Terkini: Tom Lembong vs Bahlil terkait Investasi di IKN, Ekonom Kritisi soal Politisasi Bansos
Reporter
Tempo.co
Editor
Grace gandhi
Rabu, 24 Januari 2024 18:24 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu sore, 24 Januari 2024 dimulai dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut Co-captain Tim Nasional Pemenangan (TPN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin atau AMIN), Tom Lembong, jangan asal bunyi soal investasi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.
Disusul, Ali Mochtar Ngabalin mundur dari jabatannya sebagai Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden atau KSP. Alasan di balik pengunduran dirinya adalah untuk maju dalam kontestasi Pemilu 2024 sebagai calon anggota legislatif (Caleg).
Selanjutnya, ada yang berbeda pada konferensi pers yang digelar Kementerian Investasi pada hari ini. Sedianya, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengumumkan perkembangan investasi di Tanah Air pada pukul 11.00 WIB, namun realisasinya molor hingga lebih dari 30 menit.
Berikutnya, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono merespons soal dugaan politisasi bantuan pangan atau bansos beras menjelang Pemilu 2024 ini.
Terakhir, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menyebut, banyak perusahaan menggunakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai kedok.
Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:
Selanjutnya: 1. Tom Lembong Tantang Pemerintah Buka Satu per Satu Investasi IKN....
<!--more-->
1. Tom Lembong Tantang Pemerintah Buka Satu per Satu Investasi IKN, Bahlil: Nggak Boleh Saya Bongkar
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut Co-captain Tim Nasional Pemenangan (TPN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Cak Imin atau AMIN), Tom Lembong, jangan asal bunyi soal investasi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.
Hal ini setelah Tom Lembong mengatakan investasi di IKN tidak realitis. Tom Lembong juga menantang pemerintah menjabarkan nilai investasi setiap investor.
"Sahabat saya ini kadang-kadang halusinasi tingkat tinggi," kata Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian Investasi, Rabu, 24 Januari 2024.
Bahlil mengatakan, investasi swasta sudah terealisasi. Ia lantas mengambil contoh Konsorsium Nusantara yang telah menggelontorkan dana sekitar Rp 20-25 triliun. Namun, Bahlil mengatakan, rincian investasi dari masing-masing perusahaan dalam konsorsium tersebut tidak bisa dipublikasikan.
Berita selengkapnya baca di sini.
2. Profil Ali Mochtar Ngabalin yang Mundur dari KSP, Pernah Kritis pada Jokowi hingga Masuk Istana
Ali Mochtar Ngabalin mundur dari jabatannya sebagai Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden atau KSP. Alasan di balik pengunduran dirinya adalah untuk maju dalam kontestasi Pemilu 2024 sebagai calon anggota legislatif (Caleg).
Ngabalin mundur bersama tujuh tenaga ahli KSP lainnya. Hal ini disampaikan oleh Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Rawanda Wandy Tuturoong, yang diterima Tempo pada Rabu, 24 Januari 2024.
Sebelumnya, Ngabalin juga pernah cuti sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP pada November 2023. Alasan cuti ini pun sama, maju sebagai Caleg.
Ngabalin lahir di Fakfak, Papua Barat pada Desember 1968. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Inpres dan lanjut ke Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Fakfak. Ngabalin juga pernah menempuh pendidikan di Muallimin Muhammadiyah, Makassar. Ia merupakan lulusan Sarjana Penerangan Penyiaran Agama Islam di IAIN Alauddin Makassar. Selain itu, Ngabalin juga pernah mengenyam studi di Universitas Indonesia pada jurusan Ilmu Komunikasi.
Berita selengkapnya baca di sini.
Selanjutnya: 3. Bahlil Klarifikasi LFP Sebelum Konferensi Pers Realisasi Investasi....
<!--more-->
3. Bahlil Klarifikasi LFP Sebelum Konferensi Pers Realisasi Investasi
Ada yang berbeda pada konferensi pers yang digelar Kementerian Investasi pada hari ini. Sedianya, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengumumkan perkembangan investasi di Tanah Air pada pukul 11.00 WIB, namun realisasinya molor hingga lebih dari 30 menit.
Musababnya, alih-alih memaparkan capaian kinerja investasi lebih dulu, Bahlil Lahadalia justru memulai presentasinya dengan topik hilirisasi nikel dan baterai kendaraan listrik lithium ferro-phosphate (LFP). Seperti diketahui, baterai LFP sempat menjadi sorotan setelah dibahas dalam sesi Debat Cawapres 2024, Ahad malam, 21 Januari 2024.
"Tidak benar kalau ada seorang mantan pejabat atau pemikir ekonomi yang menyatakan bahwa sekarang nikel tidak dikejar, sedangkan bahan yang dikejar investor untuk bikin mobil listrik LFP," kata Bahlil.
Berita selengkapnya baca di sini.
4. Kritik Politisasi Bansos, Ekonom Nilai Bantuan Pangan Seharusnya Bersifat Temporer
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono merespons soal dugaan politisasi bantuan pangan atau bansos beras menjelang Pemilu 2024 ini.
Dia menilai dugaan politisasi bansos menguat signfikan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran presiden sangat aktif terlibat dalam penetapan kebijakan bansos.
Adapun dugaan tersebut mencuat setelah Jokowi memutuskan untuk memperpanjang periode penyaluran bansos hingga Juni mendatang. Selain berpotensi dipolitisasi, seharusnya program bansos bersifat temporer.
"Prinsip dasarnya bansos bersifat temporer dan akan direalokasi ke penerima baru yang lain ketika penerima lama sudah tidak lagi membutuhkan, yaitu ketika kesejahteraannya telah meningkat," ujar Yusuf saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 Januari 2024.
Berita selengkapnya baca di sini.
Selanjutnya: 5. PHK Kian Marak Usai UU Cipta Kerja Disahkan....
<!--more-->
5. PHK Kian Marak Usai UU Cipta Kerja Disahkan, Aspek Soroti Sejumlah Modus Perusahaan
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat menyebut, banyak perusahaan menggunakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai kedok. Apalagi PHK marak terjadi usai Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja disahkan. Beleid itu dinilai telah melonggarkan kewajiban perusahaan dalam memberikan pesangon.
"Fenomena perusahaan mem-PHK banyak orang pekerjanya itu terjadi. Setelah disahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja, semakin banyak terjadi. Makin bertambah perusahaan-perusahaan itu mem-PHK," kata Mirah pada Selasa, 23 Januari 2024.
Ia mendapati, perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK justru kemudian membuka kembali lowongan pekerjaan untuk posisi yang sama. Aspek Indonesia juga sempat melakukan penelusuran terhadap para karyawan korban PHK. Hasilnya, mereka yang terkena PHK adalah karyawan lama, dengan masa kerja lebih dari 10 tahun.
Berita selengkapnya baca di sini.
Pilihan Editor: Jokowi Beri Bantuan Rp 8 Juta per Hektare ke Petani Korban El Nino, Begini Penjelasan BNPB