TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menagih janji mengenai pembangunan infrastruktur internet Base Transceiver Station (BTS). Dia mengatakan Menteri Komunikasi dan Informatika sebelumnya (mantan Menkominfo Johnny G. Plate) berjanji 75 ribu desa di Indonesia, 10 ribu puskesmas, dan 240 ribu sekolah dasar atau madrasah terkoneksi dengan digital.

Sebagai informasi, Johnny G. Plate dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya. Johnny divonis 15 tahun penjara, denda Rp 1 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat.

“Saya bilang ke Pak Budi Arie (Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi). Jadi aku nagih sama menterinya yang sekarang,” ujar dia di acara Indonesia Digital Summit 2023 di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 November 2023.

Soal infrastruktur, kata Sri Mulyani, selama pandemi Covid-19, kementeriannya memberikan anggaran tambahan untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika—di mana kementerian lain anggarannya dikurangi. Anggaran tambahan itu untuk membangun satelit, fibel optik, BTS, dan lainnya.

“Harus diakui Indonesia adalah demografinya muda, oleh karena itu mereka adalah most probably digital native (kemungkinan besar merupakan penduduk asli digital), tentu kalau di kota-kota. “Kalau di desa atau jauh disebutkan tadi (belum terhubung internet),” tutur Sri Mulyani.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan internet memang isu yang perlu diperhatikan—kebanyakan di daerah terpencil yang belum terjangkau. Menurut dia, Indonesia berada di peringkat ke-78 di dunia dengan rata-rata kecepatan internet di Indonesia 23,2 Mega Byte per second (Mbps).

“Sedangkan negara lain sudah jauh lebih cepat bahkan kita nomor 9 dari 10 negara di Asia Tenggara soal kecepatan internet,” ujar Budi Arie.

Indonesia, kata Budi Arie, hanya menang dari Myanmar yang berada di peringkat ke-10 kecepatan internetnya di Asia Tenggara. Namun, masih kalah dengan Laos dan Kamboja, bahkan dengan Singapura.

Solusinya, dia berujar, kementeriannya sedang menggodok kebijakan agar asosiasi pengguna jasa internet bisa meningkatkan kecepatan internetnya. “Mereka mampu menjual internet 100 Mbps itu host-nya sama, cuma yang ditawarkan 5-10 Mbps, ya kapan bisa cepatnya,” kata Budi Arie.

Menurut dia, digitalisasi itu semuanya harus serba cepat. Karena itu, harus didukung. “Kecuali satu hal, hubungan keluarga tidak boleh digital. Terutama hubungan suami istri harus tradisional, konvensional, kalau perlu ortodoks,” tutur Budi Arie.

Pilihan Editor: Pendanaan untuk ASN Pindah ke IKN, Jubir Sri Mulyani: Masih Dibahas Antarkementerian