BPKP Kawal Bantuan Kemanusiaan Senilai Lebih dari Rp 13,9 Miliar untuk Libya

Selasa, 3 Oktober 2023 11:09 WIB

Petugas kargo mengangkut barang bantuan kemanusian untuk dikirim ke Libya di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin 2 Oktober 2023. Pemerintah Indonesia memberikan bantuan kemanusian senilai Rp13,9 miliar, yang terdiri dari 27 barang bantuan seperti tenda, makanan siap saji, alat penyuling air dan lain-lain kepada Libya yang terkena banjir bandang akibat badai Daniel. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP ikut mengawal penyerahan bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia kepada pemerintah Libya agar akuntabel. Pemberian bantuan ini sebagai dukungan kepada Libya yang dilanda banjir bandang karena Badai Daniel pada 9 September lalu.

Banjir yang terjadi di Libya ini berdampak pada 884.000 orang. Selain itu, 6.000 jiwa meninggal dunia dan lebih dari 10.000 orang dinyatakan hilang.

“BPKP dilibatkan dan diikutsertakan untuk mengawal akuntabilitas keuangan maupun kinerja penyaluran bantuan kemanusiaan ini,” kata Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP Wawan Yulianto dalam keterangan resminya pada Senin, 2 Oktober 2023.

Dia menjelaskan, keikutsertaan BPKP dalam pemberian bantuan ke Libya ini untuk mengawal kesesuaian bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia. Sebelumnya, lanjut dia, BPKP juga mendampingi bantuan kemanusiaan ke beberapa negara, seperti Turki, Pakistan, Myanmar.

Wawan menuturkan, bantuan yang dikirimkan pemerintah Indonesia ke Libya menggunakan anggaran dari APBN. Sehingga, kata dia, bantuan maupun transportasinya harus bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Advertising
Advertising

"Pemerintah Indonesia mengirimkan 27 jenis bantuan logistik dengan berat lebih dari 46 ton senilai lebih dari Rp 13,9 miliar," kata Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sorni Paskah Daeli.

Dia merincikan, bantuan logistik tersebut berupa tenda pengungsi sebanyak 5 unit, tenda keluarga 100 unit, genset 50 unit, velbed 1.000 unit, matras 500 lembar, peralatan kebersihan 1.250 paket, pakaian anak 5.000 set, pakaian dewasa 2.500 buah.

Selain itu, ada pula pakaian dalam 2.000 buah, peralatan perkakas 100 unit, kain kafan 1.000 lembar, kantung mayat 1.000 unit, lampu solar 30 unit, rendang 5.000 paket, susu protein 5.000 buah, dan makanan siap saji 5.000 buah. Bantuan itu pada Senin kemarin menggunakan Pesawat Kargo Terra Avia.

“Peristiwa di Libya harus menjadi pembelajaran bagi kita untuk terus meningkatkan kapasitas, agar siap menghadapi perubahan iklim yang semakin nyata,” ujar Sorni.

Pilihan Editor: Perusahaan Milik Pontjo Sutowo Harus Segera Kosongkan Lahan Hotel Sultan dan Bayar Rp 600 Miliar, Ini Sebabnya

Berita terkait

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

10 jam lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Cegah Banjir Lahar Lebih Besar, BMKG Modifikasi Cuaca Sumbar per Hari Ini

13 jam lalu

Cegah Banjir Lahar Lebih Besar, BMKG Modifikasi Cuaca Sumbar per Hari Ini

BMKG akan menyemai awan hujan sebelum memasuki wilayah bencana banjir lahar Marapi. Volume endapan erupsi di puncak Marapi masih 1,3 juta meter kubik

Baca Selengkapnya

Cerita Duka Korban Banjir Bandang di Sumbar, Cucu dan 4 Anggota Keluarga Hanyut

14 jam lalu

Cerita Duka Korban Banjir Bandang di Sumbar, Cucu dan 4 Anggota Keluarga Hanyut

Banjir di Kabupaten Agam dan Tanah datar meninggal duka bagi masyarakat Sumatra Barat. 59 orang lebih dinyatakan meninggal dan ada 16 yang masih dalam pencarian.

Baca Selengkapnya

Indonesia Kutuk Blokade Bantuan Kemanusiaan Gaza oleh Warga Israel

19 jam lalu

Indonesia Kutuk Blokade Bantuan Kemanusiaan Gaza oleh Warga Israel

Indonesia mengecam perintangan pengantaran bantuan kemanusiaan dari masyarakat internasional untuk masyarakat Palestina di Gaza oleh warga Israel

Baca Selengkapnya

Ini Arti Galodo, Banjir Bandang dari Gunung Singgalang Sapu Wilayah Berbagai Daerah di Sumbar

19 jam lalu

Ini Arti Galodo, Banjir Bandang dari Gunung Singgalang Sapu Wilayah Berbagai Daerah di Sumbar

Banjir bandang dari Gunung Singgalang menghantam Galudua, Koto Tuo Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumbar. Apa arti galodo bagi suku Minangkabau?

Baca Selengkapnya

Ada Sirkulasi Siklonik, BMKG: Sumbar Masih Harus Waspada Hujan Lebat Hari Ini

21 jam lalu

Ada Sirkulasi Siklonik, BMKG: Sumbar Masih Harus Waspada Hujan Lebat Hari Ini

Di antara wilayah yang mendapat peringatan dini cuaca BMKG hari ini adalah Sumatera Barat yang baru dilanda bencana banjir lahar dan banjir lahar.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

1 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Hujan, BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca untuk Mendukung Tanggap Darurat Bencana Sumbar

1 hari lalu

Antisipasi Hujan, BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca untuk Mendukung Tanggap Darurat Bencana Sumbar

Operasi TMC dilakukan sebagai upaya percepatan penanganan darurat bencana banjir bandang lahar dingin dan tanah longsor di Sumbar.

Baca Selengkapnya

Apa Penyebab Banjir Bandang dan Longsor di Sumatera Barat?

1 hari lalu

Apa Penyebab Banjir Bandang dan Longsor di Sumatera Barat?

BMKG menyebut hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat merupakan pemicu banjir bandang, banjir lahar hujan, dan longsor di Sumbar.

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Surat Penangkapan untuk Netanyahu, Jaksa ICC Dikecam Tiga Negara Ini

1 hari lalu

Belum Terbitkan Surat Penangkapan untuk Netanyahu, Jaksa ICC Dikecam Tiga Negara Ini

Jaksa ICC disebut takut terhadap ancaman dari Kongres AS dan dipertanyakan independensinya.

Baca Selengkapnya