Bapanas Siapkan Jaminan Stok Pangan Jelang Pemilu dan Lebaran Tahun Ini

Kamis, 4 Januari 2024 04:57 WIB

(Kiri ke kanan) Dirut Bulog, Bayu Krisnamurthi, Kartika Wirjoatmodjo, Wamen BUMN dan Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan Nasional dalam agenda pengecekan stok cadangan beras pemerintah di Kawasan Pergudangan Bulog Sunter Timur, Kepala Gading, Jakarta Utara pada Sabtu, 30 Desember 2023. TEMPO/Adinda Jasmine

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) atau Bapanas Arief Prasetyo Adi menjamin ketersediaan stok pangan tercukupi hingga penyelenggaraan Pemilu pada Februari dan Lebaran April 2024.

“Jaminan ketersediaan stok pangan juga kita persiapkan menjelang Pemilu Februari dan Idul Fitri April di tahun ini. Bantuan pangan seperti ini akan terus digelontorkan pemerintah sebagai bantalan ekonomi dan pengungkit daya beli masyarakat,” kata Kepala NFA Arief usai mendampingi Presiden Jokowi mendistribusikan bantuan beras di Jakarta, Rabu 3 Januari 2024.

Arief juga menjamin stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk pelaksanaan bantuan pangan beras tahun 2024 senantiasa secured dan mencukupi. Di mana satu kali tahap penyaluran bantuan beras selama tiga bulan membutuhkan beras sekitar 660 ribu kg.

"Beras di Bulog hari ini ada 1,4 juta ton. Ini bergerak terus, karena kita ada program-program penyaluran. Kemarin pun ada sedikit lagi (keterlambatan) 2 bulan produksi karena dampak iklim El Nino," ucapnya.

Sampai 29 Desember 2023, penggelontoran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 2.761.856 ton. Dari total tersebut, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1.182.717 ton dan bantuan pangan beras tahap kedua September-Desember 848.696 ton. Lalu bantuan pangan beras tahap pertama di tahun lalu 640.590 ton, golongan anggaran 87.551 ton, dan tanggap darurat 2.302 ton.

Advertising
Advertising

Andil program bantuan pangan beras terhadap inflasi

<!--more-->

Selain sebagai bantalan ekonomi, Arief menerangkan adanya andil program bantuan pangan beras terhadap pergerakan inflasi nasional, terutama inflasi beras. Ia mengatakan penggelontoran bantuan pangan beras juga dapat menekan harga pasar dan mengendalikan inflasi beras itu sendiri.

“Pada 2023 lalu, kita mulai luncurkan bantuan pangan beras tahap pertama sampai Juli. Pergerakan inflasi beras cukup terkendali dan bahkan di Juli deflasi 0,02 persen. Namun Agustus dan September inflasi beras mulai naik. September itu inflasi beras mencapai 5,61 persen,” jelasnya.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi beras secara bulanan. Pada 2023, inflasi beras di September 2023 yang berada di 5,61 persen merupakan yang tertinggi sejak Februari 2018 yang kala itu berada di 6,25 persen.

Selanjutnya bantuan pangan beras tahap kedua di tahun 2023 dikucurkan mulai September 2023. Inflasi beras secara bulanan kemudian mengalami pelemahan. Di Oktober 2023 tercatat 1,72 persen, November 2023 berada di 0,43 persen, dan terakhir Desember 2023 cukup terjaga di angka 0,48 persen. Secara tahunan, inflasi beras di Desember 2023 pun lebih rendah dibandingkan Desember 2022 yang tercatat di 2,30 persen.

Pilihan editor: Dugaan Politisasi Penyaluran Bansos, Kepala Bapanas: Arahan Presiden, Tidak Berkaitan dengan Politik

Berita terkait

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

23 jam lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

1 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Satgas Pangan TNI Dukung Program Pompanisasi Kementan

1 hari lalu

Satgas Pangan TNI Dukung Program Pompanisasi Kementan

Program ini memungkinkan Indonesia mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

1 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

1 hari lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

1 hari lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

1 hari lalu

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan sudah saatnya pemilu tidak dilakukan setiap hari Rabu.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Bantuan Beras Langkah Konkret Ringankan Beban Masyarakat: Patut Disyukuri Lho

2 hari lalu

Jokowi Sebut Bantuan Beras Langkah Konkret Ringankan Beban Masyarakat: Patut Disyukuri Lho

Menurut Jokowi di semua negara sekarang menghadapi kesulitan karena kenaikan harga pangan

Baca Selengkapnya