TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan pemerintah perlu membuat strategi perencanaan jangka panjang dalam pengambilan kebijakan importasi beras. Pasalnya, Ombudsman menilai selama ini pengambilan kebijakan impor beras seringkali dilakukan tanpa adanya penetapan indikator yang jelas.

Dia menekankan kebijakan importasi mestinya memerlukan perencanaan jangka panjang. Mengingat sejak 2000 sampai 2023 rata-rata impor beras melonjak hingga 1 juta ton.

"Ini kan mau Pemilu, maka pemerintah misalnya sudah melakukan komunikasi dengan Thailand, nih saya belanja 5 juta ton beras untuk 5 tahun agar CBP (Cadangan Beras Pemerintah) sudah aman," kata Yeka di kantornya, Jakarta Selatan pada Jumat, 17 November 2023. Kalaupun nantinya stok beras yang ada berlebih, Yeka berujar Indonesia bisa mengekspor pasokan tersebut.

Dia menggarisbawahi produksi beras dalam negeri harus terus ditingkatkan di tengah tren penurunan setiap tahunnya. Sebab, ketersediaan stok CBP sangat penting untuk ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kewibawaan pemerintah salah satunya ditentukan dengan pemenuhan stok CBP yang memadai.

Pada 2021, Ombudsman pun telah menyarankan 12 indikator dalam mekanisme pengambilan keputusan impor beras. Dengan adanya indikator yang jelas, menurut Yeka, kebijakan importasi akan jauh dari kepentingan politik. Sehingga keputusan importasi beras lahir berdasarkan kondisi sebenarnya.

"Oleh karena itu saya berharap setelah ini Bapanas melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang didiskusikan hari ini. Persoalan beras sebenarnya adalah persoalan berulang saja," ucapnya.

Adapun pemerintah telah memutuskan untuk kembali membuka keran impor beras pada 2024. Jumlah impor beras yang ditetapkan adalah 2 juta ton. Menurut Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita, kebijakan ini berkaitan dengan keputusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk meneruskan penyaluran bansos beras hingga Juni 2024.

Febby mengingkapkan impor beras perlu dilakukan untuk mengantisipasi tirisnya hasil produksi dalam negeri pada awal tahun akibat panen raya yang diprediksi mundur. Impor 2 juta beras ini akan dialokasikan untuk bantuan pangan beras pada tiga bulan awal 2024 sebanyak 640 ribu ton. Serta penyaluran beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang hampir mencapai 250.000 sehingga totalnya 900 ribu ton.

RIANI SANUSI PUTRI