Terpopuler: LRT Jabodebek yang Baru Diresmikan Jokowi Terlambat, Pemerintah Kaji Ulang Besaran Insentif Kendaraan Listrik

Reporter

Tempo.co

Editor

Agung Sedayu

Rabu, 30 Agustus 2023 06:00 WIB

Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo mencoba LRT usai meresmikan operasi LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) di Stasiun LRT Cawang, Jakarta, Senin 28 Agustus 2023. LRT Jabodebek dijadwalkan mulai beroperasi pada Senin di 18 stasiun yaitu yaitu Stasiun Dukuh Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, TMII, Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti, Halim, Jatibening Baru, Cikunir I, Cikunir II, Bekasi Barat dan Jatimulya. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Perjalanan LRT Jabodebek, yang baru satu hari diresmikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, mengalami keterlambatan pada Selasa lalu. PT KAI meminta maaf atas keterlambatan tersebut. Berita ini menjadi berita terpopuler yang banyak dibaca pembaca Tempo.co.

Berita lain yang banyak dibaca adalah mengenai kasus tindakan anarkis masyarakat yang berujung aksi pengrusakan dan pembakaran aset perusahaan perkebunan kelapa sawit Grup Sinar Mas, PT Foresta Lestari Dwikarya. Kasus tersebut turut menyeret nama Bupati Belitung Sahani Saleh dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Belitung Ansori.

Kemudian berita mengenai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso yang mengatakan bahwa insentif kendaraan listrik belum optimal. Dia menyebut pemerintah tengah mengkaji ulang besaran insentif tersebut.

Berita lainnya masih tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berpesan kepada masyarakat untuk terus bekerja membangun daerahnya, menjaga stabilitas ekonomi dan tidak terganggu dengan situasi tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sedangkan berita terpopuler kelima adalah cerita enam menteri Presiden Joko Widodo tentang pengalaman mereka menjajal light rail transit atau LRT Jabodebek sebelum diresmikan pada Senin, 28 Agustus 2023.

Advertising
Advertising

Berikut rangkuman lima berita terpopuler Tempo.co.

  1. Baru Diresmikan Jokowi Perjalanan LRT Jabodebek Sudah Terlambat, PT KAI Minta Maaf

Perjalanan LRT Jabodebek hari ini mengalami keterlambatan hari ini, Selasa, 29 Agustus 2023. Padahal moda transportasi ini baru saja diresmikan penggunaanya oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin Senin. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI melalui Divisi LRT Jabodebek menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan perjalanan LRT Jabodebek hari ini. Keterlambatan itu menimbulkan ketidaknyamanan dalam perjalanannya.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari keterlambatan perjalanan LRT Jabodebek hari ini,” ujar Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo lewat keterangan tertulis, Selasa, 29 Agustus 2023.

Saat ini LRT Jabodebek mengoperasikan sebanyak 12 trainset atau rangkaian kereta dan 158 perjalanan setiap harinya. Adapun tarifnya yang ditawarkan adalah tarif promo yang diberlakukan hingga akhir September 2023 sebesar Rp 5.000.

LRT Jabodebek beroperasi mulai pukul 05.00-20.00 WIB. Dengan jam keberangkatannya paling awal dari Stasiun LRT Jati Mulya ke Dukuh Atas pada pukul 05.00 WIB; Dukuh Atas ke Jati Mulya 05.58 WIB; Harjamukti ke Dukuh Atas 05.09 WIB; dan Dukuh Atas ke Harjamukti 05.09 WIB.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Insentif Kendaraan Listrik Belum Optimal, Nilainya akan Direview Ulang ...

<!--more-->

  1. Insentif Kendaraan Listrik Belum Optimal, Kemenko Perekonomian: Besarannya Sedang Kami Review Kembali

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso mengakui insentif kendaraan listrik belum optimal. Dia menyebut pemerintah tengah mengkaji ulang besaran insentif tersebut.

"Nah, insentif ini masih relatif belum optimal. Harus kita akui," kata Susiwijono dalam diskusi Membangun Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik di Jakarta pada Selasa, 29 Agustus 2023.

Dia menceritakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengadakan rapat terbatas atau Ratas bersama jajarannya kemarin. Salah satu yang dibahas adalah insentif kendaraan listrik.

Menurut dia, insentif motor listrik disebabkan pemerintah pada waktu itu mendesain kebijakan yang terlalu ideal sehingga menyasar masyarakat produktif, seperti penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM), pengguna listrik di bawah 900 VA, dan penerima bantuan sosial (bansos).

Insentif motor listrik yang diberikan sebesar Rp 7 juta per unit untuk motor listrik baru dan konversi. Padahal, lanjut dia, seluruh masyarakat harusnya bisa mendapatkan insentif motor listrik tersebut.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

  1. Bupati dan Ketua DPRD Belitung Dituding Ikut Provokasi Masyarakat Anarkis di Kantor Perusahaan Sawit Sinar Mas

Kasus tindakan anarkis masyarakat yang berujung aksi pengrusakan dan pembakaran aset perusahaan perkebunan kelapa sawit Grup Sinar Mas, PT Foresta Lestari Dwikarya turut menyeret nama Bupati Belitung Sahani Saleh dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Belitung Ansori.

Tudingan adanya keterlibatan memprovokasi masyarakat yang dilakukan Sahani Saleh dan Ansori disampaikan langsung oleh pengacara 11 tersangka kasus tersebut yang bernama Wandi.

