Untung Rugi Indonesia Gabung BRICS, Mau Jadi Sekutu Putin?

Selasa, 22 Agustus 2023 05:30 WIB

Presiden Joko Widodo tiba di Bandara Internasional Jomo Kenyatta di Nairobi, Kenya, pada Minggu, 20 Agustus 2023, pukul 15:15 EAT. Jokowi tiba di Nairobi setelah menempuh penerbangan selama 8 jam dari Bandara Internasional Kualanamu di Medan, Sumatera Utara. (Foto: kemlu.go.id)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi berangkat ke Afrika Selatan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-15 di Johannesburg pada Minggu, 20 Agustus 2023. Agenda KTT ini berlangsung selama tiga hari pada 22-24 Agustus 2023. Lawatan Jokowi ke kawasan Afrika ini merupakan yang pertama kali sejak menjadi presiden pada 2014.

"Indonesia diundang dalam KTT BRICS. Tentunya di sela KTT BRICS akan dilakukan berbagai pertemuan bilateral dengan berbagai kepala negara yang lainnya," kata Jokowi, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin 21 Agustus 2023.

Hadirnya Jokowi dalam KTT tersebut dinilai menjadi tanda bahwa Indonesia akan bergabung ke BRICS. Apalagi, sinyal Indonesia bergabung ke BRICS sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa bulan lalu. Pada 2 Juni, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi mengikuti rangkaian agenda KTT BRICS, yaitu “Friends of BRICS”. Acara yang digelar secara virtual tersebut diikuti 14 negara yang berstatus undangan.

Kendati begitu, Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, belum dapat memastikan Indonesia akan bergabung ke BRICS meski Presiden Jokowi menghadiri KTT ke-15 blok ekonomi tersebut. Ia meminta semua pihak menunggu Jokowi tiba di Afrika Selatan untuk memastikan Indonesia bergabung atau tidak ke aliansi ekonomi yang dibentuk pada 2006 ini.

Selanjutnya: untung rugi Indonesia gabung BRICS<!--more-->

Sebelumnya, Reuters pernah mengabarkan bahwa terdapat 40 negara yang berminat gabung ke BRICS. Beberapa negara itu adalah Indonesia, Argentina, Arab Saudi, Gabon, Iran, Kazakhstan, Komoro, Republik Demokratik Kongo, dan Uni Emirat Arab.

Advertising
Advertising

Perihal kabar tersebut, pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mendorong Indonesia untuk segera bergabung dengan kelompok negara-negara berkembang BRICS karena dunia saat ini memerlukan keseimbangan aspek pertahanan, keamanan, dan ekonomi.

Sementara itu, peneliti politik internasional dari International Institute for Strategic Studies (IISS), Fitriani menilai agenda Indonesia bergabung dengan BRICS akan membawa dampak positif dan negatif.

Adapun dilihat dari sisi negatifnya, Amerika akan menganggap Indonesia lebih pro terhadap Rusia dan China. Terlebih kedua negara tersebut diketahui merupakan rival politik Amerika Serikat dan sekutunya.

“Dengan ikut sertanya Indonesia dalam BRICS, akan dipandang oleh Amerika Serikat dan aliansinya (bahwa Indonesia) mendekatkan diri kepada negara yang sedang membangun pengaruhnya di dunia, yakni Tiongkok,” kata Fitriani, Ahad, 20 Agustus 2023.

Selain itu, menurut Fitriani, Amerika Serikat dan sekutunya akan menganggap Indonesia memilih berteman dengan negara-negara yang berseberangan politik dengannya, yaitu Rusia dan Iran. Amerika Serikat dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berseberangan dengan Rusia dalam menyikapi perang Rusia-Ukraina. Adapun Iran sering bersitegang dengan Amerika Serikat dalam urusan keamanan di kawasan Timur Tengah.

“Amerika Serikat dan aliansinya akan melakukan tekanan politik dan ada kemungkinan berdampak secara ekonomi,” kata dia.

Meski begitu, masih banyak pula dampak positif apabila Indonesia bergabung ke BRICS. Fitriani menilai, Indonesia akan membangun hubungan diplomatik dengan negara berkembang yang menjadi penyeimbang negara-negara maju. Selain itu, Indonesia akan menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini secara prinsip tetap menjalankan doktrin kebijakan luar negeri politik bebas aktif.

Dampak positif lain apabila Indonesia bergabung dengan BRICS adalah menyalakan kembali diplomasi dengan negara-negara Asia-Afrika. Menurut Fitriani, diplomasi itu akan berguna dalam menyiapkan perayaan 70 tahun Konferensi Asia Afrika pada 2025. Apalagi Indonesia merupakan pencetus Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955.

Selanjutnya: Peran Putin di BRICS <!--more-->

Dikutip dari laman brics2021.gov.in, BRICS adalah singkatan dari Brazil, Russia, India, China, dan Afrika Selatan (South Africa). BRICS merupakan sebuah forum yang didirikan untuk memfasilitasi kerjasama ekonomi dan politik antara lima negara besar dengan ekonomi yang signifikan. BRICS saat ini menjadi kelompok ekonomi penting dari berbagai negara yang mewakili 41% penduduk dunia, 24% PDB dunia, dan memiliki 16% dalam pangsa perdagangan dunia

Meskipun negara-negara anggota BRICS memiliki perbedaan dalam kebijakan dan pandangan mereka, tujuan utama dari kerjasama ini adalah mempromosikan perdagangan, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kerjasama di berbagai bidang lainnya, seperti diplomasi dan lingkungan. Kelima negara anggota BRICS saat ini berpotensi tumbuh menjadi penggerak perekonomian dunia terbesar pada 2050.

Peran Putin di BRICS

Seperti yang dijelaskan di atas, jika Indonesia bergabung dengan BRICS, maka Amerika Serikat bisa menganggap Indonesia sebagai sekutu dari Rusia. Apalagi dalam sejarah pendiriannya, Vladimir Putin cukup memegang peran penting dalam pembentukan BRICS.

Diketahui, BRICS pertama kali dibuat oleh pemimpin-pemimpin negara BRIC (Brazil, Russia, India, dan China), salah satunya Vladimir Putin. Mereka pertama kali bertemu di St. Petersburg, Rusia, pada bulan Juli 2006, dalam rangkaian Pertemuan Luar Biasa G8. Saat itu, Afrika Selatan belum bergabung dengan BRIC.

Tak lama setelah itu, pada bulan September 2006, kelompok ini resmi terbentuk sebagai BRICS. Setelah serangkaian pertemuan tingkat tinggi, KTT BRICS pertama diadakan di Yekaterinburg, Rusia, pada tanggal 16 Juni 2009. Hingga kemudian Afrika Selatan diundang bergabung pada BRICS pada 2010 dan menghadiri KTT BRICS Ketiga, yang diadakan di Sanya, China, pada 2011.

Dengan demikian, Vladimir Putin memainkan peran penting dalam BRICS untuk memajukan kerjasama ekonomi, keamanan, dan energi antara anggota BRICS, serta berupaya untuk meningkatkan pengaruh dan peran negara-negara berkembang dalam isu-isu global melalui kerjasama dalam forum ini. Putin juga terlibat dalam upaya untuk merancang kebijakan bersama dan mencapai kesepakatan antara anggota BRICS.

Melalui BRICS, Putin meminta para pemimpin Brasil, India, Cina dan Afrika Selatan bersatu dan bekerja sama menghadapi tindakan egois dari Barat. Menurut Putin, hanya dengan kerja sama yang jujur dan saling menguntungkan, negara yang tergabung di BRICS dapat keluar dari situasi krisis dan terus berkembang.

"Hanya atas dasar kerja sama yang jujur dan saling menguntungkan, kita dapat mencari jalan keluar dari situasi krisis ini, yang berkembang dalam ekonomi global karena tindakan egois dan salah paham dari negara-negara tertentu," kata Putin dalam pidato yang disiarkan televisi.

Oleh karena itu, menurut Putin, kepemimpinan negara-negara BRICS diperlukan untuk mengembangkan arah positif yang menyatukan menuju pembentukan sistem hubungan antar-pemerintah yang benar-benar multipolar. Dia juga menambahkan bahwa negara-negara BRICS dapat mengandalkan dukungan dari banyak negara Asia, Afrika dan Amerika Latin yang berjuang mengejar kebijakan independen.

JIHAN RISTIYANTI | M JULNIS FIRMANSYAH | ANTARA | ANANDA BINTANG PURAWAMDHONA | RIZKI DEWI AYU

Pilihan Editor: Hari Kedua Jokowi di Kenya: Bertemu Presiden Ruto, Serahkan 5.000 Liter Minyak Goreng

Berita terkait

Putin Tiba di Cina atas Undangan Xi Jinping, Pertama Sejak Terpilih Kembali

25 menit lalu

Putin Tiba di Cina atas Undangan Xi Jinping, Pertama Sejak Terpilih Kembali

Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di ibu kota Cina, Beijing, untuk memulai kunjungan resmi selama dua hari atas undangan Xi Jinping

Baca Selengkapnya

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

29 menit lalu

Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelas III pasien BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

1 jam lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo

2 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Besaran Iuran BPJS Kesehatan setelah Diganti KRIS, Profil Grace Natalie hingga Lowongan Kerja di Kominfo

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 15 Mei 2024 antara lain tentang besaran iuran BPJS Kesehatan setelah diganti sistem KRIS.

Baca Selengkapnya

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

10 jam lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

11 jam lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

12 jam lalu

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

13 jam lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

15 jam lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

15 jam lalu

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya