TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta beberapa pejabat lainnya telah menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

“Saya kira ini akan membuat terobosan-terobosan baru di republik ini. Jadi membuat kita bisa nanti mengikuti Cina juga dari belakang, karena mereka sudah jauh lebih maju dari kita. Tapi mereka ingin share juga teknologinya pada kita,” ucap Luhut, usai menjajal KCJB pada Kamis, 22 Juni 2023.

Diketahui, Luhut mencoba KCJB dari Stasiun Halim hingga ke Stasiun Padalarang, kemudian dari Stasiun Tegalluar menggunakan kereta feeder, kembali lagi ke Stasiun Halim.

Luhut juga mengatakan bahwa dalam proyek ini akan banyak penghematan yang dilakukan, karena adanya hilirisasi membuat banyak material yang tidak perlu impor dan hanya berasal dari dalam negeri.

Meski begitu, KCJB yang rencananya beroperasi pada Agustus 2023 ini masih terganjal sejumlah permasalahan, di antaranya soal sertifikasi laik jalan hingga harga tiket yang belum ditentukan.

Sertifikasi laik jalan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bagaimana persiapan menjelang operasional KCJB, salah satunya adalah soal sertifikasi kelaikan jalan dari sepur kilat yang digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu.

“Kami sedang melakukan finalisasi dari yang namanya ketentuan itu sendiri,” ujar Budi Karya seperti dikutip Tempo, Jumat, 23 Juni 2023.

Selama pekan ini, kata Budi Karya, Kemenhub sudah melakukan focus group discussion (FGD) yang melibatkan berbagai unsur. FGD itu terdiri dari kontraktor, operator, regulator, dan juga pakar untuk menyamakan persepsi mengenai uji kelaikan.

Jika melihat tadi saat menjajal kereta cepat, kata Budi Karya, dengan kecepatan 350 kilometer per jam, itu relatif berjalan stabil. “Artinya, bisa dikatakan bahwa apa yang dilakukan sudah sangat baik,” ucap Budi Karya.

Selanjutnya: Budi Karya melanjutkan, secara teknis…

<!--more-->

Namun, Budi Karya melanjutkan, Kemenhub masih harus melakukan pengujian secara teknis dan formal. Karena menurutnya, pengujian itu berkaitan dengan beban penumpang, kecepatan, dengan beberapa kereta simulasi, dan penyesuaian kereta yang berlintasan.

“Jadi saya pikir ini bisa dilaksanakan dengan cepat, karena sarana dari tes yang pertama kali dengan kereta uji coba ini sangat firm,” tutur Menhub Budi Karya.

Sementara Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi meyakini bahwa sertifikat laik operasi sarana prasarana KCJB bakal selesai sebelum soft launching pada 18 Agustus 2023. Dia menjelaskan KCIC sudah mengajukannya ke Kemenhub.

“Sudah sesuai proses kok. Kami sudah kick off meeting minggu kemarin. Dari Kemenhub ya akhir Juli (selesai) mintanya. Kami bahas juga timeline-nya,” ujar pria yang biasa disapa Edo itu.

Namun, kata Edo, karena Kemenhub baru pertama kali ikut menjajal uji coba kereta cepat, jadi masih proses menyamakan persepsi, mulai dari cara pengkurannya, dan lain-lain, termasuk penggunaan kereta inspeksi yang penuh dengan alat untuk memantau kondisi kualitas jalur.

“Jadi apakah nanti memungkinkan Kemenhub menggunakan itu, di samping tetap ada pengujian manual. Jadi itu dilakukan agar efektivitas waktu yang sekarang ini bisa dikejar untuk mendapatkan sertifikasi dari Kemenhub,” ucap Edo.

Harga tiket

Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menjelaskan dilema yang dihadapi KCIC dalam menentukan harga tiket KCJB.

“Investasi dari proyek sepur kilat itu cukup tinggi. Sementara di awal operasionalnya, KCIC belum bisa menghasilkan di luar dari penjualan tiket penumpang,” ujar Aditya, seperti dikutip dari Tempo, Jumat, 23 Juni 2023.

Bila tarif kereta cepat terlalu rendah, kata dia, bakal berdampak pada kinerja KCIC, karena pendapatannya terbatas. Di sisi lain, ketika tarifnya terlalu tinggi, misalnya Rp 500 ribu atau lebih, hal itu bisa mengurangi minat masyarakat yang ingin menjajal sepur kilat itu.

Selanjutnya: Karena kenyataannya banyak alternatif transportasi…

<!--more-->

Karena kenyataannya banyak alternatif transportasi untuk menempuh rute Jakarta-Bandung saat ini. Dalam penetapaan tarif kereta cepat, kata Aditya, harus melihat bagaimana tarif transportasi lainnya. Selain itu, kereta cepat memiliki keterbatasan yakni hanya menghubungkan antara Stasiun Halim hingga Stasiun Padalarang.

Sebelumnya Edo menginformasikan soal tiket dari KCJB. “Yang pasti rekomendasi dari teman-teman perhubungan sebisa mungkin Rp 250 ribu,” ujar dia.

Menurut dia, saat ini pihaknya sedang dalam proses membuat demand forecast -perkiraan dan permintaan kondisi pasar. Selain itu dalam financial model pun, sebetulnya sudah tercantum pada tiga tahun pertama tarif tiket kereta cepat dipatok di Rp 250 ribu.

Namun, Edo tidak menjelaskan detail apakah itu tarif dari Stasiun Halim hingga Stasiun Padalarang atau bukan.

“Tapi semuanya kan masih didiskusikan. Karena kita mau sistem tiket bundling dengan tiket KAI, dengan tiket LRT,” tutur Edo.

Sementara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan soal harga tiket kereta cepat belum ditetapkan oleh pihaknya. “Kita akan evaluasi dan juga disampaikan atau dilihat dari average yang ada,” ucap Budi Karya.

Pilihan Editor: Luhut Dorong Impor KRL Baru, MTI: Butuh Waktu Lama, Kapasitas Angkut Turun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.