Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

YLBHI: Perpres No 78 Bukan Solusi Konflik Agraria Rempang Eco-city

image-gnews
Sejumlah warga menggelar aksi solidaritas di Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 11 Oktober 2023. Warga asli dari lima kampung yakni Pasir Merah, Belongkeng, Pasir Panjang, Sembulang Tanjung, dan Sembulang Hulu yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City Pulau Rempang tahap pertama menggelar aksi solidaritas dan doa bersama menolak untuk direlokasi. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Sejumlah warga menggelar aksi solidaritas di Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 11 Oktober 2023. Warga asli dari lima kampung yakni Pasir Merah, Belongkeng, Pasir Panjang, Sembulang Tanjung, dan Sembulang Hulu yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City Pulau Rempang tahap pertama menggelar aksi solidaritas dan doa bersama menolak untuk direlokasi. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Iklan

TEMPO.CO, Batam - Peraturan Presiden (Perpres) soal Rempang Eco-city tidak memberikan solusi untuk masalah konflik agraria antara masyarakat lokal Rempang dengan Badan Pengusahaan (BP Batam).

Menurut Yayayan Lembaga Bantuan Hukum Indonesian (YLBHI) solusi persoalan ini tidak lain, pemerintah harus mengakui tanah ulayat masyarakat lokal melayu yang ada di Rempang. 

Anggota Divisi Advokasi Yayasan Lembatan Bantuan Hukum Edy Kurniawan mengatakan keluarnya Perpres No. 78 tahun 2023 di momen pemilu dan akhir masa jabatan Presiden Jokowi diyakini hanya bancakan semata. Dimana, perpres ini secara umum mengatur dua hal, satu perubahan kewenangan dari gubernur ke pengelola kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas batam (KPBPB). Kedua mengatur mekanisme relokasi.

"Dua hal ini berkaitan langsung dengan Rempang," kata Edy kepada awak media dalam acara konferensi pers Tim Advokasi Solidaritas, di Batam, Jumat, 22 Desember 2023. 

Dalam hal kewenangan penanganan dampak sosial yang awalnya di perpres tahun 2018 itu kewenangannya gubernur dan dapat mendelegasikannya pada bupati/walikota untuk kawasan umum. Jika itu masuk dalam kawasan bebas, itu dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan atau BP. "Tidak ada lagi kata "dapat", dalam bahasa hukumnya fakultatif, boleh dan tidak. Kalau di kawasan bebas menjadi imperatif, tidak ada pilihan lain, menjadi kewenangannya BP Batam," ujarnya.

Sebelum Perpres Keluar Apa Dasar BP Batam?

Edy menanyakan perihal hukum yang dipakai BP Batam untuk melancarkan proses pembangunan Rempang Eco-city sebelum Perpres Nomor 78 ini keluar. "Lantas apa dasar BP Batam melakukan aktivitas di Pulau Rempang terkait dengan penanganan dampak sosial selama ini? Karena di perpres sebelumnya (Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2018), kewenangan itu ada di Gubernur dan boleh didelegasikan ke Bupati/Waliota saja," katanya. 

Bahkan menurut Edy ada dugaan apa yang dilakukan BP Batam selama ini (sebelum Perpres keluar) adalah perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat. Dan itu bisa menjadi pintu masuk korupsi.

Kalau misalnya terjadi pergantian rezim, bisa saja BP Batam diseret dalam kasus korupsi. Makanya Perpres ini untuk mengamankan BP Batam dari jerat korupsi, apalagi faktanya BP Batam sudah melakukan berbagai hal di Rempang selama ini. Mulai dari pengukuran lahan, hingga pembangunan kawasan tempat relokasi warga Rempang.

Aspek kedua kata Edy, mengenai teknis pengadaan tanah untuk relokasi, di Perpres 78 tahun 2023 ini mengatur status tanah relokasi ini. "Dalam kasus Rempang, ditemukan proses pengadaan tanah relokasi (sebelum aturan Perpres 78 tahun 2023 ini keluar), namun sudah dilakukan BP Batam, maka kami simpulkan hal itu ilegal, itu adalah perbuatan melawan hukum, karena belum ada turan teknis yang melandasinya," ujarnya.

Sehingga menurut Edy, artinya ada perbuatan melawan hukum karena tidak ada landasan dan ada kerugian negara di sana. Boleh jadi ada dugaan korupsi. Dalam hal ini masyarakat Rempang sudah dirugikan atas kebijakan yang tidak memiliki landasan hukum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya: Perpres bukan solusi konflik agraria di Rempang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenag Siapkan Langkah Cegah Konflik Jelang Pilkada Serentak

18 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Kemenag Siapkan Langkah Cegah Konflik Jelang Pilkada Serentak

Kemenag merencanakan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi selama Pilkada.


Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Revisi UU TNI, Tolak Pencabutan Larangan Prajurit Berbisnis

1 hari lalu

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur ditemui di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Ahad, 2 Juni 2024. Tempo/Novali Panji
Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Revisi UU TNI, Tolak Pencabutan Larangan Prajurit Berbisnis

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti revisi UU TNI.


Konsesi HGU Nyaris 2 Abad untuk Investor IKN, Berikut Tanggapan Berbagai Pihak

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Konsesi HGU Nyaris 2 Abad untuk Investor IKN, Berikut Tanggapan Berbagai Pihak

Konsesi HGU hampir 2 abad bagi investor IKN. Bagaimana tanggapan para pendukung dan penentang Perpres 75/2024.


Karpet Merah Investor IKN: Menilik HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun yang Baru Diresmikan

4 hari lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
Karpet Merah Investor IKN: Menilik HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun yang Baru Diresmikan

Investor IKN memiliki hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara di IKN sampai 190 tahun dalam dua siklus.


Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jokowi Teken Perpres HGU Investor IKN hingga 190 Tahun, Apa Batasan dan Syarat Hak Guna Usaha?

Jokowi teken Perpres 75/2024 yang membuat investor IKN bisa punya HGU 190 tahun dan HGB 160 tahun. Apa syarat Hak Guna Usaha?


Perpres 75/2024 Terbit, Jokowi Obral HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun untuk Investor di IKN

4 hari lalu

Presiden Jokowi ketika melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden, IKN, Selasa, 4 Juni 2024. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa berinvestasi di masa depan berarti membeli masa depan. Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden.
Perpres 75/2024 Terbit, Jokowi Obral HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun untuk Investor di IKN

Melalui Perpres 75/2024, Jokowi mengobral HGU hingga 190 tahun dan HGB sampai 160 Tahun untuk Investor di IKN. Ini bunyi Perpres itu.


Menteri Airlangga Bahas Penyelesaian PSN Rempang Eco City

5 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. ANTARA/Juwita Trisna Rahayu
Menteri Airlangga Bahas Penyelesaian PSN Rempang Eco City

Menteri Airlangga Hartarto melakukan rapat tertutup membahas Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Batam


Retno Marsudi Membuka Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya

6 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat wawancara dengan Tempo di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022. TEMPO/Tony Hartawan
Retno Marsudi Membuka Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya

Retno Marsudi menilai dialog konstruktif itu penting untuk mengatasi berbagai konflik di seluruh dunia.


Polres Mimika Tangkap Pelaku Utama Penyebab Pertikaian Dua Kelompok di Nduga

10 hari lalu

Kapolres Nduga, AKBP V. J. Parapaga mengatakan situasi di Kabupaten Nduga, Papua kembali aman pasca konflik antar kelompok. Tim keamanan tetap melakukan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan sejak Minggu, 18 Februari 2024. Foto: Humas Polda Papua
Polres Mimika Tangkap Pelaku Utama Penyebab Pertikaian Dua Kelompok di Nduga

Polres Mimika menangkap empat orang yang diduga menjadi pemicu konflik antarkelompok di Nduga, Papua Pegunungan


Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Garut, YLBHI: Pelanggaran Kebebasan Beragama

10 hari lalu

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur ditemui di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Ahad, 2 Juni 2024. Tempo/Novali Panji
Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Garut, YLBHI: Pelanggaran Kebebasan Beragama

Menurut YLBHI, tindakan penutupan masjid Ahmadiyah itu merupakan pelanggaran hak yang sudah dijamin konstitusi.