TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan pensiun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara tercapai paa 2058. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira membeberkan sejumlah manfaat jika penutupan PLTU tersebut terlaksana.

"Pertama, biaya kerugian ekonomi akibat polusi udara yang berdampak ke kesehatan, produktivitas masyarakat, perusakan lingkungan karena aktivitass PLTU batu bara dan penambangan batu bara bisa ditekan," ujar Bhima kepada Tempo, Sabtu, 23 September 2023.

Kedua, lanjut Bhima, pendanaan dan investasi di sektor energi terbarukan dapat menciptakan kesempatan kerja baru. Dengan begitu, harapannya angka pengangguran dapat ditekan. Ketiga, emisi karbon bisa turun hingga 90 juta ton CO2 dalam kurun 25 tahun ke depan.

Manfaat lainnya, bisa mencegah kelebihan pasokan listrik dan kerugian PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). "Selama ini skema take or pay membuat PLN harus membayar meski ada kelebihan pasokan dari pembangkit IPP (unit pembangkit swasta)," kata Bhima.

Karena itu, menurut Bhima, pensiun PLTU batu bara mesti dipercepat sebelum target net zero emission (NZE) pada 2060 yang dicanangkan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga perlu memasukkan target pensiun PLTU di kawasan industri atau captive power plant.

Selanjutnya: "Penghitungannya perlu total karena...."

<!--more-->

"Penghitungannya perlu total karena khawatir objek penutupan PLTU batu bara parsial hanya milik PLN atau IPP yang terkait kontrak dengan PLN," kata Bhima.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memang menyebut PLTU batu bara akan pensiun pada 2058 atau dua tahun sebelum Indonesia ditargetkan mencapai NZE.

Arifin menuturkan, setelah 2030, PLTU batu bara tidak akan lagi dikembangkan. "Pembangkit tambahan setelah 2030 akan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT)," kata Arifin, Senin, 18 September 2023, dikutip dari Antara.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang diperkirakan mencapai 1.942 terawatt per hour (twh), Indonesia bakal membangun pembangkit listrik yang bersumber dari EBT dengan kapasitas 700 gigawatt (GW).

Pada 2030, lanjut Arifin, solar tv akan ditingkatkan. Sumber energi panas bumi juga bakal dimaksimalkan hingga 22 GW. Kemudian pada 2039, energi nuklir akan dikomersialkan sebagai sumber energi dengan kapasitas yang ditingkatkan hingga lebihdari 30 GW paa 2060.

RIRI RAHAYU | ANTARA

Pilihan Editor: Sri Mulyani Ungkap Nilai Pembangunan Gedung Istana Negara IKN Rp 1,34 Triliun