"Saat aksi demonstrasi berlangsung, Sanem (panggilan Sahani Saleh) pernah mengatakan di depan masyarakat untuk memotong pohon sawit perusahaan dengan chainsaw. Bahkan dia siap untuk memimpin. Begitu juga Ansori dalam pesan WhatsApp kepada Martoni Korlap aksi mengatakan hajar saja," ujar Wandi kepada wartawan di Pangkalpinang, Senin Sore, 28 Agustus 2023.

Apa yang dikatakan Sahani Saleh dan Ansori itu, kata Wandi, turut mempengaruhi psikologis masyarakat yang memang sudah sangat kesal karena merasa dirugikan pihak perusahaan."Kita punya rekaman soal pernyataan itu. Pernyataan itu bahkan sudah dimuat di media massa. Statement itu bahkan belum ditarik oleh keduanya hingga saat ini," ujar dia.

Selain 11 orang tersangka ditangkap, kata Wandi, kepolisian juga seharusnya memeriksa Sahani Saleh dan Ansori terkait pernyataan yang dinilai memprovokasi masyarakat itu.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Seruan Jokowi: Urusan Politik Jangan Sampai Ganggu ...

<!--more-->

  1. Seruan Jokowi: Urusan Politik Jangan Sampai Ganggu Stabilitas Ekonomi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada masyarakat untuk terus bekerja membangun daerahnya, menjaga stabilitas ekonomi dan tidak terganggu dengan situasi tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Saya selalu menyampaikan jangan sampai urusan politik di 2024 itu mengganggu stabilitas ekonomi kita. Bisa menyulitkan," kata Jokowi saat memberikan sambutan resmi pada Rapimnas Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) 2023 di Kota Cirebon, Selasa, 29 Agustus 2023.

Presiden Jokowi berpesan kepada masyarakat, termasuk masyarakat Cirebon, untuk tidak tergesa-gesa dalam urusan politik di tahun 2024, yang paling penting sekarang bekerja dan membangun ketahanan ekonomi di tingkat daerah.

"Saya pesan urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita," ujarnya.

Memasuki tahun politik, Presiden Jokowi selalu memantau perkembangan situasi dan memposisikan diri sebagai pengamat. Karena, saat ini perhatian pemerintah sedang difokuskan untuk memperbaiki ekonomi dan mensejahterakan rakyat.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

  1. Kala 6 Menteri Jokowi Menjajal LRT Jabodebek yang Beroperasi Tanpa Masinis, Ada yang Deg-degan sampai..

Enam menteri Presiden Joko Widodo alias Jokowi menceritakan pengalamannya menjajal light rail transit atau LRT Jabodebek sebelum diresmikan pada Senin, 28 Agustus 2023. Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Mensesneg Pratikno.

Dimulai dari Sri Mulyani mengaku sangat bersemangat menjajal kereta layang itu. Dia mengaku deg-degan karena sebelumnya menggunakan kereta dengan masinis, sedangkan hal sebaliknya di LRT Jabodebek. Namun, bendahara negara itu percaya bahwa teknologi yang digunakan LRT Jabodebek itu sudah dikelola dengan baik dari sisi keselamatan, keamanan, dan ketepatan waktunya.

"Jadi ini merupakan salah satu pelajaran bagi masyarakat bahwa teknologi bisa memecahkan persoalan dan kita bisa memanfaatkannya dengan maksimal," ujar Sri Mulyani di dalam kereta dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 28 Agustus 2023.

Sri Mulyani juga mengaku senang karena dengan adanya LRT Jabodebek, daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sudah semakin terhubung. Menurut dia, transportasi itu menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk bisa terus menjaga mobilitas masyarakat. LRT Jabodebek juga dibangun dengan uang negara.

Dia berharap akan semakin banyak masyarakat yang melirik dan beralih menggunakan LRT Jabodebek. Di mana akan mengurangi mobilitas dari kendaraan pribadi dan juga memperbaiki kualitas udara di wilayah Jabodebek.

Pilihan Editor: Seruan Jokowi: Urusan Politik Jangan Sampai Ganggu Stabilitas Ekonomi

Berita terkait

Kronologi Bea Cukai Dituduh Gelapkan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

43 menit lalu

Kronologi Bea Cukai Dituduh Gelapkan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Pengusaha Malaysia merasa kehilangan 9 mobil mewahnya yang ditahan Bea Cukai di Gudang Soewarna, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

45 menit lalu

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

Jokowi ubah sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi KRIS. Beriku 12 kriteria layanan KRIS dan 4 layanan ini yang tidak berlaku untuk KRIS.

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

1 jam lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi Menjadi Sopir Gubernur Jenderal Australia Keliling Kebun Raya Bogor

1 jam lalu

Kala Jokowi Menjadi Sopir Gubernur Jenderal Australia Keliling Kebun Raya Bogor

Jokowi menjadi sopir Gubernur Jenderal Australia David Hurley saat mengendarai mobil golf mengelilingi Kebun Raya Bogor

Baca Selengkapnya

Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

2 jam lalu

Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin bertemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024. Untuk apa?

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Lawatan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor

2 jam lalu

Jokowi Terima Lawatan Gubernur Jenderal Australia di Istana Bogor

Presiden Jokowi menyambut kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 17 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

2 jam lalu

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

3 jam lalu

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

4 jam lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

14 jam lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya