Terkini: 2 Direktur Unilever Indonesia Mundur Menyusul Presdir Ira Noviarti, Alumnus Citibank yang Tutup Setelah 55 Tahun Beroperasi

Reporter

Tempo.co

Editor

Grace gandhi

Sabtu, 25 November 2023 12:00 WIB

Dirut Unilever Indonesia Ira Noviarti. Foto Unilever

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu siang, 25 November 2023 dimulai dari dua direktur PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) mengajukan pengunduran diri. Presiden Direktur atau Presdir Ira Noviarti juga telah mengajukan pengunduran diri sebelumnya.

Disusul, di Indonesia, Citibank telah beroperasi sejak 1968 dan merupakan satu dari beberapa bank berjaringan internasional terbesar di negara ini. Bahkan, Citibank mengoperasikan sembilan cabang di enam kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan Denpasar.

Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar.

Berikutnya, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mencatat anggaran belanja pemilihan umum per Oktober 2023 telah terserap sebesar Rp 18,8 triliun dari pagu senilai Rp 30,1 triliun pada tahun 2023.

Terakhir, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tercatat defisit sebesar Rp 700 miliar per Oktober 2023. Ini mengakhiri tren surplus dalam sembilan bulan berturut-turut sejak awal 2023.

Advertising
Advertising

Kelima berita itu paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. 2 Direktur Unilever Indonesia Mundur....

<!--more-->

1. 2 Direktur Unilever Indonesia Mundur Menyusul Presdir Ira Noviarti

Dua direktur PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) mengajukan pengunduran diri. Presiden Direktur atau Presdir Ira Noviarti juga telah mengajukan pengunduran diri sebelumnya.

Dua anggota direksi Unilever Indonesia yang mengundurkan diri adalah Shiv Sahgal dan Sandeep Kohli. Dinukil dari laman resmi unilever.co.id, Sahgal adalah Direktur Home Care. Sementara Kohli adalah Direktur Beauty & Wellbeing.

Informasi pengunduran diri keduanya termaktub dalam surat Unilever Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Surat tersebut perihal Laporan Informasi atau Fakta Material tertanggal 24 November 2023.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Citibank Tutup Setelah 55 Tahun Beroperasi di Indonesia, Berikut 5 Tokoh Alumnusnya Termasuk Ignasius Jonan

Citibank NA Indonesia atau Citi Indonesia merupakan kantor cabang dari Citibank NA, anak perusahaan Citigroup Inc. yang berpusat di New York, Amerika Serikat. Citi Indonesia menjadi mitra perbankan terkemuka untuk lembaga dengan kebutuhan lintas batas di hampir 160 negara dan yurisdiksi. Perusahaan ini menyediakan beragam produk dan layanan keuangan bagi perusahaan, pemerintah, investor, lembaga, dan individu.

Di Indonesia, Citibank telah beroperasi sejak 1968 dan merupakan satu dari beberapa bank berjaringan internasional terbesar di negara ini. Bahkan, Citibank mengoperasikan sembilan cabang di enam kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan Denpasar.

Jaringan distribusi korporasinya sekitar 776 lokasi di 38 provinsi. Layanannya tersambung dalam jaringan ATM Bersama dengan lebih dari 77 ribu terminal ATM di berbagai lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Citibank resmi menutup layanan consumer banking dan kartu kreditnya di Indonesia pada Jumat, 17 November 2023.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Ini Kriteria Pembelian Rumah Rp 2 M yang Kini Bebas Pajak....

<!--more-->

3. Ini Kriteria Pembelian Rumah Rp 2 M yang Kini Bebas Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023, yang sudah ditetapkan pada 21 November 2023.

Dalam beleid ini, insentif pajak yang ditanggung pemerintah untuk pembelian properti diperluas dari Rp 2 miliar menjadi Rp 5 miliar. Namun, meski diperluas, pemberian insentif hanya sebatas Rp 2 miliar.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Kemenkeu Catat Anggaran Belanja Pemilu Terserap Rp 18,8 Triliun

Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mencatat anggaran belanja pemilihan umum (pemilu) per Oktober 2023 telah terserap sebesar Rp 18,8 triliun dari pagu senilai Rp 30,1 triliun pada tahun 2023.

"Anggaran ini tersebar pada 16 kementerian/lembaga, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Dalam Negeri," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam Konferensi Pers Virtual APBN KITA Edisi November 2023 di Jakarta, Jumat, 24 November 2023.

Isa mengungkapkan realisasi terbesar belanja pemilu ada pada dua lembaga utama, yaitu KPU dan Bawaslu dengan serapan senilai Rp 16,3 triliun. Tetapi, terdapat pula 14 kementerian/lembaga lainnya yang sudah melakukan belanja pemilu dengan serapan sebanyak Rp 2,6 triliun.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. APBN Defisit Rp 700 M Setelah Surplus 9 Bulan Berturut-turut....

<!--more-->

5. APBN Defisit Rp 700 M Setelah Surplus 9 Bulan Berturut-turut, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tercatat defisit sebesar Rp 700 miliar per Oktober 2023. Ini mengakhiri tren surplus dalam sembilan bulan berturut-turut sejak awal 2023.

"Postur APBN sudah mulai defisit sebesar Rp 700 miliar atau 0,003 persen dari GDP (Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto)," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita Edisi November pada Jumat, 24 November 2023.

Namun, dari sisi keseimbangan primer APBN per Oktober 2023 surplus Rp 365,4 triliun rupiah. Adapun rincian realisasi APBN per Oktober 2023 adalah pendapatan negara sebesar Rp 2240,1 triliun atau 90,9 persen dari target tahun ini.

Pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.523,7 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp 220,8 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 494,2 triliun. Sementara belanja negara per Oktober 2023 mencapai Rp 2.240,8 triliun. Nilai ini turun 4,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: PPATK Catat Transaksi Judi Online Capai Rp 500 Triliun

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

12 jam lalu

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

12 jam lalu

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

13 jam lalu

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

14 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

15 jam lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

16 jam lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

17 jam lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

17 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

18 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya