TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di dua wilayah, yakni Jakarta dan Bekasi pada Selasa, 26 Juli 2023. Penangkapan dilakukan daerah Cilangkap, Jakarta Timur dan di sebuah warung soto Boyolali daerah Jakasampurna, Bekasi. Adapun waktu pelaksanaan OTT KPK ini dilakukan pada pukul 14.00 WIB.

Wakil Ketua KPK Ali Ghufron mengatakan OTT kali ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Badan SAR Nasional atau Basarnas. “Benar KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan,” kata Ghufron saat dikonfirmasi tempo pada Selasa, 25 Juli 2023.

Ghufron mengungkapkan penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan tersebut. Dia juga mengatakan bila informasi lengkap dari kasus ini akan diumumkan dalam waktu 1x24 jam setelah penangkapan dilakukan.

“Kami masih dalam proses pemeriksaan, mohon bersabar,” ucap Ghufron.

Mengenai kegiatan OTT KPK ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah beberapa kali menyindir langkah lembaga rasuah tersebut. Ia menilai KPK sebaiknya berfokus pada pencegahan dan tidak lagi melakukan OTT. Berikut deretan komentar Luhut soal OTT KPK.

Luhut Sebut OTT KPK Kampungan

Beberapa waktu lalu, Luhut mengomentari operasi tangkap tangan yang kerap dilakukan oleh KPK. Menurutnya, OTT yang dilakukan KPK adalah perilaku yang kampungan.

“Jangan hanya bilang nangkap-nangkap saja, saya bilang kampungan. Saya setuju ditangkap, tapi kalau semakin kecil ditangkap karena digitalisasi, kenapa tidak?” ujar dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa, 18 Juli 2023.

Luhut sebelumnya juga membandingkan OTT KPK dengan penegakan hukum di negara maju. "Sebenarnya kita tidak ingin negara kita ini masuk negara yang OTT. Kalau kita semua lihat negara-negara maju bermartabat itu hampir tidak ada lagi yang OTT," kata Luhut dalam Green Port Awards 2022, di Jakarta, Rabu, 28 Desember 2022.

Sebab, di negara maju tak lagi dilakukan OTT karena sistem digitalisasinya sudah secara penuh dilaksanakan. "Kenapa itu bisa, karena sistemnya bagus. Nah kita sekarang membangun sistem, supaya jangan ada lagi ke depan orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan tidak terpuji tadi," ucap Luhut kala itu.

Selanjutnya: "Inilah membangun satu ekosistem kita bernegara ..."

<!--more-->

"Inilah membangun satu ekosistem kita bernegara sehingga negara ini jangan jadi negara yang drama. Drama karena Anda senang lihat orang OTT-OTT," kata Luhut.

Tak hanya itu, Luhut bahkan menyebutkan jika OTT KPK dapat memperburuk citra Indonesia di mata negara lain. “OTT itu tidak bagus sebenarnya buat negeri ini. Jelek banget, gitu. Tapi kalau digitalize, siapa yang mau melawan kita,” ucap Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022 di Jakarta pada Selasa, 20 Desember 2022 lalu.

Luhut Sebut OTT KPK Tidak Membuat Jera

Luhut juga pernah menyebutkan KPK sudah bekerja dengan baik. Kendati OTT KPK menurun, namun menurut dia pencegahan korupsi yang dilakukan KPK sudah berjalan dengan lebih baik.

“Ya memang harus begitu, ngapain bangsa kita ini pamer OTT, OTT melulu, bangga melihat itu,” kata Luhut di sela acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 18 Juli 2023.

Luhut pun pernah berpendapat OTT KPK tidak lantas membuat koruptor jera. “Maaf kalau saya bicara terbuka. OTT pun buahnya (hasilnya) tidak buat orang jadi kapok,” ucap Luhut pada acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas 2023-2024 di Jakarta, Selasa, 13 April 2023 lalu.

Pada awal tahun 2023 ini, Luhut juga menyebutkan OTT tidak perlu dilakukan ketika ekosistem digital telah berjalan baik. Misalnya, digitalisasi dalam pengadaan Anggaran Pendapatan Belanja negara (APBN) yang nilainya mencapai Rp 1.200 triliun melalui e-Katalog.

“Tahun ini 95 persen (digitalisasi). Saya katakan, kalau ekosistem baik, OTT tidak akan perlu lagi ke depan. Karena orang-orang tidak bisa mencuri lagi,” ujar Luhut dalam acara Ibadah Syukur Awal Tahun Kantor Pusat HKBP yang disiarkan di Channel YouTube Huria Kristen Batak Protestan, dikutip Tempo, Selasa, 10 Januari 2023.

Luhut menilai penggunaan e-Katalog telah berdampak positif terhadap belanja pemerintah. Dia mengukurnya dari ketiadaan penangkapan kepala daerah lantaran terjerat kasus penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya: "Kita lihat 6 bulan terakhir, ada nggak ..."

<!--more-->

"Kita lihat 6 bulan terakhir, ada nggak kepala daerah yang ditangkap karena APBD? Nggak ada. Kita nggak sadar itu," ujar Luhut.

OTT KPK Jalan Terus

Adapun dalam OTT KPK yang baru-baru ini dilakukan, Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan ada 8 orang yang ditangkap oleh KPK. Mereka terdiri atas penyelenggara negara dan beberapa pihak swasta. Dia juga mengatakan tim masih melakukan pemeriksaan dan memintai keterangan terhadap para pihak di Gedung Merah Putih KPK.

Selain itu, Ali juga mengatakan jika KPK masih memiliki waktu sesuai ketentuan untuk menentukan sikap berikutnya terhadap hasil kegiatan tangkap tangan dimaksud. ”Perkembangan akan disampaikan besok,” kata Ali pada Selasa, 25 Juli 2023.

Dalam OTT kali ini, KPK juga dikabarkan berhasil menyita sejumlah uang yang diduga terkait dengan kasus korupsi di Basarnas. Meski begitu, Ali belum mengungkapkan jumlah uang yang berhasil diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

“Mengenai jumlah tentu masih akan dikonfirmasi lebih dahulu kepada pihak-pihak yang ditangkap,” ucap dia.

Seorang sumber Tempo yang mengetahui penyelidikan kasus ini mengungkapkan jika pejabat di Badan SAR Nasional atau Basarnas yang ikut ditangkap dalam OTT KPK adalah Koordinator Administrasi Kepala Basarnas Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto.

Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi mengatakan belum mengetahui kasus yang membuat KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada anak buahnya. Meski begitu, Henri mengatakan jika dia akan mengikuti proses hukum di KPK. “Tapi kalau sudah KPK ya kita ikuti saja,” ujar Henri, Selasa, 25 Juli 2023..

M ROSENO AJI | MOH KHORY ALFARIZI | RIRI RAHAYU | ANTARA | RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Luhut Ingin OTT Korupsi oleh KPK Berkurang karena Digitalisasi: Nangkap Itu Kampungan