APBN Surplus tapi Serapan Belanja Pemerintah Rendah, Ekonom Indef Beri Tiga Saran

Selasa, 18 Juli 2023 18:23 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance atau Indef menanggapi surplusnya APBN 2023 semester I Rp 152,3 triliun. Meski surplus, Wakil Direktur Indef, Eko Listyanto mengatakan serapan belanja pemerintah masih rendah sehingga perlu dilakukan berbagai upaya agar tidak terjadi pelemahan ekonomi.

"Kita tidak perlu berbangga-bangga dengan surplus APBN. Karena, sesungguhnya uang itu diharapkan tidak mengendap, tapi harus segera dibelanjakan, baik di pusat dan daerah," ujar Eko dalam konferensi pers secara virtual pada Selasa, 18 Juli 2023.

Menurut Eko, setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan untuk menjaga target pertumbuhan ekonomi. Pertama, ia menyarankan pemerintah melakukan aksi-aksi untuk mengakselerasi belanja APBN ke sektor produktif.

Bila surplus APBN hanya mengendap di kantong pemerintah, kata Eko, justru kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi kecil. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berpotensi melambat dan tak sesuai target yakni 5,3 persen.

Kedua, Eko menyarankan upaya dari sisi moneter. Menurutnya, pemerintah harus mendorong pertumbuhan kredit perbankan. Pasalnya, tahun ini RI menargetkan pertumbuhan kredit sekitar 12 persen. Sementara realisasi pada semester I baru 9,93 persen.

Advertising
Advertising

"Jadi ini pun masih jauh dari target yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Harus ada upaya untuk mendorong agar kredit perbankan lebih mengalir lebih deras," ucapnya.

Saran relaksasi moneter seperti penurunan suku bunga

<!--more-->

Faktor pendorong kenaikan kredit perbankan, tutur Eko, harus diawali dari Bank Indonesia (BI). Bila kondisi ekonomi dan rupiah cukup stabil, ia menyarankan kepada BI untuk melakukan relaksasi moneter sepeti penurunan suku bunga.

Terakhir, Indef juga meminta pemerintah memastikan daya beli masyarakat. Khususnya, daya beli terhadap bahan pokok yang masih bergantung pada impor seperti gandum, gula, jagung, dan kedelai. Ia menekankan pemerintah perlu berupaya membantu masyarakat miskin yang terkena risiko tekanan harga pada bahan pokok impor.

"Kalau tiga hal ini dilakukan. saya optimis target pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tercapai," ucapnya.

Pilihan editor: Wamenkeu: APBN Akan Danai Pembangunan Kawasan Inti Pemerintahan di IKN, Berapa Luas?

Berita terkait

8 Destinasi Wisata Belanja Terbaik di Macau

15 jam lalu

8 Destinasi Wisata Belanja Terbaik di Macau

Macau juga dikenal dengan pusat belanja mewahnya, yang semakin menegaskan reputasi sebagai surga belanja terbaik di Asia Tenggara

Baca Selengkapnya

Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

1 hari lalu

Cerita Pekerja Harian di Bendungan Sepaku Semoi IKN: Dibayar Rp 135 Ribu per Hari, Senang Melihat Kunjungan Menteri

Sugianto, 30 tahun, sudah tiga tahun bekerja di proyek Bendungan Sepaku Semoi IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya

Belanja dan Taksi, Dua Hal yang Paling Banyak Dikeluhkan Wisatawan di Korea

3 hari lalu

Belanja dan Taksi, Dua Hal yang Paling Banyak Dikeluhkan Wisatawan di Korea

Korea Selatan menerima total 808 pengaduan resmi dari wisatawan internasional pada tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Bappenas Pastikan Makan Siang Gratis Tidak Bersumber dari Dana BOS

3 hari lalu

Bappenas Pastikan Makan Siang Gratis Tidak Bersumber dari Dana BOS

Bappenas menyatakan tidak ada pihak swasta yang akan ikut mensponsori program makan siang gratis.

Baca Selengkapnya

AstraZeneca Siap Tarik Vaksin Covid-19 karena Surplus

4 hari lalu

AstraZeneca Siap Tarik Vaksin Covid-19 karena Surplus

AstraZeneca menyatakan dengan banyaknya varian vaksin Covid-19 yang sudah diproduksi, maka terdapat surplus dari vaksin-vaksin yang tersedia

Baca Selengkapnya

Bea Cukai jadi Sorotan, CITA Sarankan Sejumlah Langkah Perbaikan

4 hari lalu

Bea Cukai jadi Sorotan, CITA Sarankan Sejumlah Langkah Perbaikan

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyoroti kritik publik terhadap Ditjen Bea Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

4 hari lalu

Indef Minta Pemerintah Antisipasi Penurunan Konsumsi pada Triwulan II

Pemerintah diminta untuk mengantisipasi potensi menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan II 2024.

Baca Selengkapnya

Serba-serbi UKT: Landasan Penetapan Besaran UKT di Perguruan Tinggi Negeri

4 hari lalu

Serba-serbi UKT: Landasan Penetapan Besaran UKT di Perguruan Tinggi Negeri

Pembahasan besaran Uang Kuliah Tunggal disingkat UKT kerap menjadi persoalan yang kerap diprotes mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

5 hari lalu

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen di kuartal pertama tahun ini patut disyukuri.

Baca Selengkapnya

Rupiah Menguat ke Level Rp 16.025 per Dolar AS

5 hari lalu

Rupiah Menguat ke Level Rp 16.025 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat dalam penutupan perdagangan hari ini ke level Rp 16.025 per dolar AS.

Baca Selengkapnya