TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom, yang juga Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, memberikan catatan evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

PSN ini ramai dibicarakan setelah calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan akan mengevaluasinya, tapi calon presiden nomor urut 2 dan 3, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo kompak akan melanjutkan PSN era Jokowi.

“Soal evaluasi PSN di era Jokowi ya sembilan tahun terakhir ini ya banyak permasalahan,” ujar Bhima saat dihubungi pada Kamis, 21 Desember 2023.

Pertama, kata dia, jika dilihat secara makro, tidak ada kolerasi antara proyek PSN infrastruktur yang dibangun dengan industrialiasi. Bhima mengatakan, tujuan dari infrastruktur itu seharusnya bisa mendorong laju industrialisasi, tapi yang terjadi porsi industri pengolahan terhadap PDB itu kembali lagi ke 31 tahun lalu, porsinya di bawah 20 persen dari PDB.

Menurut Bhima, infrastruktur yang dibangun ternyata tidak mendorong industrialisasi, serta tidak mendorong pelaku usaha mendapatkan bahan baku yang lebih terjangkau. “Bahkan banyak infrastruktur yang tidak terkait dengan logistik. Ini kan susah,” tutur dia.

Catatan kedua, keberadaan PSN khususnya pembangunan infrastruktur yang masif tidak mampu menurunkan biaya logistik. Bhima mengatakan hal itu menjadi pertanyaan, khususnya mengenai perencanaannya.

Jadi sebenarnya, dibandingkan membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, seharusnya yang diprioritaskan adalah moda transportasi logistik agar lebih efektif dan efisien dari kawasan industri menuju pelabuhan.

Selanjutnya: “Yang terjadi sekarang truk-truk masih menimbulkan kemacetan...."

<!--more-->

“Yang terjadi sekarang truk-truk masih menimbulkan kemacetan di gerbang tol menuju pelabuhan. Lho kenapa nggak membangun kereta api (untuk logistik),” ucap Bhima.

Bhima mengatakan banyak infrastruktur yang dibangun salah sasaran yang mengakibatkan biaya logistiknya masih mahal. Bahkan, dia berujar, laporan Bank Dunia terakhir nilai logistik Indonesia anjlok. Salah satunya karena ketidakefektifan pembanguanan infrastruktur logistik.

Ketiga, Bhima melanjutkan, kegagalan infrastruktur ini sangat jelas terlihat dari angka incremental capital output ratio (ICOR)—angka rasio investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), indikator makro dari tingkat efisiensi suatu perekonomian. Di awal pemerintahan Jokowi angkanya 5, sementara di 2023 mencapai 7,6.

“Artinya, keberadaan PSN pun juga tidak bisa membawa efisiensi dalam investasi,” kata Bhima. “Biaya investasi di Indonesia semakin mahal, semakin kehilangan daya saing, ini juga menjelaskan permasalahan.”

Mengenai PSN dan infrastruktur, ini akan menjadi salah satu tema debat calon wakil presiden atau cawapres malam ini, Jumat, 22 Desember 2023. Debat itu akan mempertemukan tiga cawapres, yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Para capres—Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo—ikut hadir, namun hanya sebagai pendamping dan tak akan bicara.

Selain mengenai infrastruktur, debat tersebut juga akan membahas isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, dan perkotaan.

Pilihan Editor: Uji Coba Tol MLFF di Bali Gagal, Kamti: Ada yang Tidak Beres