TEMPO.CO, Jakarta - Kualitas udara di DKI Jakarta tengah menurun akibat polusi yang mengepung selama berhari-hari. Bahkan, kondisi ini dapat dengan mudah terlihat secara kasat mata, dimana pemandangan Jakarta yang tertutup asap tipis. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia melalui kementerian dan lembaga berwenang pun melakukan sejumlah cara agar kualitas udara di ibu kota menjadi sehat dan baik kembali.

Di DKI Jakarta, Pj Gubernur Heru Budi Hartono telah menerapkan kebijakan untuk membantu mengurangi polusi udara. Di antaranya adalah work from home atau WFH bagi PNS di lingkungan Pemprov DKI, melaksanakan uji emisi kendaraan, tilang emisi, perketat izin gedung bertingkat, menambah ruang terbuka hijau, hingga kendaraan tertentu yang diminta memakai BBM jenis Pertamax Turbo.

Terbaru, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi meningkatnya penyakit gangguan pernapasan yang disebabkan oleh polusi udara. Hal ini berdasarkan rilisan dari laman Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Selasa, 29 Agustus 2023.

Lantas, apa saja langkah-langkah terbaru pemerintah dalam menghadapi polusi udara? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Edukasi Kesehatan dan Penggunaan Masker

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa ada enam penyakit gangguan pernapasan yang paling banyak dialami masyarakat. Penyakit tersebut adalah pneumonia, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), asma, kanker paru, tuberkulosis, dan penyakit paru obstruksi kronis (PPOK).

<!--more-->

Menurut Menkes, polusi udara adalah salah satu penyebab paling dominan untuk pneumonia, ISPA, dan asma, yakni menyumbang 24-34 persen. “Nah yang bahaya di kesehatan adalah yang 2,5 (partikulat PM2,5) karena dia bisa masuk sampai pembuluh alveolus di paru, itu yang menyebabkan kenapa pneumonia itu terjadi,” ucap Budi Gunadi saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Presiden usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Senin, 28 Agustus 2023.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi meningkatnya penyakit gangguan pernapasan akibat polusi udara, Menkes mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan sejumlah hal. Pertama, edukasi masyarakat terkait dengan bahaya polusi udara bagi kesehatan. Kedua, menyarankan penggunaan masker sebagai upaya pencegahan jika polusi terpantau tinggi.

“Maskernya mesti yang KF94 atau KN95 minimum yang memiliki kerekatan untuk menahan particulate matters 2,5. Kan yang bahaya itu yang 2,5, dia masuk bisa masuk paru, dia masuk bisa masuk pembuluh darah karena saking kecilnya. Jadi perlu masker yang kelasnya KF94 atau KN95. Itu yang untuk pencegahannya,” imbuhnya.

Ketiga, Kementerian Kesehatan juga akan melakukan edukasi kepada dokter-dokter di puskesmas dan rumah sakit di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) terkait langkah-langkah penanganan penyakit pernapasan. Dengan demikian, Menkes berharap apabila masyarakat harus dirawat karena penyakit tersebut, masyarakat bisa mendapatkan penanganan dan diagnosis yang sama.

Teknik Modifikasi Cuaca

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap 351 industri, termasuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Hasilnya, teridentifikasi 161 sumber pencemaran yang akan diperiksa di enam stasiun pemantauan kualitas udara.

<!--more-->

Selain pengawasan dan penegakan hukum terhadap sumber pencemaran serta uji emisi kendaraan, kata Siti, pemerintah juga melakukan teknik modifikasi cuaca (TMC). TMC yang salah satunya dilakukan pada Minggu, 27 Agustus 2023 tersebut, menurutnya, membutuhkan awan dan syarat klimatologi tertentu.

“Mulai hujan kan di Bogor kira-kira jam 05.33 ya, kita KLHK mengikuti terus perkembangan-perkembangannya. Dan, dalam record-nya KLHK, setelah hujan itu pada jam 15.30 dari angka ISPU 97 untuk PM 2,5 itu pada jam 18.30 angkanya drop menjadi 29. Artinya, kualitas udaranya jadi baik,” ujar Siti setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi, Senin, 28 Agustus 2023.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan uji coba TMC mikro menggunakan mist generator di Gedung Pertamina, Jalan Merdeka Timur dan secara mobile di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) – Gerbang Pemuda – Asia Afrika – Sudirman Thamrin, Jakarta.

Subsidi BBM Jenis Pertamax

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memberikan subsidi BBM (bahan bakar minyak) jenis Pertamax. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi penggunaan BBM beroktan rendah agar emisi yang dihasilkan tidak memperburuk polusi udara.

Hal tersebut dibenarkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam keterangan resminya. Dirinya menjelaskan bahwa pihaknya sedang membahas rencana subsidi BBM Pertamax.

“Kita lagi lihat secara teknis maupun secara regulasi dan secara keekonomian karena kan berbeda. Jadi, nanti segera akan ada dari Pak Menteri (Arifin Tasrif), tapi kami masih bahas di internal,” kata dia pada Kamis, 24 Agustus 2023.

Pemerintah sendiri saat ini baru memberikan subsidi BBM untuk dua jenis, yakni Pertalite dan Biosolar. Namun, tingginya pengguna BBM tersebut dianggap menjadi penyebab kenaikan polusi udara.

Karena, kata dia, nilai oktan kedua BBM tersebut masih rendah sehingga menghasilkan emisi gas buang yang tinggi. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya polusi udara di Ibu Kota.

RADEN PUTRI

Pilihan editor: Luhut Sebut RI Salah Satu Negara Terbaik Tangani Polusi dan Sampah: Kita Akan Ambil Langkah Terpadu