TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori merespons batalnya impor beras dari India sebesar 1 juta ton. Langkah ini disayangkan lantaran harga beras di dalam negeri tengah melonjak.

"Penting dipahami bahwa kebijakan beras di India tidak lepas dari konteks politik: pemilu yang akan diikuti lagi oleh rezim yang tengah berkuasa yaitu Narendra Modi," kata Khudori melalui keterangannya kepada Tempo, Senin, 4 September 2023.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memastikan impor beras 1 juta ton dari India batal. Zulhas mengatakan impor beras batal karena India tengah menyetop ekspor berasnya untuk mengamankan pasokan dalam negeri. Harga pangan di negara tersebut, kata Zulhas, tengah melonjak dan mengakibatkan inflasi yang tinggi.

Khudori berujar, sejak semula rencana impor 1 juta ton beras dari India adalah bentuk jaga-jaga atau antisipasi. Khususnya, apabila El Nino membuat produksi padi turun drastis dan impor tidak mudah didapatkan. Karena itu, skema yang dibuat berbentuk kontrak beli.

Kontrak itu akan didatangkan jika Indonesia benar-benar butuh. Jika tidak, kontrak beli tersebut tidak direalisasikan.

Khudori menilai kebijakan beras India amat dinamis, berubah-ubah, bahkan simpang siur. Termasuk kebijakan pada 20 Juli lalu yang menutup ekspor beras non-basmati dan broken rice. Rencana kebijakan baru itu pun, menurut dia, sepertinya masih amat mungkin berubah lagi.

India menghadapi tantangan dalam produksi komoditas pertanian

<!--more-->

Dia berujar India saat ini tengah menghadapi inflasi yang tinggi, terutama dari inflasi pangan. India juga menghadapi tantangan dalam produksi komoditas pertanian, termasuk padi. Tetapi itu, ucap Khudori, bukan hanya dihadapi India. Produsen padi yang lain, seperti Vietnam, Thailand, China, dan Indonesia pun menghadapi masalah yang sama.

Ia menggarisbawahi pemerintah di mana pun yang akan ikut pemilu akan mengamankan harga pangan dan inflasi. Namun bagi Indonesia, kebijakan protektif India dampaknya tidak terlalu besar. Karena impor Indonesia dari India sebagian besar berupa beras patahan (broken rice). Impor beras patahan atau menir itu sebagian besar untuk industri.

Di sisi lain, ia menilai ada dampak tidak langsung dari kebijakan beras India itu, yakni dalam bentuk kenaikan harga beras setelah kebijakan India itu dikeluarkan. Produksi padi di India juga diperkirakan menurun, tapi penurunannya tipis.

"Dari sisi ini agak sulit dipahami kebijakan perberasan India yang amat drastis itu. Kebijakan itu hanya masuk akal dipahami dalam konteks kontestasi pemilu," ucapnya.

RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan editor: Jokowi Bertemu PM Kamboja, Bahas Rencana Impor Beras 250 Ribu Ton