TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD (Ganjar-Mahfud), Bonnie Setiawan, mengklaim program reforma agraria Ganjar-Mahfud bakal lebih komprehensif ketimbang Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bonnie mengatakan bagi-bagi sertifikat tanah seperti yang dijalankan Presiden Jokowi hanya menjadi bagian kecil dari misi reforma agraria Ganjar-Mahfud.

"Reforma agraria Ganjar-Mahfud adalah menjalankan land reform atau redistribusi yang sesuai lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) dan tanah objek reforma agraria (TORA)," kata Bonnie kepada Tempo, Kamis, 18 Januari 2024.

Ia berujar, sertifikasi dilakukan setelah redistrisbusi. "Secara lengkap, ada di visi misi Ganjar-Mahfud," ujarnya.

Adapun dalam dokumen visi misi yang berjudul "Menuju Indonesia Unggul", Ganjar Pranowo mengusung gagasan "Reforma Agraria Tuntas". Ganjar-Mahfud menawarkan program penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan, termasuk redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah.

Lebih lanjut, Bonnie mengatakan, agenda reforma agraria Ganjar-Mahfud akan mereview dan mengkonsolidasi program reforma agraria dengan melibatkan stakeholders dalam merumuskan LPRA dan TORA. "Prioritas utamanya adalah menyelesaikan konflik-konflik agraria secara adil, sesuai yang digariskan di visi misi," tuturnya.

Sebelumnya, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengkritisi agenda reforma agraria Ganjar Mahfud. Sebab, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 ini masih memasukkan narasi legalisasi tanah. Padahal, menurut Dewi, skema legalisasi tanah selama ini justru menjadi hambatan utama reforma agraria.

Selanjutnya: "Konflik agraria, koreksi ketimpangan, malah tidak disentuh...."

<!--more-->

"Konflik agraria, koreksi ketimpangan, malah tidak disentuh. Yang digenjot bagi-bagi sertifikat tanah yang sebenarnya itu tidak berkonflik," ujar Dewi dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Agraria KPA 2023 yang disiarkan di kanal YouTube KPA, Senin, 15 Januari 2024. Lagipula, menurut Dewi, bagi-bagi sertifikat tanah mestinya mejadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) harian Kementerian ATR/BPN.

Menurut Dewi, visi misi Ganjar-Mahfud sudah cukup progresif karena membawa isu mafia tanah serta transparansi dan akurasi data. Ia mengatakan, kedua hal tersebut bisa menjadi penunjang reforma agraria.

Dewi pun mengatakan Ganjar-Mahfud perlu memperbaiki visi misi tersebut jika berkomitmen dalam agenda reforma agraria. Dewi menyarankan, pasangan capres-cawapres yang diusung PDIP itu tidak lagi memasukkan agenda legalisasi aset yang non-konflik dan non-kepentingan. Sebab, agenda tersebut justru akan mendistorsi reforma agraria.

"Mari fokus pada isu ketimpangan, penyelesaian konflik, perwujudan kedaulatan pangan, keseimbangan ekologis, dan sebagainya," tutur Dewi.

Sebagai informasi, isu agraria akan menjadi topik keenam dalam Debat Keempat Pilpres 2024 pada Minggu, 21 Januari 2024. Sesi debat ini akan mempertemukan calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Maufud MD. Adapun 6 tema debat yang diangkat, yaitu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, serta desa.

Pilihan Editor: Gagal di Era Jokowi, Serikat Petani Minta Reforma Agraria Dibahas di Debat Cawapres