TEMPO.CO, Jakarta - Juru kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara, Iqbal Damanik, mengatakan pendanaan untuk menuju transisi hijau masih jauh dari cita-cita. Menurutnya, dibutuhkan anggaran yang besar untuk mendukung transisi ke energi yang ramah lingkungan.

“Kalau tadi di catatan FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) menyebut anggaran perlindungan hidup tidak lebih dari 1 persen, nilainya itu tidak lebih dari Rp 14 triliun pada APBN (data 2022). Itu kecil sekali,” ujar Iqbal ketika ditemui usai acara Budget Literacy Forum di UPN Veteran, Jakarta, Sabtu, 16 Desember 2023.

Menurut Iqbal, pemerintah harus mengalokasikan dana yang lebih besar mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. “Kita itu punya hutan-hutan yang banyak,” tuturnya.

Lebih lanjut Iqbal menjelaskan, sebenarnya anggaran ini diperlukan untuk pembangunan hijau, termasuk salah satunya bertransisi ke energi bersih.

“Kemarin yang COP28 di Dubai, Jokowi bilang Indonesia itu butuh sejumlah pendanaan, yang pertama pendanaan untuk bertransisi ke energi bersih, terus butuh pendanaan untuk pangan dan pertanian, terus juga cost and damage,” kata dia. “Untuk mengatasi krisis iklim itu juga PR-nya gitu.”

Adapun sebelumnya, dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT iklim COP28 di Uni Emirat Arab (UEA), Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengungkap Indonesia butuh pembiayaan besar untuk transisi energi di Indonesia.

Salah satu pembiayaan yang dibutuhkan, yakni pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Dia mencontohkan, pemerintah saat ini tengah berupaya memensiundinikan PLTU batu bara dengan kapasitas 660 megawatt (MW). Akan tetapi, upaya tersebut menemui beberapa kendala.

“Untuk mengimplementasikan agenda uji coba ini saja, kita banyak menemui tantangan, terutama dari segi pembiayaan,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan instagram resminya, Senin, 4 Desember 2023.

Sri Mulyani menekankan bahwa peranan blended finance itu sangat penting. “Keterlibatan MDB, filantropi, sektor swasta sangat diperlukan agar transisi energi dapat terwujud,” tuturnya.

Di sisi lain, Indonesia juga terus merumuskan berbagai regulasi untuk mendukung agenda iklim ini. “Indonesia telah meluncurkan carbon market (bursa karbon). Ini mungkin sebuah langkah kecil tapi banyak negara sama sekali tidak memiliki pengetahuan akan hal ini. Kita setidaknya sudah mencoba,” ucap.

Menteri Keuangan itu pun nenyebut dirinya akan terus berupaya mendorong agenda iklim ini dari sisi keuangan dan kebijakan fiskal Indonesia. “Tanpa sumber daya keuangan dan pembiayaan, climate agenda hanya akan menjadi climate agenda. Let's take action now!” tulis Sri Mulyani.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.