Deretan Cara Pemerintah Selesaikan Konflik di Pulau Rempang

TEMPO.CO, Jakarta - Pada akhir Agustus lalu, pemerintah Indonesia menetapkan proyek pembangunan Rempang Eco City yang terletak di Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN). Nantinya, kawasan ini akan dibangun berbagai macam industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Adapun proyek Rempang Eco City bakal dibangun di atas dua Kelurahan Pulau Rempang, yakni Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate. 

Namun proyek itu tidak berjalan mulus. Pasalnya, kericuhan terjadi seiring penolakan warga yang terancam digusur dari kawasan tersebut. Warga adat sekitar menyebut mereka telah ada di sana sejak 1934 dan tak ingin kehilangan kampung halamannya  meskipun diberi tempat relokasi.

Akibatnya, bentrok antara warga dan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan BP Batam pun tidak terhindarkan saat para petugas datang untuk melakukan pengukuran lahan pada Kamis malam, 7 September 2023.

Usai bentrok tersebut, konflik berlanjut ketika sekitar 1.000 orang dari masyarakat adat Melayu Kepulauan Riau melakukan unjuk rasa di depan kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau BP Batam, Kota Batam, pada Senin, 11 September 2023. Kericuhan pun kembali terjadi dalam aksi tersebut.

Menanggapi hal itu, pemerintah pusat mengupayakan berbagai hal untuk menyelesaikan konflik di kawasan Rempang Eco City itu. Lantas, bagaimana cara pemerintah tangani konflik Pulau Rempang? 

Warga Akan Diberi Lahan 500 Meter dan Bangunan Tipe 45

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut konflik terkait persoalan pengosongan lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, disebabkan oleh komunikasi yang kurang baik. Pasalnya menurut Jokowi, konflik di antara aparat keamanan dan warga Rempang itu tidak seharusnya terjadi jika warga setempat diajak bicara dan diberi solusi atas rencana pengembangan proyek Rempang Eco City oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Karena di sana sebenarnya sudah ada kesempatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah,” kata Jokowi ketika ditemui di sela-sela kunjungannya ke Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Selasa 12 September 2023.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk pergi ke Pulau Rempang dan menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. “Mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu,” ucap Jokowi.

Selanjutnya: Bahlil segera ke Pulau Rempang...

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya