Terpopuler: Indonesia Kirim Bantuan ke Palestina, BPK Dukung Pengusutan Keterlibatan Achsanul Qosasi di Korupsi BTS Kominfo
Reporter
Tempo.co
Editor
Agung Sedayu
Senin, 6 November 2023 06:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler di Tempo.co yang banyak dibaca adalah tentang pemerintah Indonesia bakal mengirim bantuan kemanusiaan tahap kedua untuk Palestina senilai Rp 31,9 miliar atau US$ 2 juta dolar. Rencananya, bantuan pekan depan melalui Lembaga Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesia AID.
Berita lain yang banyak dibaca adalah mengenai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mendukung pengusutan kasus dugaan keterlibatan Anggota BPK Achsanul Qosasi di kasus korupsi BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika. BPK menyatakan menghormati proses penegakan hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Kemudian berita yang masih terkait kasus korupsi proyek BTS Kominfo. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum yang selama ini dilakukan oleh Kejaksaan tidak akan menghentikan proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (BTS Kominfo). Sehingga, kata dia, proyek bisa berjalan secara simultan dan dengan mekanisme yang tidak bertentangan dengan hukum.
Lalu berita mengenai maraknya kasus penipuan dengan mengatasnamakan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Bagaimana ciri dan modus penipuan tersebut?
Berikut rangkuman berita terpopuler Tempo.co.
- Indonesia akan Kembali Kirim Bantuan untuk Palestina Rp 31,9 Miliar
Pemerintah Indonesia bakal mengirim bantuan kemanusiaan tahap kedua untuk Palestina senilai Rp 31,9 miliar atau US$ 2 juta dolar. Rencananya, bantuan pekan depan melalui Lembaga Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesia AID.
"Nantinya bantuan yang dikirim adalah kebutuhan medis, berupa obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang saat ini sangat dibutuhkan warga Palestina, terutama di Jalur Gaza," kata Direktur Utama LDKPI Tormarbulang Lumbantobing melalui keterangan tertulis, Ahad, 5 November 2023.
Tormarbulang menuturkan, bantuan kemanusiaan tahap kedua ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia membantu Palestina. Hal ini sebelumnya juga disampaikan Presiden Jokowi saat melepas bantuan tahap pertama di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Sabtu, 4 November 2023.
Adapun dalam penyaluran bantuan tahap pertama itu, Indonesia mengirim 51,5 ton bantuan yang berasal dari pemerintah, pelaku usaha, lembaga swadaya, dan berbagai unsur masyarakat lainnya.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: BPK Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi Achsanul Qosasi…
<!--more-->
- Achsanul Qosasi Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo, BPK Dukung Upaya Penegakan Hukum
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merespons penetapan Anggota III BPK Achsanul Qosasi sebagai tersangka korupsi BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (korupsi BTS Kominfo). BPK menyatakan menghormati proses penegakan hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
"BPK secara institusi mendukung penuh upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. BPK menindak tegas dan tidak mentolerir tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan standar pemeriksaan keuangan negara," tulis Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK dalam siaran pers yang diunggah di situs web BPK, dikutip Tempo, Ahad, 5 November 2023.
BPK juga menyampaikan bahwa kasus ini menjadi peringatan untuk terus meningkatkan penegakan nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas BPK.
Achsanul Qosasi ditetapkan sebagai tersangka ke-16 dalam kasus dugaan korupsi BTS Kominfo oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat, 3 November 2023.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Jaksa Agung Pastikan Penegakan Hukum Tidak Ganggu Proyek BTS Kominfo…
<!--more-->
- Jaksa Agung Pastikan Penegakan Hukum Tak Hentikan Proyek BTS Kominfo
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum yang selama ini dilakukan oleh Kejaksaan tidak akan menghentikan proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (BTS Kominfo). Sehingga, kata dia, proyek bisa berjalan secara simultan dan dengan mekanisme yang tidak bertentangan dengan hukum.
Apalagi, lanjut ST Burhanuddin, pembangunan infrastruktur BTS Kominfo termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas dan sebagai upaya transformasi digital bagi seluruh anak bangsa.
"Dengan mendapatkan jaringan yang lebih baik, keberhasilan proyek BTS 4G akan turut memajukan Indonesia di bidang teknologi informasi," ujar ST Burhanuddin melalui siaran pers, Ahad, 5 November 2023.
Dalam berbagai pertemuan dengan jajaran Kominfo, ST Burhanuddin menyatakan Kejaksaan Agung bakal mengawal dan melakukan asistensi terhadap pembangunan konektivitas jaringan 4G di daerah-daerah agar bisa terealisasi secara merata. "Kejaksaan Agung terus mendorong upaya pendampingan dalam percepatan pembangunan BTS 4G Kominfo," ujarnya.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Ciri dan Modus Penipuan Berkedok Petugas PLN…
<!--more-->
- Marak Penipuan Berkedok Petugas PLN Palsu, Hati-hati Cermati Ciri dan Modusnya
Hal-hal yang berkaitan dengan listrik kerap diidentikan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Bahkan, tak sedikit orang yang menganggap bahwa petugas yang datang menangani masalah kelistrikan adalah petugas PLN, meski tanpa atribut atau surat tugas resmi. Oleh karena itu, penipuan dengan mengatasnamakan petugas PLN masih marak terjadi di masyarakat.
Terbaru, media sosial diramaikan oleh modus penipuan baru yang mengaku sebagai petugas PLN dan menunjukkan bukti pergantian nomor ID pelanggan. Oknum itu kemudian meminta pelanggan untuk membayar biaya penggantian tersebut secara langsung sebesar Rp 400 ribu.
Menanggapi kabar tersebut, pihak PLN memastikan bahwa kasus penggantian ID pelanggan oleh oknum tersebut adalah penipuan. Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto memastikan bahwa PLN tidak melakukan pungutan biaya tambahan selain yang tercantum dalam sistem digital melalui Payment Point Online Bank (PPOB) atau marketplace.
“Petugas PLN tidak meminta biaya atas layanan yang diberikan secara langsung, semua transaksi pembayaran melalui sistem PPOB, tidak ada pembayaran di rumah pelanggan,” ucap Gregorius Adi Trianto dalam keterangan resminya dilansir pada Kamis, 2 November 2023.
Oleh karena itu, PLN pun mengimbau masyarakat agar waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan PLN. “Kami mengimbau agar masyarakat berhati-hati atas tawaran ataupun pihak-pihak yang mengatasnamakan PLN dan meminta sejumlah biaya atau bayaran,” kata Gregorius.
Ciri dan modus penipuan berkedok petugas PLN bisa dibaca di sini.
Pilihan Editor: Tes Seleksi Kompetensi Dasar CPNS 2023, Ini Jadwal dan Tahapan Lengkapnya