TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan hingga 6 November 2023, realisasi anggaran Kementerian Perhubungan mencapai Rp 24,76 triliun atau 68,63 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 36,08 triliun. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

“Tahun lalu kami targetkan 97 persen, tapi kami mampu melebihi menjadi 98 persen dan menjadi salah satu kementerian yang tertinggi mencapai penyerapan. Jadi kontrak-kontrak sudah terlaksana, tinggal masalah pencairan saja,” ujar Budi Karya di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, pada Selasa, 7 November 2023.

Adapun realisasi anggaran per unit Eselon I yang sudah di atas 80 persen antara lain: Inspektorat Jenderal, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Badan Kebijakan Transportasi (BKT), serta Sekretariat Jenderal.

Sementara, yang masih di bawah 80 persen yaitu: Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, serta Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP).

Sedangkan, realisasi penerimaan negara hingga 6 November 2023 mencapai Rp 8,36 triliun atau 86,56 peraen dari target pencapaian sebesar Rp 9,66 triliun. Rinciannya yaitu realisasi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 6,74 triliun dan realisasi dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 1,61 triliun.

Penghasil PNBP terbesar berasal dari layanan Jasa Kepelabuhanan, Jasa Pelayanan Pendidikan, Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran. Selain itu ada juga berasal dari Jasa Konsesi, Jasa Navigasi Penerbangan dan Telekomunikasi Pelayaran, Penggunaan Prasarana Perkeretaapian, Jasa Perkapalan dan Kepelautan, Jasa Kebandarudaraan, serta Jasa Transportasi Lainnya.

Dalam rapat kerja tersebut, Budi Karya juga menjelaskan sejumlah program kerja di tahun 2024. Di antaranya dukungan Ibu Kota Negara atau IKM Nusantara dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Selain itu ada juga dukungan layanan Buy The Service (BTS) di 10 Kota, layanan angkutan keperintisan termasuk tol laut dan jembatan udara, peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana transportasi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi sektor transportasi.

Untuk melaksanakan program kerja tersebut, Kemenhub mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yang bertema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan".

Prioritasnya pengembangan infrastruktur konektivitas yang produktif, peningkatan keselamatan dan keamanan sektor transportasi, peningkatan SDM sektor transportasi, pemerataan pembangunan nasional, pelaksanaan program pro kerakyatan, keberlanjutan program multiyears contract, pemenuhan Program Nasional (PN) Dan Proyek Strategis Nasional (PSN), perencanaan dan pengembangan IKN, transportasi massal perkotaan, serta mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan.

Sebagai informasi, pagu anggaran Kemenhub tahun anggaran 2024 adalah Rp 38,60 triliun. Rincian pagu berdasarkan program yang dialokasikan antara lain 26 persen atau Rp 10,20 triliun untuk dukungan manajemen, 6 persen atau Rp 2,47 triliun untuk pendidikan dan vokasi, serta 67 persen atau Rp 25,92 triliun untuk infrastruktur konektivitas.

Pilihan Editor: Kemenkeu Sebut Anggaran Subsidi Kompensasi Listrik dan BBM Bisa Jebol, Apa Sebabnya?