TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan nilai investasi pembangunan fasilitas pendukung klaster 1A Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 30–40 triliun yang digelontorkan akan berasal dari investor dalam negeri.

“Mereka akan menyelesaikan klaster 1A termasuk di dalamnya adalah hotel, rumah sakit, kemudian beberapa fasilitas umum seperti room untuk rapat, mal, restoran dan kafe, serta mess itu akan terkejar,” kata Bahlil di Jakarta, Selasa, 5 September 2023.

Hal ini menindaklanjuti rencana para investor di Tanah Air seperti Agung Sedayu Group, Sinar Mas Group dan sejumlah perusahaan pengembang properti lainnya untuk melakukan peletakan batu pertama di IKN pada pertengahan September 2023.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan BKPM bersama konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ke IKN pada Agustus lalu.

Adapun klaster 1A IKN merupakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang ditempati oleh Presiden dan Wakil Presiden RI, termasuk Lembaga Tinggi Negara yakni MPR, DPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu klaster 1A IKN akan diisi oleh kantor Kementerian Koordinator yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK dan Kemenko Marves. Lalu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan.

Pembangunan sub wilayah perencanaan KIPP IKN memiliki total luas lahan 2.876 hektare dan area pengembangan 921 hektare. Pembangunan klaster 1A beserta fasilitas pendukungnya ditargetkan rampung sebelum Agustus 2024 agar dapat digunakan untuk upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI.

Lebih jauh Bahlil menyebutkan bahwa sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab, Korea, Eropa, Cina, dan Singapura juga telah bergabung sebagai investor pengembangan IKN.

Salah satu kerja sama dengan negara asing adalah dalam bidang pengelolaan limbah, terutama limbah fat, oil, and grease (FOG) atau limbah minyak goreng dan lemak makanan, sebagai dukungan untuk mewujudkan smart and green city di Nusantara.

Per Mei 2023, sudah ada 220 letter of intent (LoI) dari dunia usaha yang siap berinvestasi di IKN, baik dalam maupun luar negeri. Sebanyak 34 di antaranya telah menandatangani non-disclosure agreement (NDA) dengan pemerintah dan siap berproses lebih lanjut.

Pemerintah telah mematok anggaran pembangunan IKN sebesar Rp 466–488 triliun. Adapun Sekitar 20 persen dari dana itu atau Rp88–92,34 triliun akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

ANTARA

Pilihan Editor: IKN Disebut-sebut Bakal jadi Penghubung Lintas ASEAN dan Usung Konsep Tri - City, Apa Maksudnya?