Prabowo Bilang Upah Minimum Tidak Harus Naik Setiap Tahun, Buruh: Keliru

Kamis, 9 November 2023 17:21 WIB

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun (kanan) saat kegiatan serah terima calon mahasiswa dari Palestina di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu, 8 November 2023. Program beasiswa tersebut sebagai bentuk kerja sama dan dukungan pemerintah Indonesia terhadap Palestina yang saat ini sedang mengalami krisis akibat serangan dari militer Israel. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menanggapi pernyataan Calon Presiden Prabowo Subianto mengenai upah minimum provinsi (UMP). Prabowo dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, kemarin mengatakan buruh seharusnya tidak selalu menuntut pengusaha untuk menaikkan upah apalagi sedang rugi.

“Pernyataan Capres Prabowo keliru,” ujar Said Iqbal lewat keterangan tertulis pada Kamis, 9 November 2023.

Menurut Said Iqbal, hal itu memperlihatkan jika Prabowo tidak memahami dunia perburuhan, bahkan terkesan tidak berpihak pada kepentingan buruh. Dia menjelaskan pernyataan itu muncul karena Prabowo dibisiki orang-orang sekitarnya yang patut diduga “ingin cari muka” kepada pengusaha agar mendapat dukungan dari pengusaha.

Bahkan, Said Iqbal yang juga Presiden Partai Buruh itu berujar, tidak menutup kemungkinan, karena keinginan untuk mendapat dukungan finansial. Para “pembisik” ini, kata dia, sangat berbahaya bagi Prabowo jika ingin mendapatkan dukungan dari kalangan buruh.

Said Iqbal juga memberikan saran bagi Prabowo dan calon presiden lainnya bahwa isu upah dan jaminan sosial serta penciptaan lapangan kerja dan hapus outsourcing adalah isu arus utama di kalangan buruh. Oleh karena itu, jika salah bicara dan keliru, maka akibatnya tidak akan mendapat dukungan buruh kepada para Capres tersebut.

Advertising
Advertising

“Termasuk di dalamnya isu penolakan omnibus law oleh seluruh kalangan buruh,” kata Said Iqbal.

Dia menjelaskan seluruh buruh di berbagai negara dari Amerika Jerman, Inggris, dan lainnya pasti berjuang menuntut kenaikan upah minimum dan upah berkala (upah di atas satu tahun). Said Iqbal mencontohkan, baru-baru ini serikat buruh Brasil berhasil menyakinkan Presiden Luiz Inácio Lula da Silva untuk menaikkan upah minimum 13 persen.

Meskipun inflansi di Brasil hanya 4 persen dan pertumbuhan ekonominya hanya 3,2 persen. Di Amerika, serikat pekerja otomotis atau UAW berhasil menyakinkan Presiden Joe Biden untuk menaikkan upah buruh otomotif 30 persen. Di Inggris, Jerman, Italia, dan negara Eropa lainnya, buruh melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut kenaikan upah minimum dan berhasil naik di atas 20 persen.

“Di Amerika, ketika terjadi pemilihan presiden maka isu upah minimum adalah salah satu isu yang paling panas bagi para calon Presiden Amerika,” ucap Said Iqbal.

Sebagai contoh, dia melanjutkan, ketika Obama melawan Mitt Romney, di dalam kampanyenya mereka saling menyampaikan nilai kenaikan upah minimum setiap tahun dengan angka yang berbeda. Begitu pula dalam pemilihan presiden antara Obama melawan McCain juga mengatakan kenaikan upah minimum untuk buruh Amerika setiap tahunnya harus naik.

“Jadi tidak benar dan keliru pendapat Capres Prabowo bahwa tuntutan buruh untuk menaikkan upah minimum setiap tahun tidak dibutuhkan. Ini adalah pendapat keliru,” kata Said Iqbal.

Berita terkait

Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

9 jam lalu

Ketua Baleg Sebut DPR Tidak Akan Batasi Jumlah Kementerian, Asalkan...

DPR RI membahas revisi UU Kementerian Negara di tengah kabar presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah menteri di kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

12 jam lalu

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

13 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan tak mungkin presiden membentuk kabinet atas persetujuan DPR saat membahas revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

14 jam lalu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.

Baca Selengkapnya

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

19 jam lalu

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

Revisi UU Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal bergulir di DPR ini jadi sorotan. Kenapa jadi sorotan?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

21 jam lalu

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

Nahdlatul Wathan (NW) baru-baru ini menyatakan komitmennya untuk membangun ekosistem Islam di IKN, diketahui organisasi tersebut memang sudah gamblang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

1 hari lalu

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

Berita terpopuler 14 Mei 2024 dimulai dari kontroversi yang timbul usai Presiden Jokowi menghapus sistem kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

1 hari lalu

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan revisi UU Kementerian Negara akan segera dibawa ke tingkat panitia kerja.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

1 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara di Tengah Isu Prabowo Mau Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg DPR: Kebetulan Saja

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyebut pembahasan revisi UU Kementerian Negara di tengah isu penambahan menteri kabinet Prabowo cuma kebetulan.

Baca Selengkapnya

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

1 hari lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya