Pemerintah Beri BLT El Nino Rp 400 Ribu, Pengamat: Sangat Mencolok dengan Kepentingan Politik

Rabu, 8 November 2023 14:57 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) menyapa warga saat meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Sukaramai, Medan, Sumatera Utara, Sabtu 19 Agustus 2023. Kunjungan Presiden ke pasar tersebut bertujuan untuk meninjau harga kebutuhan pokok serta membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sembako kepada para pedagang di kawasan tersebut. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT El Nino Rp 400 ribu kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat atau KPM. Bantuan ini diberikan menjelang pelaksanaan Pemilu. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menduga adanya niat politis dari pemerintah.

"Kalau kebijakannya tidak kontekstual, dalam arti konteksnya kan El Nino, kan sebentar lagi sudah enggak ada El Nino karena hujan, tapi kebijakannya terus dilanjutkan ya berarti politis. Ada kepentingan untuk meraup suara," ujar Trubus kepada Tempo pada Rabu, 8 November 2033.

Meski belum dipastikan penyaluran BLT El Nino dilanjutkan hingga awal 2024, Trubus menilai kebijakan ini sangat mencolok dengan urusan politik. "Ini sangat mencolok sekali ada kaitannya dengan politik," ucap Trubus.

Ia juga membandingkan dengan masa kepempinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjelang Pemilu 2009. Menurutnya, SBY terpilih pada periode kedua karena banyak menggelontorkan bantuan sosial. "Dulu era SBY juga begitu. SBY memenangkan periode kedua, karena sebelumnya menggelontorkan banyak sekali untuk bansos," kata Trubus.

Trubus menyebut, pada Pemilu 2024 ini sebenarnya tidak ada presiden incumbent yang maju. Tapi, menurutnya, dengan majunya Gibran Rakabuming Raka, kebijakan BLT El Nino ini wajar jika publik mengaitkannya dengan kepentingan politis.

Advertising
Advertising

"Lebih baik kebijakan bantuan sosial itu jangan dikaitkan dengan El Nino yang sebentar lagi sudah tidak ada. Buat kebijakan lain tapi jangan El Nino yang mengundang kecurigaan masyarakat," kata Trubus.

BLT 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat

<!--more-->

Ia mengusulkan pemerintah dapat meningkatkan bantuan dalam bentuk lain seperti bantuan untuk kekeringan di Papua, beasiswa orang tidak mampu, penciptaan lapangan pekerjaan, kemudahan UMKM untuk menambah usaha, dan insentif stunting.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, Bantuan Langsung Tunai atau BLT Rp 200 ribu kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat atau KPM akan diberikan untuk dua bulan sekaligus yaitu periode November dan Desember 2023.

“Prosesnya bisa diakselerasi bulan November-Desember kita transfer satu kali sehingga langsung untuk dua bulan sekaligus Rp 400.000 bagi 18,8 juta KPM, eksekutornya Kemensos," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers PDB Kuartal III 2023 pada Senin, 6 November 2023.

Mengenai perkembangan penyaluran BLT, Sri Mulyani memperkirakan proses penganggarannya akan selesai pada pekan ini. "Bu risma yang tadi sampaikan kepada saya bahwa suratnya sudah disampaikan dan proses penganggarannya segera bisa diselesaikan Minggu ini," ucap Sri Mulyani.

Pilihan editor: BLT El Nino Diberikan Jelang Pemilu 2024, Ekonom Harap Bukan untuk Kepentingan Capres Tertentu

Berita terkait

Mitigasi Dampak El Nino, Mentan Lepas Brigade Alsintan Ke Merauke

20 jam lalu

Mitigasi Dampak El Nino, Mentan Lepas Brigade Alsintan Ke Merauke

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman melepas satuan brigade alat dan mesin pertanian (brigade alsintan) menuju Kabupaten Merauke.

Baca Selengkapnya

Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali

22 jam lalu

Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali

Sebanyak 44.400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijadwalkan menerima bansos sembako dan PKH di Bali.

Baca Selengkapnya

Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

1 hari lalu

Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

Pimpinan KPK Nawawi Pomolango menyinggung program makan siang gratis yang digadang-gadang presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi akan Resmikan Bendungan hingga Bagikan Bansos

1 hari lalu

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi akan Resmikan Bendungan hingga Bagikan Bansos

Ini agenda kunjungan kerja hari terakhir Jokowi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Rekor Suhu Udara Terpanas Berlanjut di April 2024, Ini Datanya

3 hari lalu

Rekor Suhu Udara Terpanas Berlanjut di April 2024, Ini Datanya

Suhu udara di permukaan Bumi sepanjang April 2024 mematahkan rekor sebelumnya yang tercipta pada 2016. Sama-sama diwarnai El Nino kuat.

Baca Selengkapnya

Cuaca Panas Ancam Produksi Beras

6 hari lalu

Cuaca Panas Ancam Produksi Beras

Cuaca panas belakangan ini di satu sisi dapat meningkatkan rendemen padi, tapi di sisi lain berpotensi membuat gagal tanam dan gagal panen.

Baca Selengkapnya

Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

6 hari lalu

Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

Risma mengaku usulan mekanisme bansos ini usai mendengar kabar pengusulan bantuan sosial diputuskan oleh satu orang

Baca Selengkapnya

Korban Tewas Akibat Banjir Bandang di Brasil Bertambah Jadi 90 Orang dan Ribuan Kehilangan Rumah

7 hari lalu

Korban Tewas Akibat Banjir Bandang di Brasil Bertambah Jadi 90 Orang dan Ribuan Kehilangan Rumah

Setidaknya 90 orang tewas dan ribuan orang terpaksa kehilangan tempat tinggal dalam banjir bandang di negara bagian Rio Grande do Sul, Brasil.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

7 hari lalu

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

ICW mengungkap beberapa kerentanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. Berkaca dari pengalaman Pilpres.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

11 hari lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya