Prabowo Sebut Pimpinan BUMN Keenakan, Sindir Erick Thohir?

Sabtu, 13 Januari 2024 12:40 WIB

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan sambutan saat menerima dukungan dari Nelayan di Kertanegara 4, Jakarta, Jumat, 12 Januari 2023. Nelayan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumuing Raka pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, kritik kinerja badan usaha milik negara (BUMN) yang buruk dan pimpinan BUMN keenakan. Hal itu Prabowo ungkapkan saat menghadiri acara “Dialog Capres Bersama Kadin” di Jakarta pada Jumat, 12 Januari 2024. Apakah ucapan tersebut menyindir Menteri BUMN Erick Thohir?

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjelaskan pernyataan tersebut tidak menyindir Menteri BUMN Erick Thohir. "Saya kira tidak menyindir Menteri BUMN, tapi untuk memberikan motivasi kepada direksi-direksi BUMN agar lebih kompetitif ke depan," kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 13 Januari 2024.

Dalam beberapa tahun terakhir, ia menjelaskan, banyak proyek pembangunan yang diberikan atau dikerjakan BUMN. Proyek-proyek tersebut terdiri dari berbagai bidang, mulai dari infrastruktur hingga transportasi.

"Sampai-sampai kemarin dalam Dialog Kadin, teman-teman Kadin mengeluh 'kita ini enggak dapat apa-apa, yang dapet itu BUMN'," tutur Eddy.

Padahal, ujarnya, BUMN bertujuan untuk menjalankan public service obligation (PSO) alias kewajiban pelayanan publik. Ia menduga, banyaknya proyek yang diberikan kepada perusahaan pelat merah membuat BUMN tidak kompetitif ketika bersaing dengan swasta.

Advertising
Advertising

"Dan itu disampaikan oleh Pak Prabowo, ketika mendirikan rumah sakit, ternyata dari segi harga dan dari segi waktu pembangunan (BUMN) tidak kompetitif, akhirnya dikasih ke swasta," tutur Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran lainnya, Erwin Aksa, mengatakan hal serupa. Menurutnya, pernyataan Prabowo adalah sebagai koreksi terhadap pengelolaan BUMN.

"(Dari pernyataan) Pak Prabowo yang saya tangkap, efisiensi di BUMN perlu diterapkan, KPI (key performance indicator/indikator kinerja utama) direksinya harus ada, penawaran BUMN lebih mahal dari swasta," ujar Erwin lewat pesan teks kepada Tempo, Sabtu.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo Subianto, menjawab pertanyaan soal kesempatan yang sama bagi BUMN dan swasta. Prabowo menuturkan, BUMN dan swasta harus sama-sama efektif transparan, serta kompetitif.

Prabowo mencontohkan, saat ini dirinya sebagai Menteri Pertahanan, tengah membangun kampus dan rumah sakit. Untuk itu, pihak pertama yang dia undang untuk membangun proyek tersebut adalah perusahaan BUMN.

Tapi, perusahaan pelat merah yang tidak dia sebut namanya itu memberikan anggaran yang tinggi. Sedangkan pihak swasta menawarkan harga yang lebih murah. Swasta juga menawarkan waktu pengerjaan yang lebih cepat.

"Kadang-kadang BUMN ya, maaf aja, kadang-kadang si pimpinan BUMN mungkin keenakan, mungkin dia dipasang di situ karena ada backing, kira-kira, ada sponsornya. Kita sudah lama di Indonesia boleh kan? Aku bicara apa adanya loh," ujar Prabowo dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin di Jakarta pada Jumat, 12 Januari 2024.

Dengan berbagai pertimbangan, ia pun memberikan proyek tersebut kepada perusahaan swasta. Proyek tersebut pun jadi. "Anda boleh cek, yang sebentar lagi akan diresmikan oleh Presiden Jokowi," tutur Prabowo.

Menurutnya, BUMN harus bekerja dengan benar. Jika direksi BUMN tidak bekerja dengan baik, kata dia, seharusnya tidak hanya diganti.

Tapi bisa juga diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan. "Udah, kita persaingan, competition is good. Silakan kompetisi, efisiensi, transparansi kualitas, silakan," ucap Prabowo Subianto.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sebagai peserta Pilpres 2024. Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

Pilihan Editor: Usai Mendapat Skor 11 dari Anies, Prabowo Bertanya ke Pengusaha: Berapa Nilai Saya?






Berita terkait

KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

17 menit lalu

KPK Resmi Ajukan Banding atas Vonis Hasbi Hasan

Tim Jaksa KPK telah menyerahkan memori banding dalam perkara yang menjerat Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

27 menit lalu

Pilkada DKI, Deretan Nama-Nama Baru hingga Peluang Ridwan Kamil

Belakangan tersorot nama-nama baru, ada Dharma Pongrekun dan Haris Azhar

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

46 menit lalu

Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

Pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada 27 November.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

1 jam lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

1 jam lalu

Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebut bantuan beras merupakan langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat.

Baca Selengkapnya

Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung, Disebut Datang Lewat Basement

1 jam lalu

Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung, Disebut Datang Lewat Basement

Sandra Dewi disebut disebut datang ke ruang pemeriksaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khsusus lewat basement Gedung Kartika.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan

1 jam lalu

KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan

KPK memeriksa Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa rumah jabatan.

Baca Selengkapnya

Helena Lim Susul Sandra Dewi Diperiksa Kejaksaan Agung soal Korupsi Timah Hari Ini

1 jam lalu

Helena Lim Susul Sandra Dewi Diperiksa Kejaksaan Agung soal Korupsi Timah Hari Ini

Crazy Rich PIK Helena Lim diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi timah. Menyusul Sandra Dewi yang tiba sejak pagi.

Baca Selengkapnya

Sandra Dewi Diperiksa Kejaksaan Agung Mengenakan Pakaian Serba Hitam

2 jam lalu

Sandra Dewi Diperiksa Kejaksaan Agung Mengenakan Pakaian Serba Hitam

Dalam sebuah foto yang dibagikan Kejaksaan Agung, Sandra Dewi tampak menjalani pemeriksaan dengan mengenakan pakaian serba hitam.

Baca Selengkapnya

Sidang Gratifikasi dan Pemerasan Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 5 Pejabat Kementan Lagi

3 jam lalu

Sidang Gratifikasi dan Pemerasan Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 5 Pejabat Kementan Lagi

Sidang korupsi di Kementan dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo alias SYL digelar hari ini di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya