Deretan Dampak dan Limbah Pabrik Kaca, Proyek yang Bakal Digarap Tomy Winata di Pulau Rempang

Minggu, 17 September 2023 05:30 WIB

Peta Pulau Rempang. Google Mapas

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan asal Cina, Xinyi Group disebut-sebut akan berinvestasi senilai US$ 11,5 miliar atau sekitar Rp 381 triliun untuk membangun fasilitas hilirisasi pasir kuarsa dan silika sebagai bahan baku pabrik kaca di kawasan Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pabrik kaca itu akan menjadi yang terbesar kedua di dunia.

Hal itu diungkapkan Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia usai mengunjungi kantor perusahaan tersebut di Wuhu, Cina pada akhir Juli 2023 lalu. “Dan Indonesia akan dibangun investasi kaca Xinyi, yang menjadi paling besar di luar Republik Rakyat Tiongkok (RRT),” kata Bahlil, disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, 28 Juli 2023.

Belakangan Pulau Rempang jadi perhatian publik karena konflik yang terjadi akibat bentrok masyarakat adat dan aparat gabungan yang hendak mengosongkan wilayah untuk pembangunan Rempang Eco City yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Proyek tersebut pun bakal dikembangkan oleh anak perusahaan Tomy Winata, Artha Graha, melalui PT Mega Elok Graha (MEG). MEG adalah pemegang konsesi pembangunan pusat bisnis, industri, perumahan, dan pariwisata di pulau seluas 16.583 hektare itu sejak 2001.

Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam Sudirman Saad sebelumnya sempat menyebutkan pengembangan kawasan Rempang itu bakal meningkatkan iklim investasi dan potensi ekonomi. Kemenko Perekonomian dan BKPM pun telah memutuskan Rempang sebagai fasilitas hilirisasi pasir kuarsa dan silika terbesar.

Advertising
Advertising

"Produk hilirisasi itu adalah energi terbarukan yaitu solar panel untuk menghasilkan listrik dan matahari. Artinya ada transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Ini terbesar di Indonesia." kata Sudirman, Kamis, 7 September 2023.

Bahkan, dengan nilai investasi Rp 174 triliun Xinyi itu, PSN ini diyakini bisa menyerap puluhan ribu tenaga kerja masyarakat setempat. Walhasil, dampak positif terhadap perekonomian masyarakat akan sangat besar. "Ini akan menjadi kampung nelayan atau kota laut yang maju di Inodnesia."

Lalu seperti apa profil pabrik kaca itu nantinya, apa saja bahan yang dibutuhkan industri? Selain itu apa saja dampak yang akan ditimbulkan dan jenis limbah yang akan dihasilkan dari pembangunan industri kaca tersebut? Berikut penjelasannya.

Selanjutnya: Bahan pembuatan kaca...

<!--more-->

Bahan Pembuatan Kaca

Dilansir dari core.ac.uk, bahan baku kaca dibedakan menjadi dua, yaitu bahan utama dan bahan tambahan. Bahan utama yang dimaksud adalah bahan yang selalu ada pada setiap pembuatan kaca, meliputi pasir kuarsa atau pasir silika (SiO2), sodium oksida (Na2O), kalsium oksida (CaO), dolomit (CaCO3.MgCO3), serta feldspar (potassium, sodium, dan kalsium aluminosilikat).

Sedangkan bahan tambahan pada pembuatan kaca berupa asam borat atau boraks (natrium tetraborate), dan cullet (pecahan kaca yang tidak lolos uji kualitas). Selain itu, ada juga bahan tambahan yang termasuk bahan penyeimbang, antara kalsium karbonat (CaCO3), barium karbonat (BaCO3), timbal oksida (PbO), seng oksida (ZnO), dan aluminium oksida (Al2O3).

Selain bahan penyeimbang, dalam proses pembuatan kaca juga terdapat komponen sekunder, antara lain bahan penghilang gelembung (refining agent) seperti sodium nitrat, mangan dioksida (MnO2) sebagai penghilang warna (decolorant), serta opacifiers untuk membuat kaca bersifat buram, misalnya fluorite (CaF2).

Dampak Industri Kaca

Produsen kaca AGC Glass Europe melalui situs resminya menyebutkan bahwa dampak besar selama pembuatan kaca disebabkan oleh aktivitas peleburan. Satu-satunya gas rumah kaca (greenhouse gas) yang dihasilkan saat pembakaran gas alam dan penguraian bahan mentah produksi kaca adalah karbon dioksida (CO2).

Tak hanya itu, proses penguraian sulfat pada industri kaca dapat mengakibatkan pengasaman yang berasal dari senyawa sulfur dioksida (SO2). Lebih lanjut, penguraian senyawa nitrogen yang terdapat pada bahan kaca juga berkontribusi terhadap pengasaman dan pembentukan kabut asap mengandung nitrogen oksida (NOx). Penguapan dari lelehan kaca dan bahan mentah pun dapat menyebabkan pelepasan partikel ke atmosfer atau polusi udara.

