TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maompang Harahap membeberkan sejumlah modus penyimpangan penyaluran LPG 3 kg yang berujung pada kelangkaan yang terjadi di sejumlah wilayah, beberapa waktu terakhir. Di antaranya penimbunan dan penjualan melebihi harga eceran tertinggi (HET).

"Kemudian, penjualan atau pengangkutan wilayah yang bukan wilayah distribusi lintas kabupaten/kota atau wilayah belum terkonversi minyak tanah ke LPG 3 kg. Sehingga pengangkutan LPG 3 kg menggunakan kendaraan yang tidak terdaftar di agen," kata Maompang dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 3 Agustus 2023.

Lebih jauh, Maompang menyebutkan mekanisme pendistribusian LPG subsidi 3 kg perlu terus disempurnakan. Pencatatan transaksi secara manual yang berlaku saat ini, menurut dia, rawan manipulasi. "Tidak bisa menunjukkan profil pengguna LPG subsidi 3 kg yang sesungguhnya," katanya.

Tak cuma penyimpangan yang dibeberkan Maompang, Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji juga membenarkan adanya migrasi masyarakat pengguna LPG nonsubsidi menjadi LPG subsidi 3 kg. Hal ini terlihat dari jumlah pengguna elpiji subsidi 3 kg atau barang public service obligation (PSO) yang meningkat.

"PSO itu kebutuhannya naik 4 sampai 5 persen. Yang Non PSO turun kurang lebih 10 persen, tahun kemarin. Ini menjadi perhatian kami," ujar Tutuka Ariadji.

Selain itu, menuturkan adanya temuan aksi pengoplosan. Karena itu, pemerintah sedaang melakukan pengawasan dan mencari solusi agar agar pendistribusian LPG subsidi 3 kg tepat sasaran.

Lebih jauh, Tutuka meminta PT Pertamina (Persero) agar tidak hanya bertanggung jawab atas pangkalan. Namun, turut memastikan apakah LPG subsidi 3 kg sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. "Pemerintah juga akan memetakan konsumen yang berhak mendapat PSO," ujarnya.

Pilihan Editor: Masyarakat Diduga Beralih ke LPG 3 Kg, ESDM: Kebutuhan LPG Subsidi Naik hingga 5 Persen