Indonesia Jadi Anggota FATF, Bagaimana Dampaknya Bagi Industri Kripto?

Jumat, 10 November 2023 19:21 WIB

Ilustrasi pencucian uang. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - CEO Tokocrypto Yudhono Rawis menyambut baik masuknya Indonesia menjadi anggota tetap ke-40 Financial Action Task Force (FATF)—forum internasional yang berperan memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Menurut dia, menjadi anggota FATF adalah langkah penting dalam menjaga keamanan dan kepatuhan dalam industri kripto.

Selain itu, akan mendorong pertumbuhan industri aset kripto di Indonesia menjadi lebih pesat. "Kehadiran Indonesia sebagai anggota penuh FATF menciptakan lingkungan yang lebih aman, transparan, dan dapat dipercaya bagi para investor dan pelaku bisnis aset kripto,” ujar Yudhono lewat keterangan tertulis dikutip Jumat, 10 November 2023.

Dengan adanya regulasi yang lebih ketat, ia meyakini kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pasar aset kripto di Indonesia akan meningkat. Keanggotaan ini juga mendorong Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk melakukan langkah mitigasi risiko dan menyusun program kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) mengenai perdagangan aset kripto.

Salah satu langkah penting yang telah diterapkan oleh Bappebti adalah terkait aturan Travel Rule yang pertama kali diusung oleh FATF pada tahun 2019. Aturan ini memerlukan penyedia layanan aset kripto untuk melacak dan melaporkan informasi transaksi yang melibatkan pengguna mereka.

Tujuannya untuk memastikan transparansi dan pencegahan penyalahgunaan aset kripto dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. “Tujuan utama Bappebti adalah melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan perdagangan aset kripto sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme,” kata dia.

Advertising
Advertising

Ia menuturkan Tokocrypto patuh dengan aturan yang ditetapkan Bappebti dan FATF untuk menjaga keamanan dan integritas pasar aset kripto. Dia juga memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan tersebut, dan siap bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mencegah potensi penyalahgunaan aset kripto.

Ia juga mengatakan melalui kerja sama yang baik antara pelaku industri, Bappebti, dan FATF, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih terjamin dan terpercaya bagi perdagangan aset kripto. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

“Dengan demikian, Indonesia memasuki era baru dalam pengembangan industri aset kripto yang lebih berkualitas dan berintegritas, dengan keanggotaan FATF sebagai fondasi kuatnya," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan keanggotaan FATF adalah hal penting bagi Indonesia. Tujuannya, kata dia, untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia.

“Kita harapkan ini akan menjadi langkah awal menuju tata kelola rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indonesia yang lebih baik,” ujar Jokowi, pada Senin, 6 November 2023.

Sebagai anggota FATF, Indonesia berkewajiban untuk menerapkan standar internasional dalam pencegahan tindak pidana tersebut. Hal ini bisa berdampak positif bagi industri aset kripto di Indonesia. Karena aset kripto sering kali menjadi sarana tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Pilihan Editor: Resmi Menjadi Anggota FATF, Bank Indonesia: Kedudukan RI Sejajar dengan Negara G20

Berita terkait

WNI Terasosiasi FTF Serta Keterlibatan Perempuan dan Anak dalam Terorisme Jadi Fokus BNPT

15 jam lalu

WNI Terasosiasi FTF Serta Keterlibatan Perempuan dan Anak dalam Terorisme Jadi Fokus BNPT

Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Ibnu Suhaendra mengatakan, negara harus hadir melindungi WNI dari terorisme.

Baca Selengkapnya

Usut Dugaan TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Penyanyi Nayunda Nabila

3 hari lalu

Usut Dugaan TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Penyanyi Nayunda Nabila

Nayunda Nabila dan pihak biro perjalanan swasta akan diperiksa KPK dalam kasus dugaan pencucian uang Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Rahmady Effendy Akui Dibebastugaskan dari Jabatan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Usai Dilaporkan ke KPK

4 hari lalu

Rahmady Effendy Akui Dibebastugaskan dari Jabatan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Usai Dilaporkan ke KPK

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean membenarkan dirinya saat ini telah dibebastugaskan dari jabatannya lantaran sedang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Baca Selengkapnya

Rangkaian Kasus TPPU yang Menjerat Abdul Ghani Kasuba Eks Gubernur Maluku Utara

4 hari lalu

Rangkaian Kasus TPPU yang Menjerat Abdul Ghani Kasuba Eks Gubernur Maluku Utara

KPK kembali menetapkan eks Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU dengan nilai mencapai Rp 100 miliar.

Baca Selengkapnya

Jaksa AS Tuntut Hukuman 40 Tahun Penjara bagi Penyerang Suami Nancy Pelosi

5 hari lalu

Jaksa AS Tuntut Hukuman 40 Tahun Penjara bagi Penyerang Suami Nancy Pelosi

Jaksa menuntut pria yang masuk ke rumah mantan Ketua DPR AS Nancy Pelosi dan menyerang suaminya dengan palu harus menjalani hukuman 40 tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Kepala Bea Cukai Purwakarta Sebut Ada Pemutarbalikan Fakta di Balik Pelaporan Dirinya ke KPK

6 hari lalu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Sebut Ada Pemutarbalikan Fakta di Balik Pelaporan Dirinya ke KPK

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy menyatakan istrinya telah melaporkan Wijanto ke Polda Metro Jaya atas dugaan TPPU.

Baca Selengkapnya

Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

6 hari lalu

Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Aset Rp 60 Miliar, Kepala Bea Cukai Purwakarta: Saya Sudah Pensiun kalau Punya Harta Segitu

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean dilaporkan ke KPK oleh seorang pengacara atas dugaan tidak lapor LHKPN dengan benar.

Baca Selengkapnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Wakil Duta Besar Selandia Baru

7 hari lalu

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Wakil Duta Besar Selandia Baru

Program deradikalisasi merupakan upaya pembinaan dalam rangka mendukung proses reintegrasi warga binaan untuk kembali ke masyarakat.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU

8 hari lalu

KPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU

Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang

Baca Selengkapnya

Sidang Praperadilan Panji Gumilang Soal TPPU, Hadirkan Saksi dari Polisi dan Ahli

8 hari lalu

Sidang Praperadilan Panji Gumilang Soal TPPU, Hadirkan Saksi dari Polisi dan Ahli

Tim penasihat hukum menganggap prosedur penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang tidak sah karena tidak menerima SPDP.

Baca Selengkapnya