TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyatakan penolakan terhadap rencana kebijakan pemerintah dalam memperketat impor. Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakri menilai kebijakan itu dilakukan secara serampangan.

"Salah resep dan salah obat, kami tolak pengetatan impor secara serampangan. Tidak dipilih mana yang baik dan mana yang merugikan," kata Firman kepada Tempo, Jumat, 20 Oktober 2023.

Adapun Presiden Joko Widodo alias Jokowi bersama jajarannya telah sepakat memperketat arus masuk barang impor ke Tanah Air. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berujar pemerintah akan mengawasi terhadap importir umum ihwal penegakan aturan post border menjadi border. Zulkifli berujar, tujuan kebijakan ini agar Indonesia tidak dibanjiri produk impor.

"Pemerintah ngatur, pertama agar jangan sampai di sini barang-barang dari impor banjir," kata Zulhas saat ditemui di ITC Cempaka Mas, Jakarta Pusat pada Selasa, 10 Oktober 2023. " Kalau impornya banjir, UMKM industri dalam negeri tertekan, kalah."

Menurut Firman, tidak semua pelaku impor bisa dipukul rata sebagai pihak yang merugikan pelaku usaha di Indonesia. Ia berujar banyak pelaku usaha dalam negeri atau merek lokal yang membutuhkan penambahan variasi produk yang berasal dari hasil impor. Di sisi lain, ada global brand yang ekspornya juga besar tapi butuh impor dalam skala kecil utk kehadiran brand mereka.

"Dengan pengetatan impor secara masif justru akan merugikan pelaku usaha yang jujur dan taat aturan," ucapnya.

Klaim pertumbuhan impor yang kecil

<!--more-->

Lebih lanjut, ia menilai perubahan aturan pengetatan impor ini salah diagnosis. Pasalnya, menurut dia, Indonesia saat ini tak dibanjiri produk impor, seperti klaim pemerintah. Dia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Data impor pada pre-pandemi pada 2019 bila dibandingkan dengan data post pandemic pada 2022, kenaikannya hanya 1,2 persen.

Kemudian impor pada Januari hingga Juli 2023 dibandingkan periode yang sama pada 2022, menurut dia, kenaikannya juga hanya 4,5 persen. "Kalau pakai data BPS sebenarnya saat ini tidak terjadi yang namanya banjir impor. Jadi kalau dikatakan banjir impor apanya yang banjir?" ucap Firman.

Jika dengan data tersebut pemerintah meyakini bahwa lesunya sejumlah pedagang retail karena ada banjir impor, Firman menilai pemerintah seolah ingin mengkonfirmasi bahwa bemar saat ini ada penurunan daya beli.

Firman berujar dengan pertumbuhan impor yang kecil tersebut, retail justri mengalami penurunan secara masif. Sementara apabila masalahnya adalah penurunan daya beli, menurutnya, pengetatan impor bukan solusi permanen dan tepat.

Selain itu Aprisindo juga membandingkan data BPS dengan data International Trade Center (ITC). Tercatat dari tahun ke tahun, terdapat selisih data impor BPS dengan data ekspor ke Indonesia dari ITC.

Puncak pertumbuhan impor illegal terjadi pada 2014

<!--more-->

Aprisindo mengambil data sampel impor alas kaki Indonesia dari Cina dengan menggunakan sumber data BPS. Data tersebut dibandingkan dengan data ekspor alas kaki Cina ke Indonesia menggunakan data ITC pada 2022. Hasilnya, Firman menuding adanya perbedaan data yang sangat tinggi. Namun, ia tak menyebutkan perbedaan data tersebut.

Akan tetapi, dia mengatakan data itu menunjukkan adanya potensi impor illegal pada alas kaki masuk kepasar Indonesia. Menurut Aprisindo, pada 2022 potensi angka impor illegal mencapai 160 persen dibanding impor yang tercatat di BPS.

Dalam 18 tahun terakhir puncak pertumbuhan impor illegal terjadi pada 2014 mencapai 190 persen dan 2022 mencapai 160 persen. Data tersebut juga, menurut dia, harus dibaca bahwa pemindahan impor dari post border ke border tidak mencegah impor illegal.

"Saya rasa kuncinya kembali pada penagakan hukum. Sebagus apapun sistemnya dibelakang system ada manusia yang mengoperasionalkan," kata dia. Dia menekankan adanya selisih data yang sudah berlangsung selama dekade ini, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum.

Kejahatan kepabeanan, ujarnya, harus dimasukkan dalam kelompok Extraordinary Crime. Sehingga ada efek jera dan efek gentar bagi pelaku dan calon pelaku. Dia juga menilai pelaku impor ilegal bisa merusak tatanan ekonomi nasional, menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, dan merusak mimpi generasi yang akan datang untuk bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak.

RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan editor: Usut Dugaan Korupsi Impor Gula Kemendag, Kejagung Periksa Pejabat Kemenko Perekonomian