TEMPO.CO, Jakarta - Juru Kampanye dan Advokasi Pantau Gambut Wahyu Perdana mengucapkan ulang tahun ke-62 kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Pendek kata kami ucapkan selamat ulang tahun dengan tiga catatan,” ujar dia di Sekretariat Pantau Gambut, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Rabu, 21 Juni 2023.

Catatan pertama, dia menjelaskan soal banyak kebijakan yang harus dibenahi, khususnya mengenai food estate yang mendapatkan kritik. Selain itu, Wahyu menyebut kebijakan strategis yakni Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang juga memiliki banyak catatan.

“Dalam konteks restorasi gambut bahkan pendekatannya prioritas tujuh provinsi, faktual di lapangannya masih membiarkan banyak sekali korporasi di dalamnya,” kata dia.

Menariknya, Wahyu melanjutkan, ada 10 perusahaan di sektor perhutanan dan 10 perusahaan di sektor perkebunan dengan kerentanan kebakaran yang tinggi terus beroperasi. Padahal dalam studi Pantau Gambut beberapa perusahaan tersebut masuk ke dalam area yang setidaknya dua kali mengalami kebakaran besar yakni pada 2015 dan 2019.

Padahal, dia berujar, regulasinya menggarisbawahi cukup ketat di mana disebutkan bahwa area bekas kebakaran tidak boleh ditanami lagi. “Tapi kan implementasinya berbeda. Jadi banyak PR (pekerjaan rumah) kebijakan yang perlu di benahi,” tutur Wahyu.

Selanjutnya: Kerentanan hak guna usaha<!--more-->

Kemudian catatan kedua, dalam konteks impementasinya. Dia menjelaskan soal kerentanan hak guna usaha (HGU), contohnya izin perkebunan. Di mana ada sebuah perusahaan yang sudah diputus bersalah pada kebakaran hutan tahun 2015, tapi tidak ada upaya hukum untuk mengeksekusi putusan yang menyangkut kerugian triliunan rupiah.

Catatan ketiga, menurut Wahyu, kepala negara harus memberikan contoh baik dalam konteks penegakan hukum dan kepatuhannya dalam putusan. Tentunya, dia menuturkan, yang berpihak kepada rakyat. Jika mengingat gugatan warga negara terhadap kebakaran hutan dan lahan, presiden justru melakukan peninjauan kembali atau PK.

“Padahal permintaannya bukan ganti rugi, tapi membuka data-data mana perusahaan yang lahannya terbakar, memberikan kebijakan perlindungan, dan menyiapkan rumah sakit khusus korban kebakaran. Tapi itu kemudian di-PK padahal itu bagian dari kewajiban negara,” ucap Wahyu.

Pilihan Editor: Breaking News: Jokowi Resmi Cabut Status Pandemi Covid-19 di Indonesia