Ditjen Pajak: NIK 1,36 Juta Wajib Pajak Nusa Tenggara Telah Terintegrasi ke NPWP hingga Oktober 2023

Reporter

Editor

Senin, 30 Oktober 2023 11:34 WIB

Petugas pajak melayani warga di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanah Abang Tiga, Jakarta, Senin, 25 Juli 2022. Insentif pajak yang periodenya diperpanjang itu mencakup pembebasan PPh 22 Impor, diskon PPh 25, dan PPh final DTP jasa konstruksi. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Wilayah atau Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP atau Ditjen Pajak) Nusa Tenggara Syamsinar mengatakan presentase jumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Nusa Tenggara mendekati presentase nasional.

"Di Kanwil Nusra, angkanya baru mencapai 81,95 persen. Secara nasional masih 82 persen, jadi angkanya hampir sama dengan nasional," ujar Syamsinar saat Media Gathering di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Jumat, 27 Oktober 2023.

Syamsinar menyampaikan, hingga Oktober 2023 telah ada 1.366.333 NIK yang terintegrasi dengan NPWP. Target NIK yang yang terinterigrasi dengan NPWP di Nusa Tenggara, yaitu mencapai 1.667.324. "Sehingga masih ada 300.991 NIK yang belum terintegrasi," kata Syamsinar.

Syamsinar mengklaim, Ditjen Pajak akan terus mengejar pelaksanaan mengintegrasikan NIK ke NPWP. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan sosialisasi ke masyarakat untuk segera melakukan integrasi NIK ke NPWP melalui laman pajak.go.id sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan. "Ini dia yang masih dikejar. Sambil mengejar kepatuhan, kami juga sambil melaksanakan integrasi NIK dan NPWP," kata Syamsinar.

Syamsinar mengatakan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Ditjen Pajak Kanwil Nusa Tenggara. "Untuk yang ada di pulau-pulau (Nusa Tenggara) mereka terkendala oleh akses internet dan kemudian literasi digital yang masih rendah jika dibandingkan dengan di Jawa. Ini yang menjadi tantangan bagi kami bagaimana bisa meningkatkan pelayanan sekaligus memberikan edukasi bagi wajib pajak," ucap Syamsinar.

Advertising

Sebagai informasi, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menyebut bahwa secara nasional jumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah mencapai 59,08 juta per 23 Oktober 2023.

“Dari (target) 71,6 juta yang harus kami padankan, sudah 59,08 juta per Oktober 2023. Itu persentasenya 82,44 persen,” kata Dwi.

Ia menyebut, jumlah NIK yang terintegrasi dengan NPWP memang tidak meningkat secara signifikan jika dibandingkan Agustus 2023. "Karena memang yang sekarang ini tinggal yang paling susah dipadankan. Penambahannya tidak seperti yang awal dulu yang sehari bisa jutaan," ujar Dwi.

Pilihan Editor: 2024, PLN Targetkan Penggunaan Kendaraan Listrik untuk Operasional Tembus 100 Persen