Anies dan Ganjar Bakal Bangun Lembaga Baru Khusus Reforma Agraria, Bagaimana dengan Prabowo?

Selasa, 23 Januari 2024 09:57 WIB

Foto kombinasi gaya ketiga Calon Presiden (dari kiri) Anies baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo saat tiba di lokasi debat keempat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat keempat Cawapres mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam debat keempat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu dan tiga, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD kompak ingin membangun satu lembaga khusus di bawah presiden untuk mengurus dan mengelola permasalahan lahan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh masing-masing Cawapres dalam debat Pilpres 2024 Ahad lalu. Lantas, bagaimana dengan paslon nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka?

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Erwin Aksa, mengatakan pembentukan lembaga baru membutuhkan waktu.

“Membentuk lembaga baru butuh waktu, (sementara) proses reforma agraria sudah berjalan,” ujar Erwin ketika dihubungi Tempo, Selasa, 23 Januari 2024.

Saat ini, kata Erwin, sudah ada Kementerian/Lembaga yang menangani soal reforma agraria. “Kementerian ekonomi ditugaskan dan banyak regulasi harus diterbitkan,” tuturnya.

Advertising
Advertising

Dia pun mengatakan bahwa sejumlah regulasi masih diperlukan adanya harmonisasi. “(Kami akan) melanjutkan dan koordinasinya di Kemenko (Kementerian Koordinator).”

Sebelumnya, Cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menyatakan akan membentuk satu lembaga khusus di bawah presiden soal reforma agraria.

"Di bawah presiden, harus ada kelembagaan yang mengelola reforma agraria secara menyeluruh," kata Cak Imin dalam debat keempat Pilpres 2024, Ahad, 21 Januari 2024.

Menurutnya, reformasi agraria mengalami banyak kendala karena birokrasi. “Banyak masalah yang jadi kendala terlaksana Reformasi Agraria salah satunya birokrasi, kesungguhan politik, kemauan kepemimpinan,” kata dia.

Gagasan tersebut turut disetujui oleh Cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD. Ia turut menekankan perlunya lembaga khusus untuk menangani reformasi agraria, bahkan ia menyebut jika hal ini menjadi visinya bersama Ganjar Pranowo.

“Yang diusulkan Cak Imin tentang lembaga Reformasi Agraria itu memang menjadi salah satu bagian misi kami tahun ini," kata Mahfud MD.

Pilihan Editor: Ini Momen Tom Lembong Bantu Jokowi Jawab Pertanyaan di Forum Internasional

Berita terkait

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

1 jam lalu

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

2 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan tak mungkin presiden membentuk kabinet atas persetujuan DPR saat membahas revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

2 jam lalu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.

Baca Selengkapnya

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

8 jam lalu

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

Revisi UU Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal bergulir di DPR ini jadi sorotan. Kenapa jadi sorotan?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

10 jam lalu

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

Nahdlatul Wathan (NW) baru-baru ini menyatakan komitmennya untuk membangun ekosistem Islam di IKN, diketahui organisasi tersebut memang sudah gamblang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

12 jam lalu

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

Berita terpopuler 14 Mei 2024 dimulai dari kontroversi yang timbul usai Presiden Jokowi menghapus sistem kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

21 jam lalu

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan revisi UU Kementerian Negara akan segera dibawa ke tingkat panitia kerja.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

21 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyebut pembahasan revisi UU Kementerian Negara di tengah isu penambahan menteri kabinet Prabowo cuma kebetulan.

Baca Selengkapnya

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

22 jam lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya

DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

23 jam lalu

DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

Dalam usulan revisi itu, disebutkan bahwa jumlah kementerian diatur dalam pasal 15 UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya