TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, membantah pidato Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, yang menyebut ekonomi dan kesejahteraan Indonesia mengalami kemandekan.

Pernyataan AHY itu bisa dilihat dalamo ptongan video pidato AHY yang diunggah oleh Partai Demokrat pada 16 Juli 2023. "Meskipun ada capaian (terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat), tetapi harus kita akui secara jujur, sembilan tahun ini terjadi sejumlah kemandekan dan kemunduran serius," ujar AHY dalam video tersebut.

Inilah yang disoroti Yustinus Prastowo dalam 14 sanggahannya. Pada sanggahan pertama, dia menyebut pidato politik itu menggelitik.

"Saat dunia menjuluki kita “bright spot” di tengah suramnya ekonomi global, tudingan ‘mandek’ bahkan mundur hanya menebar pesimisme. Saya siap menjawab dengan Sanggahan 14 Poin alias #S14P buat Mas @AgusYudhoyono, sebagai pemenuhan hak publik utk diskursus yang sehat dan terbuka," tulis Prastowo, sapaannya, dalam akun Twitter resminya pada Ahad, 30 Juli 2023.

Kedua, Prastowo mengatakan pembangunan infrastruktur harus diakselerasi untuk mengejar kemajuan, tingkatkan konektivitas, turunkan biaya logistik, tumbuhkan sektor ekonomi baru.

Dengan begitu, dia menilai daya saing akan naik dan kesejahteraan merata. "Ini prasyarat niscaya bagi Indonesia utk maju," cuit Prastowo.

Peringkat infrastuktur Indonesia pada 2022

<!--more-->

Tak lupa, dia mencantumkan grafik peringkat infrastuktur Indonesia pada 2022 menurut Bank Dunia. Dari 63 negara, Indonesia menempati peringkat ke-52.

"Akselerasi infrastruktur tentu tanpa menomorduakan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan miskin, karena faktanya, lebih dari separuh belanja APBN memberikan manfaat langsung kepada masyarakat." ujar Prastowo dalam poin ketiganya.

Dia juga membeberkan data belanja pemerintah untuk perlindungan sosial, petani, dan UMKM. Misalnya, PKH Rp 14,7 triliun, kartu sembako Rp 22,3 triliun, dan sebagainya.

Pada poin keempat, Prastowo menyebut berbagai program pemberdayaan untuk mendukung akses permodalan UMKM, serta masyarakat miskin dan rentan dilakukan melalui subsidi bunga, UMi, dan KUR.

"Pun demikian dengan akses ke pekerjaan melalui program Prakerja dan pelatihan di BLK," tulis Prastowo.

Kelima, Prastowo mengatakan pada 2022 dukungan UMKM terealisasi sebesar Rp 26,1 triliun, KUR tersalur Rp 364,3 triliun untuk 7,6 juta debitur, dan nilai penjaminan UMKM sebesar Rp 12,7 triliun untuk 764 debitur.

"Selain itu, pemerintah memberikan jaminan korporasi Rp 2,2 T untuk 8 debitur," tulis Prastowo.

Keenam, sejak 2019 hingga 2022, belanja pegawai tumbuh rata-rata 3,8 persen, di antaranya untuk kenaikan gaji dan pensiun pokok, THR, gaji ke-13, serta perbaikan tukin K/L seiring capaian reformasi birokrasi.

"Untuk tenaga pendidik, pada 2022 kita berikan TPG non PNS utk 577ribu guru dan TPG PNS utk 1,06jt guru," cuit Prastowo. "Tukin ini penilaian yg lebih fair karena didasarkan pada capaian kinerja."

Klaim jaminan petani menjual hasil panen dengan harga terbaik

<!--more-->

Ketujuh, dalam kurun waktu 2019 hingga 2022, subsidi non energi cenderung naik dengan rata-rata 36,8 persennya untuk subsidi pupuk. Pada 2022, sebanyak 7,4 juta ton subsidi pupuk tersalurkan.

"Di tahun 2023 ini Pemerintah tetap memberikan anggaran untuk subsidi pupuk dengan jumlah sebesar Rp25,3 triliun," ungkap Stafsus Sri Mulyani itu.

Kedelapan, untuk menjamin petani menjual hasil panen pada harga terbaik, menurut dia pemerintah telah menerapkan kebijakan SSRG atau Skema Subsidi Resi Gudang. Kebijakan itu untuk petani menjaminkan komoditi yang disimpan di gudang Sistem Resi Gudang (SRG) yang resinya dapat diagunkan ke bank untuk mendapatkan modal.

Kesembilan, pada 2022 perekonomian Indonesia tumbuh 5,3 persen. Prastowo menyebutnya sebagai yang tertinggi dalam satu dekade terakhir, serta lebih kuat daripada rata-rata kawasan regional.

Atas pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut, kata dia, pemerintah berhasil menurunkan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

"Sebaiknya tidak ahistoris, mengabaikan pengaruh dan dampak pandemi Covid-19 dan dinamika perekonomian global bbrp waktu terakhir," beber Prastowo.

Kesepuluh, sebelum pandemi datang pada 2018 dan 2019, ekonomi RI tumbuh stabil di 5,2 persen dan 5,0 persen. Prastowo menilai, capaian itu relatif lebih baik dari negara-negara lain di dunia.

Yustinus dan AHY satu pendapat dalam soal ...

<!--more-->

"Inflasi pun relatif terjaga dan untuk pertama kalinya, pada Feb 2020 indikator PMI Manufaktur Indonesia kembali ke zona ekspansi," tutur dia.

Kesebelas, Prastowo menyebut dirinya dan AHY satu pendapat, yakni prioritas dan alokasi anggaran ketika krisis dan ekonomi tertekan harus diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat, terutama petani, buruh, nelayan, dan golongan lemah lainnya.

"Karena nyatanya 55,2% atau Rp492,0 T atau mayoritas belanja pemerintah pusat semester I-2023 diarahkan untuk melindungi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," tulis Prastowo.

Keduabelas, pemerintah menggelontorkan ratusan triliun untuk belanja perpajakan setiap tahun. Prastowo menyebut, saat pandemi, ditambahkan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN), termasuk di dalamnya untuk subsidi pajak DTP atau ditanggung pemerintah.

"Belum lagi tax holiday utk industri pionir, serta UU HPP yg mengatur WP OP UMKM dengan omzet di bawah Rp500jt tidak kena PPh. Ini UU terobosan di 2021 agar keadilan lebih substansial," cuit Prastowo.

Ketigabelas, Prastowo menyebut pemerintah tidak berdalih, tetapi memang amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang membatasi jumlah pinjaman maksimal 60 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB).

"Utk mengendalikannya, efisiensi bunga utang selalu ditingkatkan dengan tetap memperhatikan volatilitas pasar keuangan global," ungkap Prastowo. "Ketersediaan likuiditas pemerintah juga dicermati."

Sehingga, dia menilai bukan tanpa alasan lembaga pemeringkat R&I meningkatkan outlook Indonesia menjadi positif, dari sebelumnya stabil, dengan peringkat BBB+. Artinya, kata dia, tata kelola Indonesia baik dan diapresiasi.

Terakhir, Prastowo menilai dengan menghentikan utang yang selama ini terkendali, maka Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk dapat berbelanja pada sektor prioritas.

"Karena faktanya, meskipun utang bertambah 1,6x, pemerintah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur karena alokasi anggaran naik 2,3x ; pendidikan naik 1,3x ; kesehatan naik 1,9x ; dan perlindungan sosial naik 3,8x," ujar dia.

Pilihan editor: Said Didu Sebut Bunga SBN Terlalu Tinggi dan Merugikan Negara, Jubir Sri Mulyani: Jangan Hobi Framing