Jenis-jenis Limbah Industri Kaca

Menurut Lashen Fernando dan Deepamal Manuranga dalam Journal of Research Technology and Engineering (2022), hasil buangan dari produksi kaca dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Emisi ke udara


Senyawa-senyawa polutan dari pabrik kaca, misalnya nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan materi partikulat. Partikel debu yang dihasilkan industri kaca dengan ukuran kurang dari 10 mikrometer dapat melewati tenggorokan dan masuk ke dalam paru-paru, sehingga bisa membahayakan tubuh.

Selanjutnya: 2. Limbah cair...

<!--more-->

2. Limbah cair


Limbah cair dari industri kaca berasal dari proses pembersihan dan pendinginan. Bahan-bahan berbahaya yang terkandung pada bahan buangan berbentuk cair bisa bersifat beracun.

3. Limbah padat


Potongan-potongan kecil sisa potongan kaca juga dapat membahayakan kesehatan maupun keselamatan manusia. Limbah padat pabrik kaca juga bisa diperoleh dari bahan tahan api dari tungku dan residu lapisan bersifat asam.

Profil Proyek Rempang Eco City

Rempang Eco City adalah proyek pengembangan pembangunan Pulau Rempang, Kota Batam. Proyek ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2023 seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Pengembangan proyek Rempang Eco City merupakan hasil kerja sama antara pemerintah pusat melalui Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam dengan PT MEG yang merupakan anak usaha Artha Graha, kelompok usaha yang dibangun Tomy Winata.

Kawasan Rempang Eco City dibangun dengan luas kurang lebih 165 km persegi. Dalam pengembangannya, PT MEG bakal menyiapkan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Proyek itu diharapkan bisa mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia.

Hingga saat ini, total investasi pengembangan Eco City Area Batam Rempang mencapai Rp 43 triliun. PT MEG juga telah menggandeng Xinyi International Investment Limited, calon investor yang bakal membangun pusat pengolahan pasir kuarsa dan pasir silika di Rempang. Pemerintah mengklaim komitmen investasi Xinyi bakal mencapai Rp 381 triliun hingga 2080.

Dengan nilai investasi tersebut, pengembangan Pulau Rempang diharapkan dapat memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi (spillover effect) bagi Kota Batam serta kabupaten atau kota lain di Provinsi Kepri. Pemerintah Republk Indonesia juga menargetkan, pengembangan Kawasan Rempang Eco-City dapat menyerap lebih kurang 306.000 tenaga kerja hingga tahun 2080 mendatang.

MELYNDA DWI PUSPITA | YOGI EKA SAHPUTRA | RIANI SANUSI PUTRI | ANTARA

Pilihan Editor: Deretan Cara Pemerintah Selesaikan Konflik di Pulau Rempang

Berita terkait

Kasus Ledakan Pabrik Smelter Bertambah, Pengamat: Pemerintah Lebih Prioritaskan Investasi Ketimbang Sistem Keamanan Pabrik

3 jam lalu

Kasus Ledakan Pabrik Smelter Bertambah, Pengamat: Pemerintah Lebih Prioritaskan Investasi Ketimbang Sistem Keamanan Pabrik

Pemerintah terkesan tidak serius dalam penerapan standar keamanan untuk perusahaan smelter ataupun investor asing yang masuk ke Tanah Air.

Baca Selengkapnya

Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI, Terancam Ledakan Pabrik hingga Polusi tanpa Kompensasi

1 hari lalu

Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI, Terancam Ledakan Pabrik hingga Polusi tanpa Kompensasi

Warga sekitar smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industry (PT KFI) merasa terteror karena pabrik kerap meledak dan terpapar polusi setiap hari.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

2 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

2 hari lalu

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

2 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

2 hari lalu

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil Indonesia melalui pengembangan Asri Basin Project CCS Hub.

Baca Selengkapnya

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

3 hari lalu

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. atau Saratoga (SRTG) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 298,43 miliar atau sekitar Rp 22 per lembar saham.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

3 hari lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

3 hari lalu

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Revisi PP Minerba No. 96 Tahun 2021 ini memungkinkan Pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen. Pemerintah juga merancang pembagian izin usaha pertambangan (IUP) bagi ormas keagamaan melalui ini.

Baca Selengkapnya

GP Ansor Nilai Rencana Bahlil Beri IUP untuk Ormas Ide yang Bagus

3 hari lalu

GP Ansor Nilai Rencana Bahlil Beri IUP untuk Ormas Ide yang Bagus

GP ANsor menilai pemberian IUP ini ide yang bagus terhadap kontribusi dan peran ormas sebagai salah satu komponen bangsa

Baca Selengkapnya