TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai isu pembangunan mewarnai pemberitaan Tempo sepanjang 2023. Rencana pembangunan Rempang Eco City di Batam, Kepulauan Riau, menjadi salah satu topik yang banyak menyedot perhatian. Ada konflik yang mewarnai rencana pembangunan Proyek Strategsi Nasional (PSN) tersebut.

Selain PSN Rempang Eco City, pembangunan infrastruktur energi terbarukan Pembangkit Listrik Tenga Surya (PLTS) Terapung Cirata mewarnai pemberitaan menjelang akhir tahun. PLTS terapung pertama di Indonesia itu diresmikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada November lalu.

Masih soal energi terbarukan, kebijakan insentif kendaraan listrik turut meramaikan pemberitaan tahun ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah serapan insentif tersebut yang jauh di bawah target pemerintah.

Berikut rangkuman ketiga topik tersebut:

1. Sengkarut PSN Rempang Eco City

Proyek Rempang Eco City ditetapkan sebagai PSN pada 28 Agustus 2023 melalui pengesahan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023. Namun, rencana pengembangan Pulau Rempang menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga pariwisata terintegrasi ini menuai konflik.

Pada 7 September 2023, terjadi bentrok warga dengan aparat gabungan TNI-Polri. Kerusuhan kembali terjadi saat masyarakat yang menolak penggusuran berunjuk rasa di depan Kantor BP Batam pada 11 September 2023.

Selanjutnya: Proyek Rempang Eco City melibatkan....

<!--more-->

Proyek Rempang Eco City melibatkan PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai pengembang. MEG juga menggandeng Xinyi Group, investor Cina yang akan menanamkan modal sekitar US$ 11,6 miliar. Rencananya, Xinyi akan membangun fasilitas hilirisasi pasir kuarsa.

Untuk merealisasikan investasi Xinyi, pemerintah mesti membebaskan lahan sekitar 2.000 hektar dan menggusur 961 kepala keluarga (KK). Hingga kini, masyarakat masih menolak. Sementara, BP Batam mengklaim hingga 27 Desember 2023 sudah ada 94 yang bersedia digusur dan menempati hunian sementara.

Seiring rencana penggusuran, pemerintah menjanjikan sejumlah kompensasi. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan warga yang digusur akan mendapat tanah 500 meter persegi dan rumah tipa 45 senilai Rp 120 juta, berikut sertifikat hak milik. Sementara hunian baru belum jadi, pemerintah memberi uang masa tunggu Rp 1,2 juta per orang dan uang sewa rumah Rp 1,2 juta per bulan. Bahlil juga memastikan pemerintah menghitung biaya kompensasi untuk tambak ikan, tanaman, ataupun perahu milik warga.

Meski begitu, proyek ini tetap menuai kritik. Salah satunya dari Manager Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Parid Ridwanuddin yang mengatakan Rempang Eco City seperti proyek mie instan. Pasalnya, semuanya serba cepat dan tidak melalui kajian analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal.

Kabar teranyar, Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 78 Tahun 2023 pada 8 Desember 2023. Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan Perpres ini menjadi dasar salah satu aturan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah relokasi permanen untuk warga terdampak pembangunan Rempang Eco City di Kampung Tanjung Banun.

Selanjutnya: 2. PLTS Terapung Cirata Diresmikan....

<!--more-->

2. PLTS Terapung Cirata Diresmikan

PLTS Terapung Cirata diresmikan Presiden Jokowi pada 9 November 2023 dan menjadi PLTS terapung pertama di Indonesia. Pembangkit energi terbarukan ini memiliki kapasitas 192 MWP. Bahkan, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, kapasitasnya masih bisa dimaksimalkan hingga sekitar 1,2 GWp, jika memanfaatkan 20 persen dari luas Waduk Cirata.

PLTS Terapung Cirata merupakan hasil kolaborasi Indonesia dengan Uni Emirat Arab, melalui PLN Nusantara Power dengan Masdar. Menurut Arifin Tasrif, PLTS Terapung Cirata akan berkontribusi terhadap NZE sebesar 245 GWh per tahun dan mengurangi emisi sebesar 214 ribu ton per tahun.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reforrm (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan juga PLTS Terapung Cirata berpotensi mempercepat bauran energi terbarukan dan meraih target NZE lebih cepat dari 2060. Menurutnya, pengoperasian proyek ini bakal menjadi tonggak akselerasi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya berskala besar di Indonesia.

3. Rendah Serapan Insentif Kendaraan Listrik

Tahun ini, pemerintah menggelontorkan subsidi kendaraan listrik untuk menarik minat masyarakat beralih dari kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) atau bahan bakar fosil. Subsidi ini berlaku mulai 20 Maret 2023, dengan nominal Rp 7 juta untuk pembelian sepeda motor listrik baru maupun untuk konversi sepeda motor BBM menjadi sepeda motor listrik.

Selanjutnya: Namun, serapan insentif ini masih rendah....

<!--more-->

Namun, serapan insentif ini masih rendah. Berdasarkan informasi dari Sisapira.id, jumlah sepeda motor baru yang tersalurkan baru 11.532 unit alias jauh dari target pemerintah sebanyak 200 ribu unit pada 2023. Padahal, pemerintah telah melonggarkan persyaratan penerima menjadi satu KTP satu penerima.

Sebelumnya, insentif ini hanya untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima bantuan produktif usaha mikro atau BPUM, dan penerima subsidi upah dan bantuan subsidi listrik 450 hingga 900 VA.

Serapan rendah juga terjadi pada program insentif untuk sepeda motor listrik konversi. Desember ini, pemerintah akhirnya merevisi besaran insentif menjadi Rp 10 juta. Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM Gigih Udi Atmo mengatakan revisi nilai bantuan konversi motor listrik itu diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2023.

Penerima insentif konversi ini juga diperluas. Dari yang semula hanya untuk perorangan, kini bisa untuk unsur kelompok masyarakat atau swadaya masyarakat, serta lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah. Adapun ketentuannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan.

RIRI RAHAYU | YOGI EKA SAPUTRA

Pilihan Editor: Impor Beras hingga Akhir Tahun Ini Bisa Tembus 3 Juta Ton, IDEAS: Terburuk Selama 10 Tahun