Asosiasi Sebut Omzet UMKM Tak Sebanyak Pemilu Sebelumnya

Rabu, 29 November 2023 19:32 WIB

Tiga pasangan capres dan cawapres, Anies - Muhaimin, Prabowo - Gibran, dan Ganjar - Mahfud, menghadiri pengundian nomor urut capres dan cawapres dalam Pilpres 2024, pada Selasa, 14 November 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny menuturkan omzet atau keuntungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selama masa menjelang pemilihan umum atau Pemilu 2024 mengalami penurunan dibandingkan pesta demokrasi sebelumnya.

"Kalau dulu itu 10 kali lipat (dibandingkan omzet periode normal), sekarang hanya 5 kali lipat," kata Hermawati saat dihubungi Tempo pada Selasa, 28 November 2023.

Dia menjelaskan, UMKM yang mendapat keuntungan besar ketika masa Pemilu 2024 adalah produsen alat kampanye. Contohnya adalah produsen kaos, jaket, topi, spanduk, dan baliho.

Selain itu, pelaku usaha penyewaan transportasi, restoran, hingga penginapan di masing-masing daerah juga kebanjiran pesanan. Ini karena mobilitas kampanye yang mencakup seluruh daerah di Indonesia.

Hermawati menjelaskan, penurunan omzet UMKM pada masa kampanye Pemilu 2024 disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, waktu kampanye yang lebih pendek daripada masa pemilihan sebelumnya.

Advertising
Advertising

Selanjutnya: Sebagai informasi, waktu kampanye Pemilu tahun depan....

<!--more-->

Sebagai informasi, waktu kampanye Pemilu tahun depan dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Jika dihitung, waktu kampanye ini adalah 75 hari atau 2,5 bulan. Sedangkan masa kampanye pada Pemilu 2019 mencapai 6 bulan.

Penyebab lainnya, menurut Hermawati, adalah lamanya waktu penetapan bakal calon wakil presiden. Ini membuat pelaku UMKM menunda produksi.

Selain itu, dia menyebut, setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden biasanya memiliki pengusaha besar yang mendukung mereka. Pengusaha tersebut memiliki pabrik besar yang bisa memproduksi alat kampanye dengan lebih murah.

"Makanya sekarang yang baliho pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 itu kan semua seragam, itu pasti perusahaan besar bukan UMKM," tutur Hermawati.

Pilihan Editor: Ekonom Ungkap Investor Pertanyakan Siapa yang Jadi Pengganti Luhut dan Sri Mulyani di 2024

Berita terkait

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

23 menit lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

42 menit lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

10 Perusahaan Terbesar di Dunia, Microsoft Nomor Satu

5 jam lalu

10 Perusahaan Terbesar di Dunia, Microsoft Nomor Satu

Berikut ini deretan perusahaan terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasarnya pada 2024, didominasi oleh raksasa teknologi.

Baca Selengkapnya

Soal Kemungkinan Ekspansi di IKN, Bos MRT Jakarta: Bisa Terjadi tapi Saat Ini Masih Fokus Jalur Timur-Barat

8 jam lalu

Soal Kemungkinan Ekspansi di IKN, Bos MRT Jakarta: Bisa Terjadi tapi Saat Ini Masih Fokus Jalur Timur-Barat

Tuhiyat menyatakan prioritas MRT Jakarta saat ini menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan jalur dan infrastruktur pendukung lainnya.

Baca Selengkapnya

Kunjungi Expo Dekranasda, Iriana Joko Widodo Belanja di UMKM Mitra Binaan Pertamina

18 jam lalu

Kunjungi Expo Dekranasda, Iriana Joko Widodo Belanja di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Iriana tampak singgah ke stan UMKM mitra binaan Pertamina lalu membeli batik dan gelang.

Baca Selengkapnya

Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

1 hari lalu

Airlangga Sebut Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Besar dan Menengah Tetap Berlaku Oktober 2024

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa usaha menengah dan besar tetap harus membereskan kebijakan sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Garuda Indonesia Mempermudah Penumpang Beli Oleh-oleh Produk UMKM

1 hari lalu

Garuda Indonesia Mempermudah Penumpang Beli Oleh-oleh Produk UMKM

Maskapai Garuda Indonesia meluncurkan program 'Garuda Indonesia Oleh-Oleh' untuk mempromosikan produk UMKM

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya