TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan menambah alokasi anggaran untuk subsidi pupuk menjadi Rp 14 triliun pada 2024. Tambahan anggaran ini diberikan menjelang Pemilu yang digelar pada tahun ini.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menduga kebijakan ini berkaitan dengan upaya Jokowi untuk menjaga tingkat kepuasan publik atau approval rating agar tetap tinggi.

Selain melalui tambahan anggaran subsidi pupuk, kata Khudori, upaya menjaga kepuasan publik itu juga tampak juga dari kebijakan lain seperti bantuan sosial beras yang diperpanjang hingga Juni 2024.

"Mungkin saja (bermuatan politis), ya. Boleh jadi presiden ingin sampai lengser nanti approval rating atau tingkat kepuasan publik masih tinggi. Selain pupuk juga ada bansos beras yg diberikan sampai Juni nanti," ujar Khudori kepada Tempo dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis, 4 Januari 2024.

Menurutnya, penambahan anggaran itu tak menyelesaikan permasalahan utama pupuk bersubsidi. "Penambahan anggaran subsidi Rp 14 triliun itu tak lebih sebagai obat penghilang nyeri. Nyerinya bisa hilang tapi penyakitnya tidak sembuh. Karena apa? Karena tidak menyentuh akar dan jantung masalah pupuk bersubsidi," katanya.

Salah satu permasalahan utama pupuk subsidi adalah pendistribusiannya yang tidak tepat sasaran. Khudori menyebut, hal ini terjadi karena regulasi mengenai pupuk subsidi yang tidak sinkron.

"Ada banyak regulasi yang mengatur pupuk bersubsidi. Mulai dari UU, PP, Perpres hingga peraturan menteri. Sayangnya, antara regulasi yang satu dengan yang lain tidak sinkron. Terutama dalam menentukan siapa yang berhak menerima atau mendapatkan pupuk bersubsidi," ujarnya.

Selain itu, Khudori menyebut, akses mendapatkan pupuk subsidi masih sulit. Seharusnya, kata Khudori, akses mendapatkan pupuk subsidi semudah mengakses BBM.

"Ketika warga mengakses BBM subsidi tidak ditanya motor atau mobil punya siapa, siapa nama pengendara, berapa CC kendaraan dan seterusnya dan seterusnya. Asal bayar, selesai. Mestinya, petani dilayani semudah itu," ucap Khudori.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyebut, pemerintah akan menambah alokasi anggaran untuk pupuk subsidi menjadi Rp 14 triliun pada 2024. Hal ini dilakukan untuk menutup kekurangan pupuk di lapangan.

"Sehingga di 2024 saya sudah ngomong ke Menteri Keuangan agar subsidi pupuk ditambah senilai angka hitung-hitungan kita Rp 14 triliun harus ditambah untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan,”ujar Jokowi dalam agenda Pembinaan Petani Se-Provinsi Jawa Tengah yang disiarkan secara virtual pada akun youtube Sekretariat Presiden yang dikutip pada Rabu, 3 Januari 2023.

Meski demikian, pengajuan penambahan anggaran ini masih harus mendapatkan persetujuan DPR. “Bahwa pengajuan seperti itu harus mendapatkan persetujuan DPR, nah ini belum. Ini dari Menteri Pertanian sudah mengajukan, dari Kementerian Keuangan akan dorong segera bisa direalisasikan,” ujarnya.

Pilihan Editor: Jokowi Akui Kebocoran Distribusi Pupuk Subsidi, Ekonom: karena Regulasinya Tidak Sinkron