TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa Hukum Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian memperingatkan karyawan Hotel Sultan yang masih beraktivitas, seiring sengketa yang terjadi antara pemerintah dengan PT Indobuildco. Saor menuturkan, pemerintah telah membekukan izin usaha perusahaan milik Pontjo Sutowo tersebut.

"Izin hotel sudah dibekukan. Tidak boleh ada aktivitas di tanah eks HGB (hak guna bangunan) 26-27 itu," kata Saor di Kantor PPKGBK, Selasa, 31 Oktober 2023.

Saor melayangkan somasi terbuka itu lantaran hingga Selasa, 31 Oktober 2023, karyawan Hotel Sulta masih beroperasi. Ia juga mengatakan pihaknya mendapat informasi pihak manajemen hotel meminta karyawan tetap bekerja di tengah konflik yang belum selesai ini. Padahal, kata dia, ada potensi pidana yang bisa menjerat jika tetap memaksa beraktivitas di properti tersebut.

"Pontjo seperti tidak mau taat hukum," ujar Saor. Karena itu, ia meminta Polda Metro Jaya memproses Bos PT Indobuilco itu secara hukum. "Karena berpotensi menciptakan korban atau pelaku tindak pidana. Misal yang merusak (portal yang didirikan PPKGBK), sedang ditinjau ke lapangan untuk mencari barang bukti."

Lebih lanjut, Saor juga mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati apabila hendak beraktivitas di Hotel Sultan. Ia mengatakan, tanpa seizin PPKGBK, maka aktivitas di Hotel Sultan itu ilegal. "Jangan salahkan nanti, Anda memasuki tanah orang lain tanpa izin itu bisa dijerat pidana," kata Saor.

Konflik antara pemerintah dengan Pontjo Sutowo soal kepemilikan lahan Hotel Sultan memang masih berlanjut. Teranyar, PPK GBK menutup akses masuk dan keluar kawasan Hotel dengan pagar beton pada Senin malam, 30 Oktober 2023. "Kami memasang tembok beton dalam rangka menjaga fisik lahan blok 15," tutur Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo di Kantor PPKGBK, Selasa, 31 Oktober 2023.

Menurut Rakhmadi, penutupan akses itu penting dilakukan karena tanah blok 15 Kawasan GBK sudah menjadi barang milik negara. Ia mengatakan PPKGBK wajib mengetahui pihak yang keluar-masuk area tersebut. "Yang kami lakukan ini, suda clear hukumnya," ujarnya.

Sebelum membuat pagar beton, PPK GBK sempat memasang spanduk bertuliskan "Tanah ini aset milik pemerintah Republik Indonesia berdasarkan HPL Nomor 1/Gelora atas Nama Sekretariat Negara cq PPK GBK dan telah dinyatakan sah oleh putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 276 PK/PDT/2011". Spanduk-spanduk itu dipasang di sejumlah titik di kawasan Hotel Sultan pada 2 Oktober lalu. PPKGBK berupaya mengosongkan paksa Hotel Sultan lantaran masa berlaku HGB yang diberikan kepada PT Indobuildco sudah berakhir.

Akan tetapi, portal tersebut dibongkar PT Indobuildco pada Kamis, 26 Oktober 2023. Kuasa Hukum PT Indobuildco Yosef Benekditus Badeoda mengatakan pembongkaran dilakukan karena portal menganggu kedatangan tamu dan operasional karyawan. Ia juga meminta PPK GBK untuk dapat menghormati proses hukum.

"Karena kami sudah ada gugatan kepemilikan perdata nomor 667 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi kami diminta untuk tidak melakukan apapun sampai adanya putusan inkracht dalam perkara ini," ucap Yosef, Kamis, 26 Oktober 2023.

RIRI RAHAYU | AKHMAD RIYADH

Pilihan editor: Digugat Pontjo Sutowo Rp 28 T atas Sengketa Hotel Sultan, PPKGBK: Tidak Pas, Negara yang Dirugikan