TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas buka suara soal perizinan ekspor pasir laut. Ia mengatakan Kementerian Perdagangan akan memberi izin ekspor pasir laut apabila Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan rekomendasinya.

"Kami nunggu ESDM karena Kemendag enggak bisa mengatur tambang," ujar Zulhas dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Selatan pada Senin, 27 November 2023. "Jadi kalau ESDM oke, bisa ekspor. Kami enggak ada masalah."

Ia mengatakan Kementerian ESDM adalah pihak yang dapat menilai apakah kadar sedimen pasir laut yang akan diekspor telah memenuhi aturan. Apabila Kementerian ESDM sudah menerbitkan rekomendasi, ia berujar Kementerian Perdagangan akan segera membuat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) ihwal kebijakan tersebut.

Menurutnya, Kementerian Perdagangan tidak bisa ikut campur soal keputusan karena Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menekan Peraturan Pemerintah (PP) ihwal kebijakan ini.

Seperti diketahui, Jokowi kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang. Kebijakan tersebut dimuat dalam PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut. Aturan tersebut memuat rangkaian kegiatan pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan penjualan, termasuk ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut.

Permohonan izin tersebut wajib disertai proposal

<!--more-->

Dalam Beleid yang diundangkan pada 15 Mei 2023 ini, pelaku usaha yang ingin melakukan ekspor wajib memiliki izin pemanfaatan pasir laut. Penjualan pasir laut baru bisa dilakukan setelah mendapatkan izin usaha pertambangan untuk penjualan dari menteri yang menyelenggarakan penerbitan urusan di bidang mineral dan batubara.

Permohonan izin tersebut wajib disertai proposal dan rencana kerja umum yang memuat tujuan dan pemanfaatan pasir laut, mitra kerja, serta lokasi yang menunjukkan letak perairan berupa nama perairan dan titik koordinat geografis.

Proposal itu juga wajib mencantumkan kondisi fisik, kimia, dan biologi perairan. Lalu volume pasir laut, waktu, metode, dan sarana pembersihan hasil sedimentasi di laut. Kemudian pelaku usaha wajib melampirkan pernyataan kesanggupan penyelesaian persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti diketahui, Indonesia sebelumnya melarang ekspor pasir laut lewat Surat Keputusan (SK) Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Dalam SK itu disebutkan, alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.

Kerusakan lingkungan yang dimaksud berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil, khususnya di sekitar daerah terluar dari batas wilayah Indonesia di Kepulauan Riau sebagai akibat penambangan pasir.

Alasan lainnya, yaitu belum diselesaikannya batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura. Proyek reklamasi di Singapura yang mendapatkan bahan bakunya dari pasir laut perairan Riau pun dikhawatirkan memengaruhi batas wilayah antara kedua negara.

RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan editor: DPR Ingatkan Mendag Zulhas Ihwal Kenaikan Bahan Pokok Jelang Nataru