Mahfud MD Sebut Perlu Ada Lembaga Khusus untuk Reforma Agraria
Reporter
Riri Rahayu
Editor
Grace gandhi
Minggu, 21 Januari 2024 23:08 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan pembentukan lembaga reforma agraria menjadi misinya bersama calon presiden atau Capres Ganjar Pranowo. Mahfud MD mengklaim telah mendiskusikan hal ini dengan tim reformasi hukum nasional yang melibatkan pakar dari berbagai kampus.
"Kesimpulannya, masalah agraria harus ada badan khusus yang nanti menangani," kata Mahfud MD dalam Debat Cawapres 2024 pada Ahad malam, 21 Januari 2024.
Dengan ada badan khusus yang menangani reforma agraria, kata dia, kasus akan diselesaikan dengan pengkategorian tertentu. Sebagai contoh, kasus kategori 1 harus selesai dalam 6 bulan, dan seterusnya.
"Lalu kita mulai lagi kehidupan kita dan pertanahan, sehingga proses kesepakatan untuk Kinag (Keputusan Inspektur Agraria yang dikeluarkan era Presiden Soekarno) dan sertifikat tanah menjadi bagian dari apa yang sudah kami rencanakan," tutur Mahfud MD.
Adapun pernyataan Mahfud MD tersebut merupakan respons atas pernyataan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal reforma agraria. Cak Imin mengatakan reforma agraria selama ini terkendala birokari, kesungguhan politik, dan kemaupun kepemimpinan.
"Di bawah presiden mestinya ada kelembagaan yang mau mengelola reforma agraria dengan sungguh-sungguh," kata Cak Imin.
Selanjutnya: Jika menilik dokumen visi-misi, kedua kandidat Pilpres 2024....
<!--more-->
Jika menilik dokumen visi-misi, kedua kandidat Pilpres 2024 itu memang mengusung program reforma agraria.
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo – Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) membawa topik reforma agraria ke dalam misi ke-4 yang berjudul "Mempercepat Pemerataan Pembangunan Ekonomi".
Dalam dokumen visi misinya, Ganjar-Mahfud menyampaikan gagasan "Reforma Agraria Tuntas". Keduanya menawarkan program penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan, termasuk redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah. Langkah ini disebut untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah.
Sementara itu, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN atau Anies-Cak Imin) bahkan menawarkan 9 poin. Beberapa di antaranya, yakni janji akselerasi program redistribusi tanah; percepatan penyelesaian konflik agraria; percepatan pemberian kepastian hak atas tanah; percepatan penataan kelembagaan; harmonisasi kebijakan dan regulasi; penuntasan program Kebijakan Satu Peta dan Kebijakan Satu Data; pemberian akses tanah kepada masyarakat; pengembangan rencana tata ruang berbasis bidang tanah; hingga menyusun kebijakan dan regulasi perpajakan sektor agraria.
Pilihan Editor: Jokowi Tunjuk Luhut Ketua Tim Percepatan PLTN NEPIO, Ini Beragam Penolakan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir