi. Setelah disahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja, semakin banyak terjadi. Makin bertambah perusahaan-perusahaan itu mem-PHK," kata Mirah pada Selasa, 23 Januari 2024.

Ia mendapati, perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK justru kemudian membuka kembali lowongan pekerjaan untuk posisi yang sama. Aspek Indonesia juga sempat melakukan penelusuran terhadap para karyawan korban PHK. Hasilnya, mereka yang terkena PHK adalah karyawan lama, dengan masa kerja lebih dari 10 tahun.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Jokowi Beri Bantuan Rp 8 Juta per Hektare ke Petani Korban El Nino, Begini Penjelasan BNPB

Berita terkait

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

1 jam lalu

Harapan Komisi Antirasuah kepada Pansel KPK Bentukan Jokowi

Jokowi menetapkan sejumlah kriteria untuk anggota Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

2 jam lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

4 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Diubah, Iuran Harus Pertimbangkan Finansial Masyarakat

Pemerintah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantikannya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu

Baca Selengkapnya

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

4 jam lalu

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

Tim peneliti di Pusat Studi HAM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin mengkaji proses Ibu Kota Negara (IKN): sama saja dengan PSN lainnya.

Baca Selengkapnya

Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

4 jam lalu

Pria Diamankan Paspampres di Konawe, Begini Penjelasan Asintel Danpaspampres dan Istana

Asisten Intelijen Komandan Paspampres mengatakan pengamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, sudah sesuai prosedur.

Baca Selengkapnya

Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

4 jam lalu

Musa Rajekshah Sebut Kunjungan Jokowi ke Medan Bukan untuk Urusi Pilkada Sumut 2024

Musa Rajekshah, membantah, kunjungan Presiden Jokowi ke Medan pada Kamis, 11 April 2024 berkaitan dengan Pilkada Sumatera Utara 2024.

Baca Selengkapnya

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

5 jam lalu

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

5 jam lalu

Novel Baswedan Sebut Pansel KPK 2019 Hasilkan Pimpinan yang Justru Merusak Badan Antirasuah, Siapa Mereka?

Menurut Novel Baswedan Pansel KPK 2019 disebut menghasilkan pimpinan yang justru merusak KPK. Siapa saja anggota Pansel saat itu?

Baca Selengkapnya

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

6 jam lalu

Relawan Solmet Dorong Jokowi Jadi Sekjen PBB, Apa Syarat dan Prosedur Jabat Sekretaris Jenderal PBB?

Relawan Solmet mendorong Jokowi menjadi Sekjen PBB usai masa jabatannya. Bagaimana syarat dan prosedur menjabat Sekretaris Jenderal PBB?

Baca Selengkapnya

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

6 jam lalu

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?

Baca Selengkapnya