TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dikabarkan akan menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi Anies-Cak Imin ini disebut-sebut bakal dilakukan dalam waktu dekat di salah satu hotel di Surabaya. Meski begitu, belum ada konfirmasi pasti mengenai kabar tersebut.

Informasi mengenai Cak Imin yang akan menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan ini diungkapkan oleh Sekjen Demokrat sekaligus anggota Tim 8 Koalisi Perubahan Teuku Riefky Harsya pada Selasa malam, 29 Agustus 2023 di NasDem Tower.

Riefky mengatakan bahwa Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies. Padahal, PKB sebelumnya berkoalisi dengan Gerindra mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.

Malam itu juga, menurut Riefky, Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, pada Rabu, 30 Agustus 2023, Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat. “Melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” ujar Riefky.

Usai munculnya kabar tersebut, Partai Demokrat mulai menginstruksikan kadernya untuk menurunkan baliho dan spanduk bergambar Anies dan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bertebaran di sekitar Jakarta. Hal ini lantaran partai tersebut kecewa dengan Anies yang disebut menunjuk Cak Imin sebagai cawapres.

Lantas, bagaimana latar belakang dan rekam jejak Cak Imin yang disebut bakal jadi cawapres Anies Baswedan tersebut? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Profil Singkat Cak Imin

Abdul Muhaimin Iskandar atau yang juga dikenal dengan nama Cak Imin adalah seorang politikus asal Jombang, Jawa Timur. Saat ini, pria kelahiran 24 September 1966 ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024. Dia juga merupakan Ketua Umum dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak 2005 silam.

Cak Imin lahir dan besar di lingkungan yang religius. Ayahnya, Muhammad Iskandar, merupakan seorang guru di Pesantren Mamba’ul Ma’arif. Sedangkan, ibunya yang bernama Muhasonah Iskandar adalah pemimpin dari pondok pesantren tersebut. Bahkan sejak kecil, Cak Imin dekat dengan mantan presiden kelima Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Cak Imin telah aktif berorganisasi sejak menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan bergabung bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Pada era reformasi, dia ditunjuk sebagai Sekjen PKB yang baru didirikan pada 1998.

Sejak saat itu, kariernya di dunia politik terus melaju dan beberapa kali menduduki jabatan tinggi di pemerintahan. Mulai dari menjadi Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua MPR RI, hingga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menaker) Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selanjutnya: Dalam catatan Tempo...

<!--more-->

Dalam catatan Tempo, saat menjabat Menakertrans pada era SBY, nama Cak Imin sempat mencuat dalam skandal "kardus duren". Kardus duren merupakan tempat uang senilai Rp 1,5 miliar yang ditemukan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011.

Pada 25 Agustus 2011, KPK mencokok Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi I Nyoman Suisnaya dan anak buahnya, bekas Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans Dadong Irbarelawan.

Dua anak buah Cak Imin tersebut diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari pengusaha yang bernama Dharnawati terkait dengan program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT). Dharnawati yang merupakan kuasa direksi PT Alam Jaya Papua juga diamankan petugas KPK dalam operasi tangkap tangan itu.

Dadong Irbarelawan membuat pengakuan yang memojokkan keterlibatan Muhaimin Iskandar. Dia mengatakan commitment fee dari Dharnawati Rp 1,5 miliar diduga memang akan diberikan kepada Muhaimin.

Dadong, saat pemeriksaan terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 2012, menyebutkan beberapa fakta tentang keterlibatan Muhaimin. Pada Mei 2011, Nyoman memanggil Dadong datang ke ruangannya. Di dalam ruangan sudah ada Dharnawati dan Dhany S. Nawawi, mantan Staf Khusus Presiden Bagian Tim Penilai Akhir.

Cak Imin sendiri mengaku merasa terganggu dengan mencuatnya kasus suap pembangunan infrastruktur di daerah transmigrasi. "Saya tidak tahu ada yang menjebak atau bagaimana," kata Muhaimin dalam acara halal bihalal dengan media di Hotel Bidakara, Jakarta, Ahad 4 September 2011.

Pengacara Dhanawati Farhat Abbas menyebut duit Rp 1,5 miliar yang diberikan kepada dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditujukan untuk Muhaimin. Pengusaha dari kontraktor PT Alam Jaya Papua, mengaku punya bukti berupa pesan singkat kedua pejabat itu yang mengatasnamakan Muhaimin.

Cak Imin pun menyebut jika pesan singkat itu hanya mengatasnamakan dirinya saja. Sebab, dirinya mengkalim tak pernah sekalipun bertemu dengan tiga tersangka untuk khusus membicarakan proyek bernilai Rp 500 miliar itu.

"Bisa saja yang menerima suap mengatasnamakan saya. Dengan pengusaha saya tidak kenal dan tidak pernah bertemu, karena itu tidak logis seolah-olah saya meminta," kata Muhaimin kala itu.

Selanjutnya: Riwayat pendidikan...

<!--more-->

Riwayat Pendidikan

Melansir dari situs dpr.go.id, Cak Imin adalah lulusan Universitas Indonesia untuk program magister manajemen komunikasi. Adapun riwayat pendidikannya adalah sebagai berikut:

- SD Mambaul Ma'arif Denanyar Jombangg. Tahun: - 1076

- SMP Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang. Tahun: - 1982

- SMA MAN I Yogyakarta. Tahun: - 1985

- S1 Fisip UGM Yogyakarta. Tahun: - 1991

- S2 Manajemen Komunikasi, Universitas Indonesia. Tahun: - 2001

Riwayat Pekerjaan

- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia 2009 - 2014

- Wakil Ketua DPR RI, Tahun: 2004 - 2009

- Anggota DPR RI 1999 - 2004, Tahun: 1999 - 2004

- LPU Jakarta, Sebagai: Kepala Divisi Penelitian. Tahun: 1992 - 1994

- Pesantren Denanyar Jombang, Sebagai: Staf Pengajar. Tahun: 1980 - 1983

- Helen Keller Internasional Jakarta, Tahun: - 1998

- Yayasan Semesta Ciganjur, Sebagai: Sekretaris.

- Ketua FPKB DPR RI, Tahun: - 1999

- LKSI (Lembaga kajian Islam & Sosial) Yogya, Tahun: - 1989

- Tabloid Detik, Sebagai: Ka. Lembaga Peneliti & Pengembangan. Tahun: - 1994

Riwayat Organisasi

- DPP PKB, Sebagai: Ketua Umum. Tahun: 2014 - sekarang

- DPP PKB, Sebagai: Ketua Umum. Tahun: 2005 - 2010

- DPP PKB, Sebagai: Sekretaris Jenderal. Tahun: 2004 - 2005

- DPP PKB, Sebagai: Ketua Dewan Tanfidziah. Tahun: 2002 - 2007

- Pengurus Besar PMII, Sebagai: Ketua Umum. Tahun: 1994 - 1997

- DPP PKB, Sebagai: Sekretaris Jenderal. Tahun: 1992 - 2002

- PMII Cabang Yogyakarta, Sebagai: Ketua Umum. Tahun: 1991 - 1997

- Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), Sebagai: Anggota Badan. Tahun: 1990

- PMII UGM Yogyakarta, Sebagai: Ketua Umum. Tahun: 1990 - 1991

- PMII UGM, Sebagai: Ketua Korp Mahasiswa Fisipol. Tahun: 1988

RADEN PUTRI | HANAA SEPTIANA | ANTARA

Pilihan Editor: KADIN Ungkap Sejumlah Kriteria Calon Presiden Pilihan Pengusaha