TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Universitas Indonesia Faisal Basri menilai telah terjadi kemunduran indeks demokrasi di Tanah Air. Kemunduran tersebut terjadi baik pada Democracy Index versi Economist Intelligence Unit maupun V-Dem Report.

"Peringkat Indonesia merosot tajam dalam dua tahun terakhir," ujar Faisal melalui website pribadinya, faisalbasri.com pada Sabtu, 19 Agustus 2023.

Pada Democracy Index 2022, yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), tercatat Indonesia berada di ranking 54 atau turun dua peringkat. Indonesia masuk dalam kategori flawed democracies dengan angka 6,71. Indeks demokrasi Indonesia berada di bawah Filipina, Brazil, India, Afrika Selatan, Timor Leste, dan juga Malaysia.

Dalam Liberal Democracy Index 2022 yang dirilis oleh V-Dem Institute, University od Gothenburg, Indonesia juga turun 3 peringkat yakni berada di ranking 76. Posisi Indonesia pun dalam indeks ini berada di bawah Timor Leste, Brazil, Afrika Selatan, Taiwan, Amerika Serikat, dan Jepang.

Sejalan dengan penurunan indeks demokrasi, ia berujar checks and balances di Tanah Air meredup. Musababnya, menurut Faisal, konflik kepentingan atau conflict of interest kian kasat mata di pusaran inti kekuasaan.

Faisal Basri menilai hal itu terjadi karena batas antara penguasa dan pengusaha kian pudar, sehingga menyuburkan oligarki. Di tengah dinamika lingkungan strategis seperti itu, smelter nikel hadir. "Polemik keberadaan smelter nikel dan sejumlah kebijakan kontroversial tentu saja bukan sekedar fenomena bisnis atau ekonomi," tuturnya.

Lebih lanjut, Faisal mengungkapkan incremental capital output ratio juga melonjak tajam selama pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ia menjelaskan ICOR yang tinggi mencerminkan investasi tidak efisien akibat praktik mark-up dan korupsi.

Tingginya ICOR Indonesia, ucap Faisal, juga disebabkan penunjukan langsung dalam pembangunan proyek-proyek pemerintah. Ditambah perencanaan yang lemah, serta buruknya manajemen proyek.

Faisal pun menilai indikasi korupsi di Tanah Air semakin marak. Hal itu terlihat dari indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang memburuk. Skor IPK pada 2022 turun tajam, dari 38 pada 2021 menjadi 34 pada 2022. Sehingga mundur kembali ke pencapaian delapan tahun sebelumnya yaitu pada 2014.

Pilihan Editor: Faisal Basri Ungkap UU Cipta Kerja Tidak Tingkatkan Pertumbuhan Investasi, Ini Datanya