Bahlil Pastikan Investasi di IKN Dikuasai Indonesia

Minggu, 13 Agustus 2023 18:38 WIB

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers 'Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi Sebagai Kedaulatan Negara' di kantornya, Jakarta, Jumat, 30 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bersama Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kunjungan tersebut dipimpin oleh pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma serta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe pada Jumat siang, 11 Agustus lalu.

Melalui kunjungannya ke IKN, Bahlil memastikan investasi yang masuk dikuasai oleh Indonesia. "Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau pembangunan di IKN serta menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh para investor dalam proyek pembangunan IKN," kata Bahlil dalam keterangannya pada Ahad, 13 Agustus 2023.

Bahlil mengatakan pemerintah terus bekerja keras untuk mewujudkan tujuan negara dalam merayakan hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun depan di IKN. Bahlil pun menelusuri permasalahan desain paket Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang belum rampung untuk gambaran terhadap investor.

Dia menilai kebutuhan infrastruktur bagi para investor seperti ketersediaan listrik, air, dan telekomunikasi harus dipenuhi segera. Menurutnya, investor lokal telah memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan pembangunan proyek IKN, sehingga harus diberikan terus dukungan.

"Saya menyampaikan apresiasi terhadap pihak swasta hingga saat ini. Regulasi biar menjadi urusan Kementerian Investasi dan Otorita IKN, dan akan terus dipermudah," kata Bahlil.

Advertising
Advertising

Adapun kunjungan Bahlil bersama investor dalam negeri ini merupakan tindak lanjut Kementerian Investasi dan Konsorsium PMDN pada Juli lalu. Bahlil menyebut perkiraan rencana investasi di IKN adalah Rp 30-40 triliun. Rencananya, Konsorsium PMDN ini akan mulai melakukan groundbreaking pada September 2023 mendatang.

Salah satu perwakilan PMDN pendiri Agung Sedayu Sedayu Group Sugianto Kusuma mengaku mengapresiasi pemerintah atas percepatan dan respons yang baik dalam segala kendala yang dihadapi oleh penanam modal. Sugianto berharap tersedianya bahan material yang dekat dengan lokasi proyek agar percepatan pembangunan proyek menjadi lebih efektif dan efisien.

"Ya saya harap urusan logistik agar segera ditindaklanjuti. Izin usaha sudah mudah, sehingga peluang upacara 17 Agustus 2024 sangatlah besar," kata Sugianto.

RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan editor: Menteri Bahlil Minta Industri Pulp dan Kertas Tingkatkan Produksi dan Serapan Tenaga Kerja

Berita terkait

Kementerian PUPR Manfatkan AI untuk Bangun Infrastruktur Jalan di IKN

3 jam lalu

Kementerian PUPR Manfatkan AI untuk Bangun Infrastruktur Jalan di IKN

Menurut Kementerian PUPR pemanfaatan AI digunakan untuk membangun dan mempermudah proses konstruksi infrastruktur jalan di IKN

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

4 jam lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

6 jam lalu

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. atau Saratoga (SRTG) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 298,43 miliar atau sekitar Rp 22 per lembar saham.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

8 jam lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

9 jam lalu

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Revisi PP Minerba No. 96 Tahun 2021 ini memungkinkan Pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen. Pemerintah juga merancang pembagian izin usaha pertambangan (IUP) bagi ormas keagamaan melalui ini.

Baca Selengkapnya

GP Ansor Nilai Rencana Bahlil Beri IUP untuk Ormas Ide yang Bagus

10 jam lalu

GP Ansor Nilai Rencana Bahlil Beri IUP untuk Ormas Ide yang Bagus

GP ANsor menilai pemberian IUP ini ide yang bagus terhadap kontribusi dan peran ormas sebagai salah satu komponen bangsa

Baca Selengkapnya

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

11 jam lalu

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Menteri Bahlil berencana akan bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas. Bagaimana sikap Muhammadiyah?

Baca Selengkapnya

GP Ansor Puji Ide Menteri Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas

12 jam lalu

GP Ansor Puji Ide Menteri Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas

Bahlil mengatakan pemberian IUP untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah selama dilakukan dengan baik.

Baca Selengkapnya

Aktivitas Tambang Emas Ganggu Wisata Pulau Merah Banyuwangi di Top 3 Tekno

14 jam lalu

Aktivitas Tambang Emas Ganggu Wisata Pulau Merah Banyuwangi di Top 3 Tekno

Top 3 Tekno Kamis pagi ini, 16 Mei 2024, dipuncaki artikel dari perusakan lingkungan oleh aktivitas tambang emas di Tumpang Pitu, Banyuwangi.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

14 jam lalu

Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.

Baca Selengkapnya