TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun ini sudah berjalan dengan baik. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menilai PP Nomor 51 Tahun 2023 mampu mendukung keberlanjutan usaha dengan tetap mempertimbangkan keadilan tenaga kerja.

"Karena itu, kami berharap pemerintah daerah menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024 yang didasarkan PP Nomor 51 Tahun 2023,” kata Bob dalam keterangannya, Rabu, 22 November 2023.

Dia mengatakan penetapan UMP 2024 sudah baik karena melibatkan pengusaha, serikat pekerja, akademis, pemerintah daerah, serta waktu panjang untuk mencapai kesepakatan. Namun, ia menuturkan, Apindo sebagai representasi dunia usaha juga memiliki beberapa catatan tentang pengupahan. Catatan ini, kata dia, yang menjadi faktor untuk mencapai pertumbuhan perekonomian nasional.

Apindo berpendapat bahwa proses penghitungan dan penetapan PP Nomor 51 Tahun 2023 telah memberi kewenangan lebih luas bagi Dewan Pengupahan Daerah dalam memberikan masukan pembuatan kebijakan. Selain itu, Apindo menyatakan Dewan Pengupahan pusat dan daerah perlu diperkuat, sesuai peran penting mereka dalam komunikasi, pengawasan dan pembinaan dalam implementasi PP Pengupahan.

“Untuk kepentingan perekonomian nasional dan daerah, kenaikan upah tidak bisa dipukul rata untuk semua daerah," kata Bob.

Hal itu, ucapnya, diatur secara tegas dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 dengan mengacu pada formula baru, yang memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, data BPS, dan kondisi riil tingkat konsumsi maupun pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.

Ihwal penentuan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan, menurut dia, harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut. Menurut dia, UMP harus menjadi dasar ketentuan setiap daerah untuk mencegah kesenjangan upah minimum antar daerah.

Pilihan Editor: Mengenal Aplikasi TEMU dari Cina yang Disebut Menteri Teten Ancam Produk Lokal