TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Zenzi Suhadi, menganggap periode kedua masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mirip dengan periode kedua masa kepemimpinan Soeharto.

“Kalo dicermati, periode kedua Jokowi ini sama persis dengan periode kedua kepemimpinan Soeharto,” ujar Zenzi dalam acara Konferensi Tenurial 2023 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Senin, 16 Oktober 2023.

Kalau dilihat pada era Soeharto, kata Zenzi, ketimpangan kekuasaan ruang di Indonesia sudah dimulai sejak 1967 ketika ketentuan pokok kehutanan mulai dikeluarkan. “Sebanyak 132 juta hektare daratan Indonesia beralih kekuasaannya kepada negara,” katanya. Berikutnya, dikeluarkan pula ketentuan pokok pertambangan yang berakhir menghancurkan fungsi ekologis Indonesia.

“Watak dan praktik pembangunan di masa soeharto yang disebut Proyek Cendana itu adalah proyek yang tidak bisa ditolak oleh rakyat. Dia mengerahkan kepolisian dalam skala besar, juga memberi stigma komunis kepada masyarakat yang mempertahankan kedudukan,” tuturnya.

Hal tersebut, kata Zenzi, ditiru oleh Jokowi pda Proyek Strategis Nasional (PSN). Kasus Wadas, Rempang, hingga Seruyan disebut Zenzi sebagai contoh pengerahan aparat kepolisian itu membabi buta. “Kandidat soal kemanusiaan tidak lagi jadi pedoman hukum untuk menemukan kebenaran,” ucapnya.

Ia juga megingatkan bahwa sebetulnya kekuasaan Jokowi saat ini merupakan buah perjuangan masyarakat sipil tahun 1998 yang dikenal dengan reformasi. “Yang mau kami ingatkan bukan Jokowinya, tapi kepada partai politiknya,” katanya. Zenzi kemudian meminta kepada seluruh partai politik untuk merespons situasi ini, karena mereka merupakan instrumen politik bagi rakyat untuk menyampaikan haknya.

Lebih lanjut, Zenzi menyampaikan tiga perubahan mendasar Indonesia sebagai negara agraris. Pertama, meruncingnya ketimpangan hak terhadap pangan dan akses sumber daya alam dan fungsi lingkungan. Kedua, terkait fungsi ekologis dalam menyokong sumber daya manusia di Nusantara. Terakhir, Indonesia sebagai negara kepulauan yang menjadi pemilik biodiversity terbesar di dunia.

Selanjutnya: "Tiga komponen besar ini dalam satu dekade..."

<!--more-->

"Tiga komponen besar ini dalam satu dekade terakhir tidak lagi menjadi sumber kehidupan dan penyokong peradaban manusia, tapi berubah jadi bencana," tuturnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menyebutkan dalam delapan tahun terakhir, pemerintah telah menyelesaikan PSN sebanyak 161 proyek. Total PSN yang selesai itu dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 11 juta orang. “Yang paling penting ini mendongkrak daya saing kita menjadi naik,” ujar Jokowi dalam sambutannya, Rabu, 13 September 2023.

Kepala negara juga menyitir data International Institute for Management Development yang menyebutkan daya saing Indonesia naik dari ranking 44 pada 2022 menjadi 34 pada 2023. Menurut Jokowi, kenaikan 10 angka itu merupakan yang tertinggi di dunia, dan salah satunya karena urusan infrastruktur yang banyak diselesaikan.

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta PSN yang belum selesai agar diselesaikan paling lambat semester satu 2024. “Tolong dilihat lagi, dicek lagi betul-betul awasi pembangunannya. Jangan sampai mandek apalagi mangkrak,” kata Jokowi.

Jokowi meminta agar semuanya yang menggarap PSN teliti jika ada masalah yang muncul segera cari solusinya. Jika ada kesalahpahaman, Jokowi melanjutkan, segera dijelaskan kepada masyarakat, karena terkadang masalahnya ada pada komunikasi yang terkadang tidak nyambung.

DEFARA DHANYA PARAMITHA | MOH KHORY ALFARIZI

Pilihan Editor: Kementerian PUPR Lelang Ulang Proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi Bali