TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menyoroti temuan awal Ombudsman mengenai adanya pungutan liar dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura atau RIPH Bawang Putih.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur menyebut, KPPU menyesalkan jika memang benar ada pungutan liar dalam proses penerbitan RIPH bawang putih. Menurutnya, hal itu bisa mengakibatkan persaingan antar pelaku usaha yang tidak sehat.

"Dari sudut pandang persaingan usaha, kondisi tersebut menciptakan persaingan antar pelaku usaha tidak dilakukan secara seimbang atau setara," ujar Deswin dalam keterangannya kepada Tempo pada Rabu, 17 Januari 2024.

Deswin mengatakan, persaingan yang tidak sehat dari pelaku usaha importir bawang putih dapat mengakibatkan harga di pasar bukan harga yang kompetitif. "Jadi mekanisme pasar atau persaingan yang harusnya sehat, dapat terganggu oleh tindakan tersebut," ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya pelaku usaha atau importir bawang putih yang tidak melakukan wajib tanam sesuai temuan Ombudsman. KPPU berharap, kata Deswin, pemerintah dapat lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan itu.

Selanjutnya: "Sebaiknya pemberian izin dan pemenuhan wajib tanam berjalan seiring...."

<!--more-->

"Sebaiknya pemberian izin dan pemenuhan wajib tanam berjalan seiring. Untuk itu pengawasan atas pelaksanaan kebijakan bisa lebih tegas," ucap Deswin.

Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut, Ombudsman menerima laporan pelaku usaha mengenai adanya pungutan liar atau pungli dalam proses penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih.

"Ombudsman menemukan adanya pungutan liar RIPH bawang putih nilainya bervariatif," kata Yeka dalam Konferensi Pers Pemeriksaan Maraton Kementerian Pertanian terkait RIPH dan Wajib Tanam di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Januari 2024.

Yeka menyebut besar pungutan yang harus dibayarkan pelaku usaha bawang putih sebesar Rp 200 hingga Rp 250 per kilogram dari besaran RIPH yang akan diterbitkan oleh Kementerian Pertanian.

Ditanya mengenai detail terduga pelaku pungutan liar, ia enggan menjelaskan lebih lanjut. Namun, ia memastikan bahwa laporan pungutan liar itu memang ada. "Iya lah ditemukan (pungutan liar penerbitan RIPH). Mereka (pelaku usaha) mengaku ke kami. Tapi siapakah merekanya, ya rahasia dong, kasian," katanya.

Pilihan Editor: Mahfud Md Ungkap Kinerja Satgas TPPU Soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun