Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha, Akan Ada Gerakan Pangan Murah di 342 Titik

Selasa, 27 Juni 2023 06:49 WIB

Pedagang sayur Endih, melayani pembeli yang langsung datang ke tokonya di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 di sebuah pasar tradisional di Jakarta, 20 April 2020. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 342 titik seluruh Indonesia. Kepala Bapanas Arief Prasetyo mengatakan upaya ini untuk menjaga ketersediaan bahan pangan pokok dan daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan menjelang Hari Raya Idul Adha.

"Adanya GPM ini, masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau untuk memenuhi konsumsi sehari-hari atau persiapan Idul Adha," kata dia saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Senin, 27 Juni 2023.

GPM diselenggarakan Bapanas melalui kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan korporasi, serta asosiasi.

Arief berujar program ini juga untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan konsumsi masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi nasional. Adapun per Mei 2023, inflasi berada di angka 4,00 year on year. Bapanas juga melibatkan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten maupun kota.

Pemasok bahan pokok dalam program GPM adalah BUMN Pangan, yaitu Perum BULOG dan ID FOOD. Lalu ada juga dari BUMD, asosiasi, koperasi, gabungan kelompok tani (Gapoktan), serta pelaku usaha setempat lainnya.

Advertising
Advertising

Arief berujar suplier menyediakan berbagai kebutuhan pangan pokok untuk dijual dengan harga terjangkau atau di bawah harga pasar. Sejumlah komoditas tersebut meliputi, beras, telur ayam, cabai, bawang merah, bawang putih, daging ayam, daging sapi, gula, minyak goreng, serta aneka sayuran dan buah-buahan.

Seluruh produk pangan yang dijual di GPM, kata Arief, harganya di bawah harga pasar atau tidak melebihi Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Ia pun memastikan seluruh komoditas pangan strategis dalam kondisi aman.

Lebih lanjut, Arief mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir dan panik, serta tetap berbelanja kebutuhan pokok secara bijak. Pasalnya, menurut dia, stok pangan tersedia dan cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai program ini merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk pengendalian harga pangan di daerah. Musababnya, dia mengungkapkan banyak pemerintah daerah yang tidak bisa meredam kenaikan harga secara maksimal karena keterbatasan fiskal.

Pilihan Editor: Kemendag Ungkap Rata-rata Harga Pangan Stabil meski Ayam Ras Tembus Rp 38 Ribu

Berita terkait

Erick Thohir Minta Injourney Lakukan Aksi Koorporasi yang Kondusif Usai Ambil Alih Saham Angkasa Pura

9 jam lalu

Erick Thohir Minta Injourney Lakukan Aksi Koorporasi yang Kondusif Usai Ambil Alih Saham Angkasa Pura

Erick Thohir meminta direksi menyusun inisiatif pengendalian biaya yang efektif dan efisien di seluruh lini yang masih dalam kendali Injourney

Baca Selengkapnya

Terkini: Biaya Carter Pesawat Garuda Indonesia yang Antar Paus Fransiskus ke Papua Nugini, Unggahan Terakhir Faisal Basri di Media Sosial X

18 jam lalu

Terkini: Biaya Carter Pesawat Garuda Indonesia yang Antar Paus Fransiskus ke Papua Nugini, Unggahan Terakhir Faisal Basri di Media Sosial X

Paus Fransiskus melanjutkan perjalanan apostolik ke Papua Nugini dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia. Berapa biaya carter pesawatnya?

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Sepakati Peralihan Saham PT Angkasa Pura Indonesia ke Injourney

18 jam lalu

Erick Thohir Sepakati Peralihan Saham PT Angkasa Pura Indonesia ke Injourney

Menteri BUMN Erick Thohir menyetujui Injourney mengambilalih seluruh kepemilikan saham PT Angkasa Pura Indonesia (Persero).

Baca Selengkapnya

Upaya Penyehatan Keuangan, Wamen BUMN Sebut Waskita Karya Tak Ambil Proyek Tol Baru

1 hari lalu

Upaya Penyehatan Keuangan, Wamen BUMN Sebut Waskita Karya Tak Ambil Proyek Tol Baru

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. tidak akan mengambil proyek tol baru.

Baca Selengkapnya

Terkini: Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Jokowi yang Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Paus Fransiskus Lanjutkan Perjalanan ke Papua Nugini Naik Garuda Indonesia

1 hari lalu

Terkini: Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Jokowi yang Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Paus Fransiskus Lanjutkan Perjalanan ke Papua Nugini Naik Garuda Indonesia

Ekonom senior UI Faisal Basri pernah mengkritik tiga menteri kabinet Presiden Jokowi yang menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres.

Baca Selengkapnya

Telkom Indonesia dan Relawan Bakti BUMN Bangun Potensi Desa di Kepulauan Bangka Belitung

1 hari lalu

Telkom Indonesia dan Relawan Bakti BUMN Bangun Potensi Desa di Kepulauan Bangka Belitung

Telkom menginisiasi kegiatan Relawan Bakti BUMN Batch VI di Desa Namang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semua kegiatan berfokus pada pendidikan, lingkungan, UMKM, dan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Waskita Karya Dapat Keringanan Bunga Utang dari Perbankan

1 hari lalu

Waskita Karya Dapat Keringanan Bunga Utang dari Perbankan

PT Waskita Karya memperoleh keringanan bunga dari 21 bank untuk pembayaran utang senilai Rp 26,3 triliun.

Baca Selengkapnya

Layanan E-Materai Peruri Terganggu, Wamen BUMN Janjikan Perbaikan

1 hari lalu

Layanan E-Materai Peruri Terganggu, Wamen BUMN Janjikan Perbaikan

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan lakukan perbaikan untuk memastikan layanan e-materai tidak terganggu.

Baca Selengkapnya

Jokowi Cek Pasar Soponyono: Harga Pangan Turun

1 hari lalu

Jokowi Cek Pasar Soponyono: Harga Pangan Turun

Presiden Jokowi melakukan pengecekan harga pangan di Pasar Soponyono, Surabaya.

Baca Selengkapnya

Kementerian Pertanian Minta Tambah Anggaran Rp 65,9 Triliun di 2025 untuk Lumbung Pangan

1 hari lalu

Kementerian Pertanian Minta Tambah Anggaran Rp 65,9 Triliun di 2025 untuk Lumbung Pangan

Kementerian Pertanian meminta penambahan Rp 65,9 triliun untuk anggaran 2025 kepada Komisi IV DPR. Penambahan itu disebut untuk mencapai swasembada dan lumbung pangan pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya