Fakta-fakta Pontjo Sutowo, Pengusaha yang Terlibat Sengketa Hotel Sultan dengan Pemerintah, Adik Kelas Megawati

Minggu, 22 Oktober 2023 08:01 WIB

Pontjo Sutowo. TEMPO/Zulkarnain

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan telah membekukan izin usaha PT Indobuilco milik pengusahan Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan. Pembekuan itu, kata Bahlil, dilakukan dua pekan lalu.

"Syarat memberikan izin tempat usaha itu harus ada hak alas. Nah, begitu sertifikatnya sudah mati dan tidak diperpanjang, maka izin itu tidak memenuhi syarat lagi untuk diterbitkan," kata Bahlil ketika ditemui di kantor Kementerian Investasi, Jumat, 20 Oktober 2023.

Bahlil pun membuka peluang pencabutan izin jika pembekuan izin tidak cukup membuat Pontjo Sutowo meninggalkan Hotel Sultan. Ia tak mau ambil pusing, kendati keputusan itu kembali diprotes perusahaan tersebut. "Kalau masih melawan, kami buat keputusan. Ya, terserah saja mau protes," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara melalui Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) memang meminta perusahaan Pontjo Sutowo itu hengkang dari Hotel Sultan. Musababnya, hak guna bangunan (HGB) yang diberikan untuk perusahaan itu sudah habis. Namun PT Indobuilco bergeming hingga PPK GBK akhirnya berupaya mengosongkan paksa Hotel Sultan pada 4 Oktober 2023.

Lantas, siapa sebenarnya Pontjo Sutowo yang berpolemik dengan pemerintah di kasus Hotel Sultan? Simak fakta-faktanya.

Advertising
Advertising

Pernah jadi adik kelas Megawati Soekarnoputri

Mengutip buku ‘Pontjo Sutowo: Pengusaha yang Terpanggil’, Pontjo Sutowo merupakan pengusaha yang lahir pada 17 Agustus 1950 di Palembang, Sumatera Selatan. Pontjo memiliki nama lahir Pontjo Nugro Susilo. Ia adalah anak keempat dari tujuh bersaudara dari pasangan Ibnu Sutowo dan Zaleha. Ayahnya adalah seorang dokter lulusan Nederlandsch Indische Artsen School (NIAS) Surabaya di Martapura sementara ibunya adalah guru tamatan MULO Palembang.

Pontjo tinggal di Palembang sampai berusia enam tahun, ketika ayahnya masih menjadi tentara dan menjabat sebagai Panglima Teritorium Dua, sekarang Kodam Sriwijaya. Pontjo menempuh pendidikan Sekolah Rakyat (SR) Santo Xaverius di Palembang.

Pada 1956, dia dan keluarganya pindah ke Jakarta untuk mengikuti sang ayah yang ditempatkan sebagai Staf Umum Angkatan Darat. Pontjo lalu melanjutkan pendidikannya di Perguruan Cikini hingga SMA. Di sini, ia menjadi adik kelas Megawati Soekarnoputri sebelum kemudian pindah ke SMA Katolik Pangudi Luhur.

Lulus SMA, ia melanjutkan studinya di Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan Teknik Mesin. Kala itu Pontjo tidak menyelesaikan kuliahnya karena alasan kesehatan. Setelah itu, dia memilih pindah dan melanjutkan studinya di Universitas Trisakti pada Fakultas Teknik.

Mulai berbisnis di usia 20 tahun

Sepak terjang Pontjo dalam dunia bisnis dimulai saat dirinya berusia 20 tahun. Saat itu, dia meyakinkan ayahnya yang menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina untuk mengizinkannya terjun ke dunia bisnis.

Kecintaan Pontjo pada bidang kemaritiman membuatnya memutuskan untuk mendirikan perusahaan galangan kapal dengan nama PT Adiguna Shipyard sebagai perusahaan pertamanya. Kala itu dia menjual motor tempel kapal impor merek Mercury di daerah Pintu Air, Jakarta Pusat.

Bermula dari membuat tongkang kecil, melalui perusahaannya, Pontjo berhasil membuat kapal dengan berbagai ukuran. Pada 1972, PT Adiguna Shipyard bahkan mampu membuat 500 kapal tanker dengan bobot 3.500 DWT. Jumlah galangan kapalnya pun bertambah menjadi empat galangan. Tak hanya itu, perusahaan ini juga menjadi yang pertama kali membawa teknologi fiberglass ke Indonesia.

Mendirikan HIPMI bersama Abdul Latief

Pada tahun yang sama, Pontjo bertemu dengan Abdul Latief yang kemudian menggaetnya untuk mendirikan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Pada kepengurusan pertama tahun 1972-1973, ia menjabat sebagai Ketua Sektor Keuangan dan Perbankan. ia kemudian menduduki posisi sebagai Ketua II pada kepengurusan 1973-1975. Ia akhirnya menjadi Ketua HIPMI pada periode 1979-1983.

Merambah ke usaha perhotelan

Setelah sukses di bisnis perkapalan, Pontjo kemudian melebarkan sayapnya ke usaha perhotelan. Dia mengambil alih manajemen operasional Hotel Hilton (kini Hotel Sultan) milik ayahnya pada 1982 setelah mengalami masalah. Hotelnya tersebut sudah berdiri sejak 1976.

Pontjo juga memimpin bisnis konglomerasi milik ayahnya melalui PT Nugra Santana atau Group Nugra Santana. Grup yang berdiri pada 1973 ini memiliki banyak anak perusahaan di berbagai sektor, seperti bidang keuangan, farmasi, pelayaran, dan energi. Kemudian pada 1986, Pontjo terpilih sebagai Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) hingga 2001.

Mulai menguasai Senayan sejak pembangunan GBK

Perusahaan ayah Pontjo mulai menduduki Senayan ketika Presiden Sukarno membangun Komplek Gelora Bung Karno (GBK) untuk Asian Games 1962. Saat itu, Yayasan Gelora Senayan diberi tugas untuk membebaskan lahan tersebut. Namun, tanah yang dibebaskan tidak segera dibuat sertifikat.

Kemudian jelang konferensi internasional terkait pariwisata sekitar 1973, pemerintah DKI Jakarta kemudian memberi mandat PT Indobuildco untuk membangun gedung konferensi dan hotel bertaraf internasional. Hak Guna Bangunan (HGB) di lahan seluas 13,7 hektar pun terbit melalui Surat Keputusan Mendagri untuk jangka waktu 30 tahun terhitung sejak 13 September 1973 hingga 4 Maret 2003 atas nama Indobulidco yang dipecah menjadi dua.

Setelahnya, Kantor Subdirektorat Agraria Jakarta Pusat (kini Kantor Pertanahan Jakarta Pusat) menerbitkan sertifikat HGB. Badan Pertanahan Nasional (BPN) lalu mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Pengelolaan kepada Sekretariat Negara c.q. Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Bung Karno pada 1989.

HATTA MUARABAGJA | ANDIKA DWI | RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Jadi Sengketa Antara Pemerintah dan Pontjo Sutowo, Begini Sejarah Hotel Sultan

Berita terkait

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

3 jam lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

1 hari lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

1 hari lalu

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Revisi PP Minerba No. 96 Tahun 2021 ini memungkinkan Pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen. Pemerintah juga merancang pembagian izin usaha pertambangan (IUP) bagi ormas keagamaan melalui ini.

Baca Selengkapnya

GP Ansor Nilai Rencana Bahlil Beri IUP untuk Ormas Ide yang Bagus

1 hari lalu

GP Ansor Nilai Rencana Bahlil Beri IUP untuk Ormas Ide yang Bagus

GP ANsor menilai pemberian IUP ini ide yang bagus terhadap kontribusi dan peran ormas sebagai salah satu komponen bangsa

Baca Selengkapnya

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

1 hari lalu

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Menteri Bahlil berencana akan bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas. Bagaimana sikap Muhammadiyah?

Baca Selengkapnya

GP Ansor Puji Ide Menteri Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas

1 hari lalu

GP Ansor Puji Ide Menteri Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas

Bahlil mengatakan pemberian IUP untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah selama dilakukan dengan baik.

Baca Selengkapnya

200 Ha Lahan di Tangerang Masuk Plotting Proyek Strategis Nasional PIK 2, 100 Ha di Antaranya, Kawasan Lahan Perhutani dan KKP

2 hari lalu

200 Ha Lahan di Tangerang Masuk Plotting Proyek Strategis Nasional PIK 2, 100 Ha di Antaranya, Kawasan Lahan Perhutani dan KKP

Sekitar 200 hektar tanah di Desa Lontar Kecamatan Kemeri Kabupaten Tangerang, masuk dalam plotting lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2

Baca Selengkapnya

PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

3 hari lalu

PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

PDIP masih menjaring nama-nama potensial untuk Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Jatam Kritik Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas Ala Bahlil: Menambah Masalah Kerusakan Lingkungan

3 hari lalu

Jatam Kritik Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas Ala Bahlil: Menambah Masalah Kerusakan Lingkungan

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadalia untuk bagi-bagi izin usaha tambang pada Ormas. Dianggap menambah masalah

Baca Selengkapnya

Disambut Patung Pria Kurus Hidung Panjang, Megawati Singgung Politik Seni

3 hari lalu

Disambut Patung Pria Kurus Hidung Panjang, Megawati Singgung Politik Seni

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung politik seni saat meninjau pameran bertajuk Melik Nggendong Lali karya Butet Kartaredjasa.

Baca Selengkapnya