TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan pendapatan negara melanjutkan kinerja baik hingga akhir Juni 2023, atau tumbuh 5,4 persen Year on Year (YoY). Pendapatan negara tercapai sebesar Rp 1.407,9 triliun atau 57,2 persen dari target anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2023.

“Pendapatan negara dari pajak tumbuh positif, sementara pendapatan kepabeanan dan cukai menurun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Kemenkeu RI, pada Senin, 24 Juni 2023.

Untuk penerimaan pajak, hingga akhir Juni 2023, tumbuh meskipun single digit. Penerimaan pajak sampai semester satu 2023 mencapai Rp 970,20 triliun atau 56,47 persen dari target, tumbuh 9,9 persen (YoY), didukung kinerja kegiatan ekonomi di triwulan satu 2023.

Perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak antara lain disebabkan oleh penurunan harga minyak bumi yang menyebabkan kontraksi Pajak Penghasilan (PPh) Migas, dan penurunan Impor yang berimplikasi pada PPh 22 Impor dan PPN Impor. Serta kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun lalu yang tidak terulang pada2023 sehingga menyebabkan kontraksi pada PPh Final.

“Sementara itu, dari sisi sektoral, penurunan impor sejalan dengan perlambatan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan perdagangan. Pada saat yang sama, sektor pertambangan melambat akibat penurunan harga komoditas,” tutur Sri Mulyani.

Sedangkan, per 30 Juni 2023, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai menurun akibat penurunan bea keluar dan cukai, sedangkan penerimaan bea masuk masih menunjukkan kinerja positif. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 135,43 triliun (44,67 persen dari Target, turun 18,83 persen YoY).

Penerimaan bea masuk tumbuh 4,65 persen YoY, didorong kenaikan tarif efektif, pertumbuhan BM kendaraan dan menguatnya kurs dolar Amerika Serikat meskipun terjadi penurunan basis impor. Sementara itu, penerimaan cukai menurun 12,20 persen YoY karena total produksi yang menurun utamanya dari Golongan 1.

“Bea keluar juga mengalami penurunan sebesar 76,97 persen YoY akibat penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) dan adanya kebijakan pembersihan (flush out) stok CPO yang mendorong tingginya ekspor CPO pada Juni 2022,” ucap Menkeu Sri Mulyani.

Pilihan Editor: Jokowi Minta Tambah Bansos, Sri Mulyani: Ada Bantuan Beras 30 Kilogram Oktober-Desember