Pastikan Kominfo Netral dalam Pilpres 2024, Budi Arie Bakal Tindak Berita Hoax Kandidat Capres-Cawapres

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Grace gandhi

Jumat, 3 November 2023 07:15 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Ketua Umum relawan Pro Jokowi Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi & Informatika Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode Tahun 2019 - 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin 17 Juli 2023. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memastikan kementeriannya netral dalam Pilpres 2024. Karena itu, Kominfo bakal mengambil tindakan tegas jika muncul berita-berita hoax yang menyerang kandidat capres-cawapres.

"Siapapun kandidatnya, siapapun partainya, kalau difitnah, bisa kami proses," ujar Budi Arie ketika ditemui di Press Room Kominfo, Kamis, 2 November 2023.

Budi Arie mengatakan, Kominfo sudah memiliki Satgas Anti Hoax. Jika muncul isu hoax pemilu, kata dia, Kominfo bakal memberi penjelasan ke masyarakat. Salah satu caranya, yakni dengan memberi stempel "Hoax" pada semua berita palsu tersebut.

Lebih lanjut soal proses hukum, Budi Arie menuturkan, Kominfo bakal mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Ada UU ITE, UU KUHP, dan sebagainya. Pokoknya kalau melanggar hukum, kami serahkan ke penegak hukum," ucapnya.

Sebelumnya, Budi Arie menyampaikan adanya 98 isu hoax Pemilu sepanjang Januari hingga 26 Oktober 2023. Ia menyebut jumlah itu meningkat drastis dibanding temuan tahun lalu.

Advertising
Advertising

"Sepanjang 2022 ada 10 hoax Pemilu. (Tahun ini) terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat," ujar Budi Arie dalam konferensi pers di Media Center Kominfo, Jumat, 27 Oktober 2023.

Selanjutnya: Budi Arie juga mengatakan, meski secara terlihat fluktuatif....

<!--more-->

Budi Arie juga mengatakan, meski secara terlihat fluktuatif, temuan isu hoax Pemilu pada Juli 2023 meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya. Berdasarkan data yang ia paparkan, pada Januari dan Februari masing-masing ada temuan satu hoax Pemilu. Kemudian, 8 hoax pada Maret, 1 hoax pada April, 5 hoax pada Mei, dan 9 hoax pada Juni.

Sementara itu, pada Juli 2023, ada 14 hoax Pemilu yang ditemukan Kominfo. Lalu bertambah menjadi 18 hoax pada Agustus. Meski sempat menurun menjadi 13 hoax Pemilu pada September, temuan bulan selanjutnya meningkat menjadi 21 hoax Pemilu per 26 Oktober 2023.

"Penyebaran hoax dan disinformasi terkait Pemilu ditemukan di berbagai media sosial, tapi paling banyak ditemukan di Facebook," tutur Budi Arie.

Ia pun mengatakan situasi ini patut menjadi kekhawatiran bersama. Sebab, menurutnya, hoax Pemilu dapat menurunkan kualitas demokrasi. Selain itu, berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

"Akibatnya, Pemilu yang seharusnya jadi pesta demokarasi terkikis integritasnya, serta menimbulkan ketidakpercayaan antarwarga bangsa," kata Budi Arie.

Pilihan Editor: Situs Web Kemenhan Dibobol, Pakar Siber: Data Pribadi 667 User dan 37 Karyawan Bocor

Berita terkait

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

41 menit lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

3 jam lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

5 jam lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

8 jam lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

9 jam lalu

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan sudah saatnya pemilu tidak dilakukan setiap hari Rabu.

Baca Selengkapnya

Kominfo Buka Lowongan Kerja Pendamping UMKM, Usia 21-50 Tahun Bisa Ikut

10 jam lalu

Kominfo Buka Lowongan Kerja Pendamping UMKM, Usia 21-50 Tahun Bisa Ikut

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka lowongan kerja fasilitator dan koordinator untuk program UMKM Level Up 2024, pendaftaran buka sampai 18 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

15 jam lalu

Syarat Calon Independen di Pilkada 2024, Segini Jumlah Dukungan Harus Terpenuhi

Calon pemimpin daerah yang memilih jalur calon independen wajib memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.

Baca Selengkapnya

Kolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo

1 hari lalu

Kolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo

Sadikin Rusli mengaku tidak mengetahui kode 'Garuda' digunakan untuk Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera dalam korupsi BTS Kominfo.

Baca Selengkapnya

Sidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK

1 hari lalu

Sidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK

Pertemuan itu terjadi di ruang kerja Achsanul Qosasi di Kantor BPK.

Baca Selengkapnya

Beda Pandangan Menkominfo dan Anggota DPR tentang Larangan Tayangan Jurnalisme Investigasi

1 hari lalu

Beda Pandangan Menkominfo dan Anggota DPR tentang Larangan Tayangan Jurnalisme Investigasi

Anggota DPR dan Menkoninfo berbeda pandangan tentang draf RUU Penyiaran yang melarang tayangan jurnalisme investigasi

Baca Selengkapnya