500.000 Rice Cooker Dibagikan Gratis, ESDM: Bisa Hemat 29 Juta Kg Elpiji

Senin, 9 Oktober 2023 17:38 WIB

Ilustrasi Jejeran Rice Cooker. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu optimistis program pembagian 500 ribu rice cooker gratis dapat menurunkan biaya memasak bagi masyarakat yang sebelumnya menggunakan LPG.

Sedangkan bagi pemerintah, program rice cooker gratis bakal mengurangi subsidi impor LPG 3 kg. "Dan bagi PLN, program ini dapat meningkatkan penjualan listrik," kata Jismabrencan melalui keterangan tertulis, Senin, 9 Oktober 2023.

Kementerian ESDM berencana menyalurkan 500 ribu unit rice cooker kepada masyarakat. Hal ini seiring terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga. Sebagai turunan, Keputusan Menteri ESDM Nomor 548.K/TL.04/DJL.3/2023 juga sudah diterbitkan

Ia menjelaskan program peyediaan 500 ribu alat memasak listrik (AML) tahun ini berpotensi meningkatkan konsumsi listrik sekitar 140 GWH atau setara kapasitas pembangkitan 20 MW. "Progran ini juga berpotensi menghemat LPG sekitar 29 juta kilo atau setara 9,7 juta tabung LPG 3 kg," tuturnya.

Lebih jauh Jisman memaparkan, AML yang bakal digunakan dalam program hibah ini adalah rice cooker bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI), dan memiliki label hemat energi. AML ini berfungsi untuk memasak nasi, menghangatkan dan mengukus, dengan kapasitas 1,8 higga 2,2 liter.

Advertising
Advertising

Adapun calon penerima bantuan rice cooker Kementerian ESDM adalah rumah tangga pelanggan PLN atau PLN Batam berdaya 450 VA hingga 1.300 yang berdomisili di daerah tersedia listrik 24 jam. Syarat lainnya, tidak memiliki AML.

"Program ini merupakan hibah dari pemerintah. Karena itu, perlu disematkan stiker yang bertuliskan 'Hibah Kementerian' ESDM dan 'Tidak untuk diperjualbelikan'," kata Jisman.

Akan tetapi, program rice cooker gratis ini dikritik ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Menurutnya, program itu bukan program yang akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi boros anggaran.

"Program tidak masuk akal," ujar Bhima kepada Tempo, Sabtu, 7 Oktober 2023. "Sasarannya rumah tangga miskin dan rentan miskin. Pertanyaannya, apa yang akan dimasak? Beras saja sekarang harga mahal."

Kalaupun tujuannya untuk mengurangi konsumsi LPG, kata Bhima, pembagian rice cooker gratis juga tidak tepat karena akan memberi beban baru kepada masyarakat menengah ke bawah. Sebab, otomatis penerima bantuan ini bakal menambah konsumsi listriknya.

Ihwal konsumsi LPG ini, menurut Bhima, yang lebih mendesak dilakukan adalah kontrol terhadap masayarakat golongan mampu yang masih menggunakan LPG subsidi 3 kg. Karena itulah penyebab subsidi dari pemerintah menjadi tidak tepat sasaran.

"Jadi, program bagi-bagi rice cooker ini memang kebijakan yang konyol," kata Bhima.

Pilihan Editor: Ini Jenis dan Spesifikasi Rice Cooker Gratis yang Akan Dibagikan Pemerintah ke Masyarakat

Berita terkait

KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Pemprov Maluku dalam Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba

21 jam lalu

KPK Geledah Kantor ESDM dan PTSP Pemprov Maluku dalam Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba

KPK menggeledah dua lokasi di Maluku perihal penyidikan perkara dugaan TPPU dengan tersangka eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Baca Selengkapnya

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

21 jam lalu

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.

Baca Selengkapnya

Tingkat Perekonomian Indonesia Turun, Ada Dampak dari Perlambatan di Cina

1 hari lalu

Tingkat Perekonomian Indonesia Turun, Ada Dampak dari Perlambatan di Cina

Perlambatan perekonomian di Cina memberi dampak ke Indonesia. Sebab sasaran pasar terbesar untuk kegiatan ekspor komoditas alam berada di Cina

Baca Selengkapnya

Jokowi akan Gelar Rapat Khusus Bereskan Segudang Masalah Bea Cukai

1 hari lalu

Jokowi akan Gelar Rapat Khusus Bereskan Segudang Masalah Bea Cukai

Bea Cukai saat ini tengah ramai disorot imbas beragam masalah penindakan barang impor.

Baca Selengkapnya

Warga Cina Diduga Menambang Emas Secara Ilegal, Ini Modusnya

2 hari lalu

Warga Cina Diduga Menambang Emas Secara Ilegal, Ini Modusnya

Seorang warga Cina berinisial YH diduga menambang bijih emas secara ilegal dan memproduksi emas batangan di bawah tanah di Kabupaten Ketapang

Baca Selengkapnya

Ramai Peti Jenazah Kena Bea Masuk 30 Persen, Kemenkeu: Tak Ada Penetapan Pungutan

2 hari lalu

Ramai Peti Jenazah Kena Bea Masuk 30 Persen, Kemenkeu: Tak Ada Penetapan Pungutan

Kementerian Keuangan memastikan peti jenazah tidak termasuk dalam barang yang dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor

Baca Selengkapnya

WNA Cina jadi Tersangka Kasus Tambang Bijih Emas Ilegal di Kalbar, ESDM Hitung Kerugian Negara

3 hari lalu

WNA Cina jadi Tersangka Kasus Tambang Bijih Emas Ilegal di Kalbar, ESDM Hitung Kerugian Negara

ESDM menyatakan WNACina yang jadi tersangka itu telah melakukan kegiatan produksi dan penjualan atas kegiatan tambang ilegal bijih emas.

Baca Selengkapnya

Diincar Jerman, Penghiliran Nikel Jalan Terus

3 hari lalu

Diincar Jerman, Penghiliran Nikel Jalan Terus

Pemerintah Jerman masih menginginkan produk nikel mentah Indonesia. Namun pemerintah Indonesia tetap akan jalankan penghiliran industri nikel.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Kisah Petugas Kebersihan di Proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Tanggapan Stafsus ESDM Soal Kritik Hilirisasi Nikel Lebih Untungkan Cina

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Kisah Petugas Kebersihan di Proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Tanggapan Stafsus ESDM Soal Kritik Hilirisasi Nikel Lebih Untungkan Cina

Cerita pekerja harian di proyek Bendungan Sepaku Semoi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya

Ramai Kritik Hilirisasi Nikel Dianggap Lebih Untungkan Cina, Ini Tanggapan Stafsus ESDM

4 hari lalu

Ramai Kritik Hilirisasi Nikel Dianggap Lebih Untungkan Cina, Ini Tanggapan Stafsus ESDM

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengatakan keuntungan nilai tambah hilirisasi nikel di Indonesia selama ini lebih banyak tersalur ke Cina.

Baca Selengkapnya